Satreskrim Polres Kudus Ungkap Kasus Pengeroyokan di Karangrowo, 7 Orang Diamankan

Kudus II update 87.com.- Satreskrim Polres Kudus berhasil mengungkap kasus dugaan kekerasan terhadap anak dan pengeroyokan yang terjadi di Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Dalam kasus tersebut, polisi mengamankan tujuh orang yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan antarkelompok pemuda.

Kasus ini berawal dari peristiwa tawuran yang terjadi pada Minggu (21/6/2026) sekitar pukul 01.00 WIB di dekat jembatan antara Dukuh Krajan dan Dukuh Ngelo, Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan yang melibatkan melibatkan antar kelompok pemuda.

Akibat kejadian tersebut, dua korban mengalami luka-luka. Salah satunya berusia 14 tahun yang mengalami luka robek pada lutut kaki kanan akibat diduga terkena senjata tajam. Sementara korban lainnya mengalami luka robek pada bagian kepala dan harus mendapatkan perawatan medis.

Kapolres Kudus, AKBP Heru Dwi Purnomo melalui Kasatreskrim, Iptu Happy Nawang Kuncoro mengatakan, pengungkapan kasus dilakukan setelah pihaknya menerima laporan dari keluarga korban dan melakukan serangkaian penyelidikan.

“Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi, kami berhasil mengidentifikasi serta mengamankan para pelaku yang diduga terlibat dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak dan pengeroyokan,” kata Iptu Happy Nawang Kuncoro, Rabu (24/6/2026).

Selain mengamankan para pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa satu bilah senjata tajam jenis corbek, satu potong holo, satu batang bambu, pakaian yang digunakan saat kejadian tersebut.

Menurut Iptu Happy, para pelaku terdiri dari enam orang dewasa dan satu anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Saat ini seluruhnya masih menjalani proses penyidikan lebih lanjut oleh Satreskrim Polres Kudus.

“Tujuh orang yang diduga terlibat, yakni NWP (22), AZ (20), AA (19), AWS (20), MAP (20), MAW (19), serta NCA (17) yang berstatus anak berhadapan dengan hukum” jelas Kasatreskrim.

“Para pelaku kami proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penyidik juga terus melengkapi alat bukti, memeriksa saksi-saksi, serta berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian berkas perkara,” imbuhnya.

Atas perbuatannya, para pelaku dijerat Pasal 80 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan/atau Pasal 262 KUHP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Iptu Happy juga mengimbau para orang tua agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anak, terutama pada malam hari, guna mencegah keterlibatan dalam aksi tawuran maupun tindak kekerasan lainnya.

“Kami mengajak seluruh masyarakat, orang tua, tokoh pemuda, dan perangkat desa untuk bersama-sama melakukan pembinaan kepada generasi muda. Jangan mudah terprovokasi ajakan tawuran karena dapat merugikan diri sendiri, orang lain, bahkan berujung pada proses hukum,” tegasnya.

Polres Kudus menegaskan komitmennya untuk menindak tegas segala bentuk kekerasan yang melibatkan anak maupun aksi premanisme dan tawuran yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. (Red)

Polrestabes Medan Amankan Enam Terduga Pelaku Pengeroyokan Remaja di Patumbak

Medan – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Medan bersama Unit Reskrim Polsek Patumbak mengamankan enam terduga pelaku kasus pengeroyokan yang mengakibatkan meninggalnya seorang remaja berinisial MN (14), warga Medan Tembung. Penangkapan dilakukan kurang dari 20 jam setelah peristiwa terjadi.

Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Adryan Riski Lubis, didampingi Kapolsek Patumbak Kompol Daulat Simamora, Kasi Humas AKP N. Gultom, dan Kanit Pidum Iptu Hafizullah, mengatakan keenam terduga pelaku yang diamankan masing-masing berinisial MOHH (17), RY (19), FT (17), RDS (18), GR (21), dan IL (17).

“Petugas berhasil mengungkap kasus pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dalam waktu kurang dari 20 jam, enam terduga pelaku berhasil diamankan,” ujar AKBP Adryan Riski Lubis saat konferensi pers di Mapolrestabes Medan, Selasa (23/6/2026).

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, peristiwa tersebut diduga berawal dari bentrokan antarkelompok yang disebut-sebut sebagai geng motor di kawasan Jalan Setia, Patumbak I.

Polisi menyebut kelompok yang terlibat bentrok datang dengan jumlah yang lebih besar dibanding kelompok lawan. Dalam situasi tersebut, korban diduga terpisah dari rombongannya dan kemudian menjadi sasaran pengeroyokan.

Korban mengalami sejumlah luka akibat serangan menggunakan berbagai benda yang diduga digunakan para pelaku. Setelah kejadian, korban ditemukan dalam kondisi kritis dan kemudian dinyatakan meninggal dunia.

Kanit Pidum Satreskrim Polrestabes Medan, Iptu Hafizullah, mengatakan pihaknya masih melakukan pengembangan untuk mengungkap pelaku lain yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut.

“Identitas beberapa pihak yang diduga memiliki peran dalam kelompok tersebut telah kami kantongi dan saat ini masih dalam proses pendalaman. Kami berharap dalam waktu dekat dapat mengungkap keterlibatan pihak lainnya,” ujarnya.

Polisi juga menegaskan bahwa hingga saat ini belum ditemukan keterkaitan peristiwa tersebut dengan organisasi kemasyarakatan (ormas).

Kasus ini masih dalam proses penyidikan lebih lanjut guna mengungkap secara menyeluruh kronologi kejadian serta peran masing-masing pihak yang terlibat. (endan)

PT BI Jangan Giring Opini Sepihak, Humas PT SBP: Bila Terus Berlanjut Akan Segera Lakukan Upaya Hukum

Medan – Hubungan Masyarakat (Humas) PT Saranan Baja Perkasa (SBP), F Nasution memberikan klarifikasi resmi terkait insiden bentrokan yang terjadi di Jalan Besar Medan – Belawan, Kampung Salam, Kecamatan Medan Belawan, pada Sabtu (20/6/2026) lalu. PT SBP menyayangkan adanya pernyataan sepihak yang dinilai dapat memperkeruh suasana dan merugikan pihak lain.

Seperti pernyataan, Darmawan Yusuf selaku pengacara PT Belawan Indah (BI) menyatakan bahwa, kericuhan/bentrokan antara pekerja/sopir truk PT BI dengan sekelompok oknum preman yang terjadi disebabkan pencaplokan lahan dilakukan PT Sarana Baja Perkasa (SBP).

Sambung F Nasution, Darmawan Yusuf selaku kuasa hukum PT BI diminta untuk tidak memberikan informasi dan pernyataan bahwa, PT SBP mencaplok lahan PT BI dalam pengerjaan pemagaran tembok bangunan sehingga menimbulkan kesan fitnah.

“Pembangunan pemagaran tembok, pihak PT SBP adalah mutlak dilahan/lokasi milik sendiri dengan surat yang dikeluarkan oleh pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Medan berdasarkan Surat Hak Guna Bangunan (HGB) No 11 dan Surat Berita Acara Pengecekan Lapangan No : 1911 / BA – 200 / IX / 2025 tertanggal 29 September 2025 a.n PT Saranan Baja Perkasa (SBP). Darmawan Yusuf jangan memberikan kesan yang dapat menciptakan opini yang menimbulkan ketidak kondusifan dan opini yang menciptakan kekisruhan sehingga, PT SBP dianggap mencaplok lahan yang bukan haknya. Apabila pernyataan yang disampaikan, Darmawan Yusuf secara terus menerus menciptakan opini yang tidak benar, PT SBP akan segera melakukan upaya membawa persoalan tersebut ke ranah hukum sesuai undang undang yang berlaku di negara republik indonesia,” tegas F Nasution, Selasa (23/6/2028).

Lebih jauh Humas PT SBP, F Nasution, mengimbau seluruh pihak termasuk kuasa hukum PT Belawan Indah (BI), untuk menyikapi peristiwa ini secara bijak, objektif, dan tidak menggiring opini publik yang belum teruji kebenarannya.

“Kami berharap tidak ada pihak yang mengeluarkan pernyataan spekulatif atau membangun narasi sepihak yang justru dapat memicu kesalahpahaman dan merugikan reputasi pihak lain,” ujar F Nasution.

Dikatakan F Nasution, insiden ini tidak ada kaitannya dengan aktivitas pembangunan yang sedang dilakukan oleh PT SBP. Pekerja PT SBP turut menjadi korban akibat bentrokan yang meluas tersebut, beberapa pekerja bangunan tembok PT SBP yang berada di lokasi justru turut menjadi korban luka.

Demi menjaga kondusivitas wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan, PT SBP menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada pihak kepolisian dan mendukung penegakan hukum yang transparan.

“Kami memohon kepada Bapak Kapolda Sumut dan Kapolres Pelabuhan Belawan beserta jajaran untuk mengusut tuntas insiden ini secara objektif. Kami berharap aparat penegak hukum tidak terpengaruh oleh opini sepihak yang sengaja digulirkan demi keuntungan tertentu,” tegas F Nasution. (rel/endan)

*Membedah Anatomi Kriminalisasi Larshen Yunus: Menguji Kedigdayaan Hukum atas Sandiwara Penguasa Pekanbaru*

Jakarta – Di bawah langit hukum Indonesia yang kerap kali riuh oleh janji-janji keadilan, sebuah tragedi preseden buruk kembali dipertontonkan dengan vulgar di bumi Melayu, Pekanbaru. Penahanan Larshen Yunus, Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau sekaligus aktivis vokal pembela hak rakyat, menjadi bukti empiris bagaimana pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru sengaja “ditekuk” demi melayani syahwat politik serta membungkam kritik.

Perkara ini bermula dari riak-riak keberatan masyarakat atas gaya hidup mewah (flexing) Putri Arum, istri dari Plt. Kepala Dinas Perkim Pekanbaru, Martin Manoluk, S.T., yang dipublikasikan secara tajam oleh unit Media Center KNPI melalui portal MediaGeser.com. Alih-alih melakukan refleksi moral atau menggunakan ruang Hak Jawab sesuai khitah jurnalistik, sang pejabat justru memilih jalan pintas: menggunakan kekuasaan untuk mengintervensi ruang redaksi, menyetor sejumlah dana untuk memaksakan penghapusan berita (take down), dan pada akhirnya membalikkan fakta dengan melaporkan sang aktivis ke Polresta Pekanbaru atas tuduhan pidana berlapis.

Jika kita membedah anatomi hukum dari pasal-pasal yang dituduhkan oleh penyidik Polresta Pekanbaru, akan terlihat jelas adanya konstruksi hukum yang dipaksakan secara prematur. Larshen Yunus dijerat dengan tiga pasal krusial dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yakni Pasal 482 tentang Pemerasan, Pasal 483 tentang Pengancaman, dan Pasal 492 tentang Penipuan. Mari kita preteli satu per satu secara jernih.

Pertama, Pasal 482 (Tindak Pidana Pemerasan). Secara yuridis formal, delik pemerasan wajib mengandung unsur paksaan yang menggunakan kekerasan fisik atau setidaknya ancaman kekerasan fisik agar korban menyerahkan sesuatu. Dalam rekam jejak digital berupa tangkapan layar komunikasi WhatsApp, inisiasi pembicaraan justru lahir dari kepanikan Martin Manoluk yang meminta berita istrinya dihapus. Tidak ada satu pun diksi intimidasi fisik atau paksaan yang keluar dari mulut Larshen Yunus. Penawaran ruang iklan ucapan Hari Raya Natal dan Tahun Baru adalah opsi kemitraan bisnis media yang ditanggapi secara sadar dan disetujui tanpa tekanan fisik oleh pelapor.

Kedua, Pasal 483 (Tindak Pidana Pengancaman). Unsur pengancaman mensyaratkan adanya niat jahat (mens rea) untuk menakut-nakuti korban dengan hal yang baru akan dilakukan jika keinginan pelaku tidak dipenuhi. Faktanya, artikel kritik mengenai gaya hidup mewah tersebut sudah tayang terlebih dahulu di portal berita. Artinya, tulisan tersebut bukanlah alat barter ancaman baru yang didesain untuk memeras, melainkan produk kontrol sosial murni yang sudah menjadi konsumsi publik.

Ketiga, Pasal 492 (Tindak Pidana Penipuan). Menjerat Larshen dengan pasal penipuan adalah lelucon hukum yang paling hambar. Penipuan menghendaki adanya rangkaian kebohongan, tipu muslihat, atau penggunaan identitas palsu. Larshen Yunus bertindak nyata sebagai Ketua KNPI Riau yang sah. Lebih dari itu, kesepakatan itu tuntas: dana Rp35 juta dari pihak Martin Manoluk diterima oleh redaksi, iklan ucapan selamat hari raya dipublikasikan secara nyata, dan tautan berita kritis yang dipersoalkan pun diturunkan. Ketika ada prestasi dan kontra-prestasi yang dipenuhi secara faktual, maka demi hukum, perkara tersebut adalah ranah hukum keperdataan periklanan, bukan pidana penipuan!

*Wilson Lalengke: “Ini Perzinaan Moral Birokrasi!”*

Melihat kejanggalan kasat mata ini, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., M.A., tidak mampu membendung kegusarannya. Menggunakan gaya bicaranya yang lugas, tajam, dan menghantam, alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini mengutuk keras tindakan penyidik lokal yang dinilainya telah menjadi “alat pemukul” pesanan penguasa.

“Penahanan Larshen Yunus adalah sebuah pelacuran penegakan hukum yang sangat keji dan menjijikkan! Polisi di Pekanbaru tampaknya telah kehilangan nalar hukum acara dan memilih menjadi centeng bagi pejabat berjat yang risih borok keluarganya dikuliti pers,” sembur Wilson Lalengke dengan nada menggelegar (Selasa, 23 Juni 2026).

Menurut mantan Kassubid Program pada Pusat Kajian Kebijakan dan Hukum Sekretariat Jenderal DPD RI itu, penyidik sengaja menutup mata terhadap fakta bahwa aliran dana dari Martin Manoluk melalui bawahannya, Raja Herman, sejatinya memenuhi unsur penyuapan (kickback) di bawah meja demi membeli kebungkaman media siber. “Martin Manoluk itu mengucurkan uang untuk menyuap pengelola media agar berita dihapus, yang mana tindakan menghapus berita secara paksa itu melanggar Pasal 18 ayat (1) UU Pers. Mengapa pelaku penyuapan dan pelanggar kebebasan pers justru dilindungi, sedangkan aktivis yang memberikan ruang solusi keperdataan malah dipenjara? Ini adalah perzinaan moral birokrasi dan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) yang telanjang!” tegas lulusan pasca sarjana dari tiga universitas terbaik di Eropa tersebut.

*Alarm Kesadaran bagi Rakyat: Saat Hukum Dijadikan Senjata*

Kasus kriminalisasi yang menimpa Larshen Yunus di Pekanbaru harus dibaca oleh publik sebagai sebuah alarm bahaya yang sedang menyala terang di dalam sistem demokrasi kita. Peristiwa ini mengirimkan pesan teror laten: siapapun warga negara yang berani mengusik kemapanan dan mengkritik gaya hidup hedonistik para penguasa, harus bersiap menghadapi dinginnya sel tahanan melalui rekayasa pasal pidana yang dicari-cari.

Ketika aparat penegak hukum yang digaji dari keringat pajak rakyat lebih memilih mengabaikan kualitas materiil alat bukti demi mengamankan kenyamanan elite birokrasi, maka fungsi institusi pelindung masyarakat telah bergeser menjadi tiran yang menakutkan. Publik tidak boleh lagi tinggal diam dan menganggap ini sekadar urusan personal seorang aktivis.

Masyarakat harus memperluas ruang kesadaran kolektif: “Hari ini Larshen Yunus yang dibungkam, esok hari bisa jadi giliran hak-hak konstitusional kita yang dirampas.” Melalui momentum perlawanan Praperadilan yang digalang oleh DPN PPWI, mari kita desak reformasi moral penegakan hukum, runtuhkan tembok kesewenang-wenangan, dan rebut kembali marwah keadilan di bumi Indonesia! (TIM/Red)

Polda Kalbar dan Bea Cukai Bongkar Jaringan Penyelundupan Ballpress Senilai Rp53,9 Miliar

Pontianak – Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Barat berhasil mengungkap jaringan penyelundupan pakaian bekas impor (ballpress) lintas pulau dengan total nilai barang mencapai Rp53,9 miliar.

Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Pontianak, Selasa (23/6).

Kepala Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat, Budi Harjanto, mengatakan penindakan bermula dari informasi intelijen terkait pergerakan KM Eden Mas yang berlayar dari Pelabuhan Dwikora Pontianak menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Kapal tersebut diketahui mengangkut 268 kontainer. Berdasarkan dokumen manifes, muatan diberitahukan sebagai mi instan, general cargo, dan barang pindahan. Namun, hasil pemeriksaan menggunakan X-Ray dan pemeriksaan fisik menemukan sebanyak 4.687 ball pakaian bekas impor yang diduga diselundupkan dengan nilai sekitar Rp37,5 miliar.

Menindaklanjuti temuan tersebut, tim gabungan Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai bersama Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat melakukan penyisiran di wilayah Kalimantan Barat pada 19–21 Juni 2026.

Dari operasi tersebut, petugas menggerebek dua gudang penyimpanan di Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Mempawah serta menyita 2.060 ball pakaian bekas impor ilegal senilai Rp16,48 miliar.

Dengan demikian, total barang bukti yang diamankan dari penindakan di Jakarta dan Kalimantan Barat mencapai Rp53,9 miliar.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar, Kombes Pol Burhanudin, menyatakan pihaknya akan terus mendukung upaya penegakan hukum terhadap praktik penyelundupan yang merugikan negara dan berdampak terhadap industri dalam negeri.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Bambang Suharyono, mengatakan Polda Kalbar bersama instansi terkait akan meningkatkan pengawasan di jalur-jalur masuk, khususnya pelabuhan, guna mencegah masuknya barang ilegal ke wilayah Kalimantan Barat. (**/Dani)