Fraksi PKB DPRD Pesisir Barat Soroti Temuan BPK, Infrastruktur, hingga Anggaran Operasional RSUD Baru
Updet 87 com id, Pesisir Barat – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat menyampaikan sejumlah catatan kritis dan evaluasi mendalam terkait laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Rabu, (09/07/2026)
Dalam pemaparannya, Juru Bicara Fraksi PKB, Ali Yudiem, menyoroti berbagai sektor krusial yang memerlukan perhatian serius dari Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan dan Wakil Bupati Irawan Topani, mulai dari tata kelola keuangan, kualitas infrastruktur, hingga kesiapan anggaran operasional fasilitas publik yang baru diresmikan.
Salah satu poin krusial yang dipertanyakan oleh Fraksi PKB adalah predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ali Yudiem mengungkapkan bahwa pada audit keuangan tahun 2025 terdapat temuan BPK senilai miliaran rupiah di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Meskipun sebagian dana tersebut dilaporkan telah dikembalikan ke kas daerah, Fraksi PKB mempertanyakan mekanisme dan sumber dana pengembalian yang dinilai sangat cepat.
“Kami meminta penjelasan dari mana OPD-OPD tersebut mendapatkan uang untuk mengembalikan temuan dalam waktu singkat. Jangan sampai terjadi fenomena ‘gali lubang tutup lubang’ yang justru membebani internal OPD,” ujar Ali Yudiem tegas.
Atas dasar dinamika tersebut, Fraksi PKB secara resmi menyatakan menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengawal laporan pertanggungjawaban kepala daerah.
Di sektor pembangunan fisik, Fraksi PKB mendesak adanya pengawasan ketat dan cek fisik menyeluruh terhadap proyek infrastruktur jalan yang dinilai belum memuaskan masyarakat.
Ali Yudiem menegaskan bahwa pemeriksaan di lapangan harus mencakup kesesuaian standar kualitas secara detail, seperti diameter besi hingga spesifikasi aspal yang digunakan, terutama pada beberapa titik kegiatan di wilayah Kecamatan Tambun.
Selain infrastruktur, sektor pendidikan juga tidak luput dari evaluasi. Fraksi PKB meminta penjelasan transparan dari pemerintah daerah mengenai kebijakan perombakan (rolling) kepala sekolah tingkat SD dan SMP di Pesisir Barat agar kebijakan tersebut benar-benar didasarkan pada peningkatan mutu pendidikan.
Fraksi PKB juga mengingatkan Bupati Dedi Irawan dan Wakil Bupati Irawan Topani mengenai beban besar pasca-peresmian rumah sakit baru oleh Presiden Republik Indonesia beberapa waktu lalu. Operasional rumah sakit tersebut diproyeksikan membutuhkan dana yang sangat besar, yakni mencapai lebih dari Rp 50 miliar.
“Ini menjadi tugas berat kita bersama. Pemerintah daerah wajib serius menyediakan seluruh fasilitas pendukung dan memastikan dana operasionalnya siap agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak terganggu,” lanjut Ali Yudiem.
Terkait keterbatasan anggaran daerah, Fraksi PKB mengungkit kembali usulan pinjaman daerah ke Bank Lampung yang sempat diajukan pihak legislatif pada pembahasan APBD lalu namun belum dieksekusi oleh pihak eksekutif. Selain itu, mereka juga menagih janji realisasi tambahan dana transfer pusat tahun 2026 yang sebelumnya diproyeksikan cair pada bulan Mei demi memperkuat struktur keuangan daerah.
Menutup penyampaiannya, Fraksi PKB secara khusus meminta Wakil Bupati Irawan Topani untuk menjelaskan progres realisasi program bantuan rumah nelayan dari pemerintah pusat. Mengingat saat ini sudah memasuki bulan Agustus dan lokasi penempatan sudah disiapkan oleh masyarakat serta pemda, Fraksi PKB mewanti-wanti agar program ini tidak hangus.
“Jangan sampai program tersebut dialihkan ke kabupaten lain hanya karena komunikasi kita yang kurang efektif dengan pemerintah pusat,” pungkas Ali Yudiem.
Fraksi PKB berharap seluruh catatan, kritik, dan pertanyaan ini dapat segera dijawab secara konkret oleh jajaran eksekutif demi perbaikan tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir
Red
