Medan – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara meresmikan Ruang Press Conference sebagai sarana baru dalam mendukung transparansi dan keterbukaan informasi publik, Jumat (26/9/2025).

Peresmian tersebut dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Dr.Harli Siregar, S.H.,M.Hum yang turut dihadiri oleh para Asisten di lingkungan Kejati Sumut serta perwakilan dari berbagai media.

Dalam sambutannya, Kajati Sumut menyampaikan bahwa keberadaan ruang press conference ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Kejati Sumut dengan insan pers, khususnya dalam penyampaian informasi penegakan hukum yang akurat, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

“Kami menyadari pentingnya peran media sebagai jembatan informasi kepada publik. Dengan adanya fasilitas ini, semoga setiap informasi dari Kejati Sumut dapat tersampaikan dengan baik, cepat, dan jelas,” ujar Kajati Sumut.

Peresmian ruang press conference ini menjadi wujud komitmen Kejati Sumut dalam membangun hubungan yang harmonis dengan media serta menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan profesionalitas dalam setiap langkah penegakan hukum.

Seluruh perwakilan media yang hadir menyambut positif langkah tersebut dan berharap sinergi antara Kejati Sumut dan insan pers dapat semakin baik ke depannya.

Plh. Kasi Penkum Kejati Sumatera Utara Muhammad Husairi, S.H.,M.H menegaskan bahwa ruang press conference ini akan menjadi pusat penyampaian informasi resmi kepada publik, sehingga masyarakat dapat memperoleh berita yang benar, berimbang, dan sesuai fakta. (Endan)

Medan – Persatuan wartawan (Pewarta) Polrestabes Medan melaksanakan kegiatan rutin Jumat Barokah di Sekretariat Jalan Bromo Lorong Karya, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Jumat (26/9/2025).

Dalam kegiatan Jumat Barokah ini, Pewarta Polrestabes Medan berbagi beras kepada pengurus dan anggota yang hadir di markas Pewarta Polrestabes Medan.

Ketua Pewarta Polrestabes Medan, Chairum Lubis SH mengatakan Jumat Barokah ini dilaksanakan untuk memperkokoh dan membentuk silaturahmi antara pengurus dan anggota juga memupuk mitra kerja dalam menjalankan tugas jurnalis.

Diharapakan dengan kegiatan ini silaturahmi tetap terjalin dengan baik dan dapat memperkokoh kebersamaan dalam menjalankan tugas sebagai jurnalis. “Beras yang diberikan kepada pengurus dan anggota semoga dapat bermanfaat,” katanya.

Dalam kesempatani itu, ia tidak lupa meminta doanya kepada pengurus dan anggota agar cepat pulih. “Doakan saya cepat pulih supaya bisa bekerja kembali memimpin Pewarta Polrestabes Medan ini,” pungkasnya yang diamini pengurus dan anggota yang hadir.

“Kami selalu berdoa agar Ketua Pewarta Polrestabes cepat pulih, sehingga kita bisa bersama-sama lagi melaksanakan kegiatan sosial di masyarakat,” ucap para pengurus dan anggota Pewarta Polrestabes Medan. (Endan)

Lampung Selatan, 26 September 2025 – Dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Organisasi Masyarakat (Ormas) Laskar Inti Bersatu Antar Suku (LIBAS) Indonesia bersama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bob Bazar, Kalianda, Lampung Selatan, menjalin sinergitas strategis dalam hal pendampingan pasien. Kolaborasi ini dinilai sangat optimal dan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan serta percepatan layanan bagi pasien dan keluarga.

Pendampingan pasien yang dilakukan oleh Ormas LIBAS Indonesia mencakup berbagai aspek, mulai dari advokasi hak-hak pasien, membantu komunikasi antara pasien dan pihak rumah sakit, hingga memberikan dukungan moral dan sosial. Langkah ini mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat Lampung Selatan, yang melihat peran aktif ormas sebagai mitra strategis dalam pelayanan publik.

“Kolaborasi ini merupakan bentuk kepedulian bersama terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Kehadiran rekan-rekan dari LIBAS sangat membantu, terutama dalam mengurai berbagai hambatan non-medis yang dihadapi pasien,” ujar Direktur RSUD Bob Bazar, dr. Djohardi, M.H.

Sementara itu, Ketua Umum DPD LIBAS Indonesia, Khoidir Husni, menegaskan bahwa pihaknya akan selalu siap berkontribusi demi terciptanya pelayanan kesehatan yang humanis dan transparan. “Kami hadir untuk mendampingi masyarakat, bukan mengintervensi. Fokus kami adalah memastikan pasien mendapatkan hak-haknya dan diperlakukan dengan layak sesuai prosedur yang berlaku,” tegasnya.

Sinergi ini diharapkan menjadi contoh positif bagi daerah lain dalam membangun kolaborasi antara institusi pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, guna menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat, khususnya di bidang kesehatan.

Kerja sama ini juga sejalan dengan semangat pelayanan publik yang inklusif dan partisipatif, serta mendukung visi Kabupaten Lampung Selatan dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan berkeadilan.

M.A.N

Pesisir barat— Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 99 krui Kecamatan pesisir Utara kembali menjadi sorotan publik. Terungkap adanya dugaan penyimpangan dalam laporan pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan, yang dinilai tidak transparan dan diduga fiktif.

Hasil penelusuran dan upaya konfirmasi media ini kepada pihak sekolah yang justru berujung pada sikap tertutup serta enggan memberikan ke jelasan.

Dana BOS Reguler merupakan program Pemerintah Pusat melalui Dana APBN dan APBD nonfisik yang wajib dikelola sekolah secara mandiri, akuntabel, dan sesuai juknis (petunjuk teknis) yang diatur Kementerian Pendidikan. Namun, di SDN 99, sejumlah item kegiatan yang seharusnya dilaporkan secara terbuka, justru memunculkan pertanyaan publik.

Beberapa pos penggunaan dana yang dipertanyakan masyarakat dan tidak mendapat jawaban dari pihak sekolah antara lain. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB),Pengembangan Perpustakaan/Pojok Baca, Evaluasi Pembelajaran dan Asesmen, Langganan Daya dan Jasa/Pengadaan ATK dan Publikasi, Pemeliharaan Sarpras, Honor Guru dan Tenaga Kependidikan, dan Penyediaan Multimedia Pembelajaran

Kepala Sekolah (Kepsek) Yang berinisial A B, SDN 99 saat dikonfirmasi Jum’at 26 Saptember 2025, terkesan enggan menjawab,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, tidak ada satu pun rincian anggaran atas kegiatan-kegiatan tersebut yang dibuka ke publik, termasuk jumlah nominal yang digunakan.

Menurut sumber yang enggan disebutkan namanya, pola pengeluaran dan pelaporan BOS SDN 99 selama lebih kurang dua tahun terakhir menunjukkan adanya indikasi mark-up kegiatan, serta pemalsuan dokumen SPJ untuk kebutuhan pertanggungjawaban administrasi.

Lembaga pemerhati pendidikan dan masyarakat sipil mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir barat serta Inspektorat Daerah untuk segera melakukan audit terhadap penggunaan dana BOS di SDN 99 Tersebut.

“Ini bukan hanya soal administrasi, tapi potensi korupsi. Harus diaudit dan diumumkan ke publik,” ujar seorang aktivis pendidikan lokal.

Publik berhak tahu ke mana arah dana BOS yang notabene berasal dari keuangan negara untuk mencerdaskan anak bangsa. Keterbukaan informasi publik di lembaga pendidikan, terutama terkait dana BOS, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kasus SDN 99 menjadi gambaran potret buram manajemen sekolah yang masih tertutup terhadap prinsip akuntabilitas dan partisipasi publik. Bila dibiarkan, praktik seperti ini dapat menciptakan budaya permisif terhadap penyimpangan anggaran pendidikan sesuatu yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam membangun generasi masa depan.( Bg TOPAN )

Semarang, Update 87.com || Sebanyak kurang lebih 70 Pimpinan punggawa Ormas dan LSM yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu ( ARIB) pada Rabu, 24/09/2025 dengan optimis dan penuh semangat memperjuangkan Rakyat yang di duga Masih terus di jajah oleh penguasa berdasi untuk kepentingan kantong pribadi dan kroni kroninya.

Dengan di Koordinatori, “Ahmad Robani Akbar, SH. MH dan didasari niatan memperjuangkan Rakyat miskin yang terjerat dengan pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB) , menggruduk Kantor Pemprov jateng dengan di dampingi Para Ketua Ormas dan LSM yang tergabung dalam ARIB

” Persolaan Pajak bukan hanya besarannya nilai pungutan, tetapi juga ketidakadilan dalam penerapannya di masyarakat,” Ungkap Robani sang inisiator

” Ketidak adilan itu nampak jelas di mata kita Rakyatlah yang menjadi obyek penderita, yang seharusnya rakyat menikmati hidup di negeri merdeka seharusnya seperti ;
1. Tanah wakaf milik Yayasan yang tidak Produktif harus bebas pajak
2. Rumah huni penduduk miskin yang tanah nya kecil di bawah 100 M harus nya juga bebas dari pajak
3. Motor/ Mobil tua yang sudah 15 tahun, sudah seharusnya bebas dari beban pajak
Demi keadilan, pejabat yang menikmati mobil mewah bayar pajaknya dari pajak rakyat sedangkan rumah huni kecil, dengan keadaan ekonomi serba kekurangan di miskin untuk makan saja susah dan juga tanah wakaf yang untuk kemashlahatan umat, seharusnya tidak dilakukan pemungutan pajak,”lanjut Robani

Ia mencontohkan kasus peninjauan kembali Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) , hanya karena sertifikat tanah dipecah menjadi dua, nilai PBB nya melonjak hingga 100 persen ” Logika apa yang di pakai? Hanya pecah sertifikat, kok PBB langsung melonjak, ini jelas sangat sangat memberatkan Rakyat,” Lanjutnya.

Tak hanya PBB ARIB juga menyoroti penerapan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB), dalam sejumlah kasus, Warisan warga di perlakukan sama dengan transaksi jual beli ” Padahal jelas berbeda, namun warga tetap di bebani biaya besar. Bahkan ada selisih kelebihan sekitar Rp.20 juta, yang seharusnya menjadi hak warga, tapi malah hilang entah kemana,” Ungkap Robani

Ia menilai Kebijakan semacam ini bukan menghadirkan keadilan, melainkan
Justru menambah penderitaan rakyat kecil. Lebih jauh, aturan tersebut membuka ruang kecurangan dan kelicikan serta berpotensi penyalahgunaan kewenangan di lapangan.

ARIB mendesak agar seluruh mekanisme perpajakan, termasuk pergub tentang PKB dan Perwal tentang PBB. Segera di perbaiki dan di buat transparan “semua tentang perpajakan harus transparan, tidak bisa seenaknya sendiri, Rakyat berhak tahu dasar perhitungan dan arah penggunaan pajak,” Kata nya

Robani juga memperingatkan, apabila terdapat indikasi manipulasi atau bahkan praktek korupsi dalam pengelolaan pajak, aparat penegak hukum harus segera turun tangan ” Jangan di biarkan berlarut larut, ini menyangkut kepercayaan Rakyat,” Ujarnya

Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya hadir untuk meringankan beban masyarakat, bukan menambah derita lewat kebijakan yang tidak berpihak pada wong cilik ” Kenaikan PBB maupun PKB yang tidak realistis hanya akan memperlebar jurang ketidakpuasan publik, kalau rakyat sudah merasa diperas, kepercayaan kepada pemerintah akan runtuh,” Tegasnya

ARIB memberikan waktu 6 hari kepada pemprov jateng untuk merespon tuntutan mereka, jika tidak ada langkah kongkrit, mereka berencana mendirikan posko pengaduan masyarakat di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah.

” Jangan sampai rakyat kecil terus disiksa dengan alasan pendapatan daerah. Ingat, Negara ini berdiri untuk rakyat, bukan untuk membebani rakyat,” Pungkas Robani.
( Adi – Nur & Tim update 87 jateng)