Pontianak – Proses penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi Dana Hibah Mujahidin kembali memasuki babak penting. Sidang perdana perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa Ir. H. Ismuni bin Abdul Basaruddin dan H. Mulyadi Rahyono, MT, digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, Selasa (02/06/2026), dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Dalam persidangan yang berlangsung terbuka untuk umum tersebut, Tim Jaksa Penuntut Umum Robinson Pardomuan, SH.MH, dkk menguraikan secara rinci konstruksi perkara, peran terdakwa, serta dugaan perbuatan yang didakwakan sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan.

Perkara ini berawal dari adanya laporan serta temuan terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah yang diberikan kepada Yayasan Mujahidin Kalimantan Barat. Menindaklanjuti informasi tersebut setelah proses penyidikan kemudian menetapkan para terdakwa yang diduga bertanggung jawab atas terjadinya penyimpangan penggunaan dana hibah Yayasan Mujahidin Kalimantan Barat Tahun 2020 sampai dengan 2022 dengan rincian penggunaan hibah untuk PEMBANGUNAN GEDUNG SMA MUJAHIDIN secara spesifik telah ditetapkan dalam RAB, namun penggunaan dana hibah tidak sesuai dgn RAB tersebut, yaitu terdapat kekurangan volume dan mutu hasil pekerjaan sehingga mengakibatkan kerugian negara kurang lebih 9.739.645.837,- (sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Perbuatan Para terdakwa disangkakan melanggar ketentuan Primair melanggar Pasal 603 jo Pasal 20 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidair
Pasal 604 jo Pasal 20 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pembacaan dakwaan menjadi pintu awal bagi proses pembuktian di persidangan untuk mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang telah merugikan kepentingan masyarakat dan keuangan negara.

Sidang yang dipimpin Majelis Hakim I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, SH.MH berlangsung tertib dan khidmat. Terdakwa didampingi penasihat hukum mendengarkan seluruh dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Setelah pembacaan dakwaan selesai, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa dan tim penasihat hukumnya untuk mengajukan perlawanan terhadap dakwaan yang telah disampaikan.

Ketua Majelis Hakim kemudian menunda persidangan dan menjadwalkan sidang berikutnya Rabu tanggal 17 Juni 2026 dengan agenda penyampaian perlawaban dari terdakwa melalui penasihat hukumnya.

Kajati Kalbar melalui Kasi Penkum Kejati Kalbar I Wayan Gedin Arianta, SH.MH, menyampaikan, bahwa persidangan ini menjadi bagian dari komitmen kami selaku Jaksa Penuntut Umum (aparat penegak hukum) dalam mewujudkan penanganan perkara korupsi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Masyarakat pun menaruh harapan besar agar seluruh proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan, sehingga setiap fakta yang terungkap di persidangan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan kejahatan yang merampas hak masyarakat atas pembangunan dan kesejahteraan. Karena itu, setiap tahapan persidangan menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan melalui mekanisme hukum yang jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, hukum tidak hanya hadir sebagai alat penindakan, tetapi juga sebagai penjaga harapan masyarakat akan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. (Dani 87)

KETAPANG, KALBAR– Kekecewaan masyarakat Desa Danau Buntar, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, terhadap penyelesaian konflik agraria yang melibatkan PT Usaha Agro Indonesia (PT UAI) terus memuncak. Setelah bertahun-tahun memperjuangkan berbagai tuntutan terkait lahan yang mereka klaim sebagai hak masyarakat, warga kini mengaku kehilangan kepercayaan terhadap proses penyelesaian yang berlangsung di tingkat daerah.

Sejumlah tokoh masyarakat menyatakan siap membawa persoalan tersebut ke tingkat nasional dengan mengadukannya langsung kepada DPR RI. Mereka berharap pemerintah pusat dapat turun tangan dan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap berbagai persoalan yang selama ini mereka suarakan.

“Kami sudah terlalu lama menunggu keadilan. Kami berencana ke Jakarta untuk menyampaikan langsung persoalan ini kepada DPR RI. Kami berharap Presiden Prabowo Subianto mendengar jeritan masyarakat Danau Buntar yang selama ini merasa tidak mendapatkan kepastian penyelesaian,” ujar tokoh masyarakat, Ebet.

Menurut warga, berbagai upaya mediasi yang telah dilakukan selama bertahun-tahun belum menghasilkan penyelesaian yang memberikan kepastian bagi masyarakat.

Ebet mengaku dirinya telah mengikuti berbagai proses dialog sejak masih menjabat sebagai Sekretaris Desa Danau Buntar selama dua periode. Namun hingga saat ini, menurutnya, belum ada penyelesaian yang benar-benar menjawab tuntutan masyarakat.

“Saya sudah mengikuti berbagai mediasi sejak lama. Sampai hari ini masyarakat masih menunggu kejelasan dan kepastian,” katanya.

*Soroti Dugaan Persoalan Kemitraan dan Koperasi*

Selain persoalan lahan, masyarakat juga menyoroti dugaan adanya sekitar 111 hektare data peserta kemitraan yang dinilai bermasalah dalam Koperasi Sempurna Bersatu.

Menurut Ebet, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena menyangkut hak-hak masyarakat yang selama ini menjadi peserta program kemitraan perkebunan.

Masyarakat meminta pemerintah serta instansi terkait melakukan audit dan verifikasi terhadap data-data yang dipersoalkan agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.

*Tuntut Pemeriksaan Lahan di Luar HGU dan Kawasan HCV*

Tokoh masyarakat lainnya, Tumenggung, menegaskan bahwa salah satu tuntutan utama warga adalah pemeriksaan terhadap areal perkebunan yang diduga berada di luar Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan serta kawasan High Conservation Value (HCV) yang menurut masyarakat telah mengalami perubahan fungsi.

“Kami meminta pemerintah turun langsung ke lapangan untuk memeriksa seluruh areal yang kami persoalkan. Jangan sampai ada pelanggaran yang tidak pernah diperiksa secara menyeluruh,” tegasnya.

Berdasarkan data yang diklaim masyarakat, luas kawasan HCV yang dipersoalkan diperkirakan mencapai sekitar 826 hektare. Sementara areal perkebunan yang disebut berada di luar HGU perusahaan diperkirakan mencapai sekitar 864 hektare.

Warga juga mengklaim masih terdapat sejumlah lahan masyarakat lainnya yang hingga kini menjadi objek sengketa. Jika seluruh klaim tersebut digabungkan, luas areal yang dipersoalkan diperkirakan mencapai sekitar 4.000 hektare.

*Kritik Surat Dinas Perkebunan*

Di tengah upaya penyelesaian yang masih berlangsung, masyarakat turut menyoroti surat yang disebut diterbitkan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Ketapang kepada Pemerintah Desa Danau Buntar terkait rencana pelaksanaan mediasi.

Menurut Ebet, masyarakat merasa keberatan terhadap penggunaan frasa “mengatasnamakan masyarakat” dalam surat tersebut.

Ia menilai penggunaan kalimat itu seolah memberikan kesan bahwa perjuangan yang dilakukan hanya mewakili kelompok tertentu, padahal menurutnya tuntutan yang disampaikan merupakan aspirasi masyarakat yang terdampak langsung oleh persoalan tersebut.

“Kami keberatan dengan istilah mengatasnamakan masyarakat. Karena yang kami perjuangkan memang kepentingan masyarakat Danau Buntar. Jadi bukan mengatasnamakan, tetapi benar-benar menyampaikan aspirasi masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, sejumlah warga mengaku mulai kehilangan kepercayaan terhadap sebagian pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik.

Mereka berharap pemerintah daerah dapat menunjukkan sikap yang independen, profesional, dan transparan dalam menangani persoalan tersebut.

Beberapa tokoh masyarakat bahkan menyampaikan dugaan adanya pihak-pihak tertentu yang dinilai tidak lagi netral dalam menyikapi konflik yang terjadi. Namun demikian, dugaan tersebut masih merupakan pandangan narasumber dan memerlukan pembuktian serta tanggapan resmi dari pihak-pihak yang disebutkan.

*Masyarakat Minta Pemerintah Dengarkan Semua Pihak*

Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Ketapang tidak hanya menerima informasi dari satu pihak dalam melihat persoalan yang terjadi di Danau Buntar.

Warga meminta pemerintah membuka ruang dialog yang adil dan setara sehingga seluruh pihak dapat menyampaikan data, fakta, dan argumentasi masing-masing secara terbuka.

“Kami siap duduk bersama dalam forum terbuka. Biarkan semua pihak menyampaikan data dan fakta yang dimiliki agar pemerintah bisa menilai secara objektif,” ujar Marten, salah seorang perwakilan masyarakat.

*Seruan Terbuka kepada Presiden Prabowo*

Memuncaknya kekecewaan masyarakat kini berubah menjadi seruan terbuka kepada pemerintah pusat.

Warga meminta Presiden Prabowo Subianto, DPR RI, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup, serta instansi terkait lainnya turun langsung ke lapangan guna memverifikasi berbagai persoalan yang mereka sampaikan.

Masyarakat berharap negara hadir untuk memastikan penyelesaian konflik berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami hanya ingin keadilan. Kami berharap pemerintah pusat mau mendengar dan melihat langsung kondisi yang terjadi di Danau Buntar agar persoalan ini bisa diselesaikan secara terbuka dan berkeadilan,” ujar perwakilan masyarakat.

Hingga berita ini ditulis, masyarakat masih menunggu langkah konkret dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terkait berbagai tuntutan yang mereka sampaikan.

*Catatan Redaksi:*

Redaksi menegaskan bahwa seluruh dugaan, tudingan, pendapat, serta pernyataan yang dimuat dalam berita ini merupakan keterangan narasumber dari pihak masyarakat Desa Danau Buntar.

Untuk memenuhi prinsip keberimbangan, akurasi, dan profesionalitas sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi PT Usaha Agro Indonesia (PT UAI), Pemerintah Desa Danau Buntar, Dinas Perkebunan Kabupaten Ketapang, Pemerintah Kabupaten Ketapang, maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan hak jawab, klarifikasi, dan tanggapan resmi atas berbagai pernyataan yang dimuat dalam pemberitaan ini.

Hak jawab dan klarifikasi dapat disampaikan kepada redaksi untuk dipublikasikan secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Dani 87).

KETAPANG – Waktu terus berjalan, namun luka yang ditinggalkan tragedi ledakan maut di Desa Sukabangun belum juga mengering. Di tengah kesedihan keluarga korban yang masih membekas, satu pertanyaan besar terus bergema di tengah masyarakat: siapa yang akan bertanggung jawab atas hilangnya dua nyawa dalam peristiwa tersebut?

Lebih dari satu bulan telah berlalu sejak dentuman keras mengguncang RT 08 Desa Sukabangun, Kecamatan Delta Pawan, pada malam Sabtu, 2 Mei 2026. Ledakan yang merenggut nyawa dua warga dan menyebabkan sejumlah korban mengalami luka bakar serius itu kini menjadi perhatian publik karena belum adanya kejelasan yang dirasakan keluarga korban terkait pemenuhan hak-hak mereka.

Merasa perjuangan mencari keadilan tidak bisa lagi dilakukan sendiri, keluarga korban akhirnya menunjuk Ahmad Upin Ramadhan sebagai kuasa hukum untuk mengawal proses hukum serta memperjuangkan hak-hak para korban dan ahli waris.

Dalam tragedi tersebut, Ishaq dan Aldi meninggal dunia. Sementara Ali Akbar, Zulkarnain, dan Rabudin mengalami luka bakar serius dan harus menjalani proses pemulihan yang panjang. Korban lainnya, Zeki Chandra, juga terdampak dalam insiden yang menggemparkan masyarakat Ketapang tersebut.

Namun di balik daftar nama korban itu, terdapat kisah pilu yang jauh lebih dalam. Ada keluarga yang kehilangan tulang punggung kehidupan, anak-anak yang kehilangan figur ayah, serta orang tua yang harus menerima kenyataan pahit ditinggalkan anak mereka untuk selama-lamanya.

Yang kini menjadi perhatian masyarakat adalah belum adanya pernyataan terbuka yang secara jelas menjawab berbagai pertanyaan publik terkait langkah-langkah yang akan ditempuh untuk memastikan hak-hak korban dan keluarga yang ditinggalkan dapat terpenuhi.

“Korban sudah meninggal dunia. Korban luka masih berjuang menjalani pemulihan. Sampai kapan keluarga harus menunggu kepastian?” ujar seorang warga yang mengaku mengikuti perkembangan kasus tersebut.

Desakan agar tragedi ini tidak berakhir dalam keheningan semakin menguat. Dukungan terhadap keluarga korban datang dari berbagai elemen masyarakat, termasuk Ketua IWOI Ketapang, LAKI Ketapang, insan pers, pemerintah desa, unsur BPD, hingga tokoh masyarakat yang meminta agar seluruh proses berjalan secara terbuka, transparan, dan berkeadilan.

Bagi masyarakat sekitar, ledakan tersebut bukan sekadar peristiwa yang tercatat dalam laporan kejadian. Tragedi itu meninggalkan trauma mendalam. Beberapa warga, termasuk anak-anak yang berada di sekitar lokasi saat kejadian, dikabarkan mengalami ketakutan berkepanjangan akibat kerasnya ledakan yang memecah malam dan menggemparkan lingkungan mereka.

Karena itu, banyak pihak menilai tragedi ini tidak boleh berlalu begitu saja tanpa kejelasan. Sebab yang hilang bukan hanya bangunan atau harta benda, melainkan nyawa manusia yang tidak dapat tergantikan.

Masyarakat pun mendesak Pemerintah Kabupaten Ketapang, DPRD Kabupaten Ketapang, aparat penegak hukum, dan seluruh instansi terkait untuk memastikan proses penanganan peristiwa ini berjalan secara transparan, profesional, dan tidak mengabaikan hak-hak para korban.

“Keadilan tidak boleh berhenti pada ucapan belasungkawa. Keadilan harus hadir dalam tindakan nyata. Ada nyawa yang telah melayang, ada korban yang masih menanggung penderitaan, dan ada keluarga yang berhak mendapatkan kepastian,” tegas salah seorang tokoh masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT KAN belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan yang disampaikan keluarga korban maupun langkah yang akan diambil terkait pemenuhan hak-hak para korban dan keluarganya.

Kini masyarakat menunggu. Menunggu apakah tragedi yang merenggut dua nyawa tersebut akan diungkap secara terang-benderang dan memberikan kepastian bagi keluarga korban, atau justru perlahan tenggelam dalam senyap seiring berjalannya waktu.

(Tim Investigasi)