Lampung Selatan, Update87.com —
Rapat terkait aktivitas blasting PT Bima Mix yang digelar pada 31 Maret 2026 di Kecamatan Katibung belum sepenuhnya menjawab keresahan masyarakat. Sejumlah hal penting masih menjadi perhatian, terutama terkait mekanisme kompensasi, pengawasan perizinan, serta pembahasan lahan warga terdampak.

Rapat tersebut dihadiri Camat Katibung Andi Sopian, S.H., M.H., anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan Dapil 7 Farizal Purba, S.E., kepala desa Tanjung Agung dan Tanjung Ratu, perwakilan perusahaan, serta masyarakat terdampak.

Kompensasi Jadi Sorotan Warga
Sejumlah warga menyampaikan bahwa mekanisme kompensasi dinilai belum sepenuhnya jelas dan merata.

Beberapa warga mengaku masih belum menerima kompensasi.
Hal ini memunculkan harapan agar ke depan terdapat mekanisme yang lebih transparan dan terkoordinasi antara pihak perusahaan dan pemerintah setempat.

Dampak Mulai Dirasakan Warga
Masyarakat menyampaikan adanya penurunan hasil panen serta gangguan dalam aktivitas berkebun. Salah satu warga menyebut hasil panen jagung mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya.

Warga berharap adanya penyesuaian atau evaluasi terhadap bentuk kompensasi agar lebih sesuai dengan kondisi yang dirasakan.

Pembahasan Lahan Masih Berlangsung
Terkait lahan, pihak perusahaan menyampaikan bahwa proses pembahasan masih berlangsung dan belum mencapai kesepakatan.
Sementara itu, sebagian warga menyampaikan keinginan untuk pindah dari lokasi terdampak, dengan alasan kenyamanan dan keselamatan.

Perizinan dan Standar Jadi Pertanyaan
Dalam rapat, warga juga menanyakan terkait perizinan blasting, kesesuaian dengan aturan, serta standar jarak aman dari permukiman.

Pihak perusahaan menyampaikan telah memiliki perizinan dan menyalurkan kompensasi kepada dua desa, namun masyarakat berharap adanya penjelasan lebih rinci dan terbuka.

Kecamatan Akan Tindak Lanjut
Camat Katibung menyatakan akan menindaklanjuti hasil rapat dengan berkoordinasi bersama instansi terkait, termasuk dinas lingkungan hidup dan perizinan.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai aturan serta memperhatikan kondisi masyarakat.

DPRD Dorong Dialog Terbuka
Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan menyampaikan pentingnya keterbukaan dari semua pihak agar permasalahan dapat diselesaikan dengan baik, DPRD juga membuka kemungkinan untuk memfasilitasi pertemuan lanjutan guna memperjelas berbagai hal yang masih menjadi perhatian.

Harapan Warga
Masyarakat berharap adanya langkah nyata ke depan, seperti peninjauan langsung ke lokasi, peningkatan transparansi, serta solusi yang adil bagi semua pihak.

Kesimpulan
Rapat ini menjadi langkah awal untuk membangun komunikasi, namun masyarakat masih menantikan tindak lanjut konkret agar permasalahan dapat terselesaikan secara menyeluruh.

Adit/dicky

Kab.bandung – UPDATE87.COM// Sejumlah warga penghuni perumahan Bima Land City 3 yang berlokasi di Desa Buah Batu, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat mengaku resah lantaran pihak Developer hingga kini takkunjung memberikan Akte Jual Beli ( AJB ).

Meski telah melakukan pelunasan pembayaran dan menempati perumahan kurang lebih 1,5 tahun, namun kejelasan akte jual beli yang semestinya menjadi kekuatan hukum justru masih samar.

Keresahan sejumlah warga penghuni perumahan ini muncul setelah mencuat isu bahwa pembangunan Bima Land City 3 Diduga telah menabrak zona hijau ( Ruang Terbuka Hijau/RTH ).
‎
‎Sementara, jika developer terbukti melanggar janji waktu penyelesaian yang diperjanjikan (misal dalam brosur atau PPJB), developer dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, dengan ancaman penjara hingga 2 tahun atau denda maksimal Rp 500 juta.
‎
‎” waduh kalau memang benar menabrak zona hijau terus bagaimana nasib kami, sementara sampai saat ini kami belum menerima AJB”, ucap salah satu warga perumahan yang enggan disebutkan namanya kepada Tim Liputan Update87.com, Selasa ( 10/03/2026 ).
‎
‎Selain itu, menurut sejumlah informasi, Bima Land City 3 juga diduga telah melakukan pelanggaran lain yakni pemanfaatan jalan milik Balai Besar Wilayah Sungai ( BBWS ) yang kejelasan ijinnya masih menimbulkan tanda tanya.
‎
‎Kepala Desa Buah Batu Asep Sobari mengatakan, Bima Land City 3 hingga saat ini baru sebatas membuat perijinan lingkungan yang melibatkan RT, RW dan Pemerintah Desa.
‎
‎Namun, menurut Asep Sobari, ijin lingkungan yang dibuat oleh pihak Bima Land City 3 saat itu bukanlah ijin pembangunan perumahan melainkan sebatas ijin kegiatan pengurukan lahan.
‎
‎”Dulu ijin lingkungan yang dibuat hanyalah kegiatan pengurukan lahan, kami telah berulangkali menyarankan untuk segera mengurus terkait zona hijaunya”, ujar Asep Sobari.
‎
‎Saat dikonfirmasi, Dhea selaku anak pemilik Bima Land City mengatakan, warga perumahan yang belum mendapat AJB merupakan penghuni yang belum melakukan pelunasan.
‎
‎Sementara, terkait zona hijau, Dhea mengaku bahwa pihaknya telah mengambil langkah mengajukan pengkuningan yang telah sampai di Kementerian sejak lima tahun yang lalu.
‎
‎”Mungkin yang belum dapat AJB itu yang belum lunas, kalau terkait zona hijau kami telah mengajukan pengkuningan ke Kementerian, dan kalau jalan itu silahkan tanya ke BBWS Bima Land sudah ijin apa belum. Kalau kita melanggar hukum silahkan konsumen buat LP”, ujar Dhea.
‎
‎Ironisnya, saat dikonfirmasi Dhea justru mengatakan bahwa ia bukan sebagai owner, bukan sebagai pelaku usaha maupun manager, melainkan Dhea mengaku hanya sebatas anak dari almarhum pemilik Bima Land City 3.
‎
‎Warga berharap, kondisi ini segera mendapat tindakan tegas dari pemerintah agar penghuni perumahan Bima Land City 3 mendapatkan haknya sesuai yang dijanjikan pihak Developer.
‎
‎Pembangunan perumahan yang menabrak zona hijau (Ruang Terbuka Hijau/RTH) adalah pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
‎
‎Zona hijau dilarang untuk pembangunan permanen, dan jika nekat dibangun, bangunan tersebut berisiko dibongkar oleh pemerintah.
‎
Redaksi

KENDAL, Update 87.com || Dunia usaha menuntut keberanian untuk beradaptasi. Prinsip inilah yang dipegang teguh oleh Bambang Sukindro. Mantan pengelola Resto Duren Jati Darupono ini memilih langkah taktis dengan memindahkan fokus usahanya demi kenyamanan pelanggan dan keberlangsungan bisnis jangka panjang.

Akibat dampak bau limbah dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di lokasi lama yang kian mengganggu estetika kuliner, Bambang kini resmi “hijrah” ke Dusun Sepetek, Desa Kertosari, Kecamatan Singorojo. Di lahan yang lebih asri ini, ia tengah merintis Agrowisata Bukit Sawi , sebuah destinasi yang diproyeksikan menjadi paru-paru wisata baru di Kabupaten Kendal.

Langkah Bambang bukan sekadar pindah tempat, melainkan melakukan transformasi total. Ia menyadari bahwa membangun usaha di wilayah baru memerlukan pondasi sosial dan legal yang kuat.

“Kami memulai semuanya dari titik nol. Mulai dari pendekatan personal kepada warga sekitar, komunikasi intens dengan pemerintah desa, hingga memastikan seluruh aspek legalitas terpenuhi sebelum operasional penuh dimulai,” ujar Bambang melalui pesan singkat WhatsApp kepada Awak media, Jumat (27/3).

Saat ini, lokasi di lereng Dusun Sepetek tersebut sedang dalam tahap land clearing dan penataan kawasan. Bambang berkomitmen mempertahankan nuansa hutan alami agar pengunjung dapat merasakan sensasi liburan yang benar-benar segar dan jauh dari polusi.

Kehadiran Agrowisata Bukit Sawi diharapkan tidak hanya menjadi sumber ekonomi keluarga, tetapi juga motor penggerak UMKM bagi warga Desa Kertosari. Menariknya, di tengah kesibukan menata lahan, Bambang tetap mengedepankan kepedulian sosial.

Menjelang Idul Fitri lalu, ia diketahui telah menyalurkan bantuan dana untuk percepatan pembangunan masjid di lingkungan sekitar. Hal ini merupakan bentuk syukur sekaligus komitmennya untuk tumbuh bersama masyarakat.

“Alhamdulillah, sebelum lebaran kemarin sudah bisa menyerahkan tambahan dana untuk pembangunan masjid. Semoga sumbangsih kita—baik berupa dana, tulisan, maupun pemikiran—menjadi amal ibadah yang diridhai Allah SWT,” tuturnya dengan nada optimis.

Menutup keterangannya, tokoh pengusaha ini berharap adanya sinergi yang harmonis antara pelaku usaha dan pemangku kebijakan. Dengan dukungan dari Pemerintah Desa Kertosari hingga Pemerintah Kabupaten Kendal, ia optimis Sepetek Indah akan menjadi ikon wisata kebanggaan yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) maupun daerah.

“Kami ingin pengunjung merasakan hawa alami hutan yang sejuk. Dengan dukungan semua pihak, kami yakin destinasi ini akan berjalan lancar dan membawa manfaat luas bagi masyarakat Singorojo dan sekitarnya,” pungkasnya.
(Editor, Adi – Tim update 87 jateng)

Semarang, Update 87.Com || Bank Perkreditan Rakyat ( BPR) Agung sejahtera Boja, yang harus nya berpihak kepada masyarakat namun ada dugaan memberatkan masyarakat dengan denda dan bunga di atas batas kewajaran

LSM Team Operasional Penyelamatan Aset Negara Republik Indonesia (TOPAN RI) Jawa Tengah menyampaikan ke awak media terkait surat klarifikasi yang di sampaikan ke BPR Agung Sejahtera Boja perihal klarifikasi tentang dugaan meminta denda dan bunga Bank jauh diatas batas kewajaran serta di duga sangat merugikan masyarakat, dan pimpinan BPR Agung sejahtera Abaikan dan di duga ada faktor kesengajaan dan pembiaran surat yang di sampaikan oleh LSM TOPAN RI Jateng tidak di berikan jawaban ataupun tanggapan.

“Betul sekali Pimpinan BPR AS Abaikan surat klarifikasi, bahkan terkesan ada faktor pembiaran, tidak menjawab surat yang saya kirimkan untuk maminta klarifikasi terkait dugaan Bunga dan Denda Bank yang memberatkan serta mempersulit pengambilan barang jaminan berupa sertifikat Tanah,’ jelasnya

Mengacu Undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik (UU KIP) LSM berhak mendapatkan informasi tersebut dan badan publik wajib merespons dalam jangka waktu tertentu.

“saya kirim surat ke BPR Agung Sejahtera Boja tertanggal, 25 Pebruari 2026, dengan nomor surat : 10/TPN.JT.K/II/2026 perihal, Klarifikasi dan Identifikasi. Namun sampai saat ini Rabu, 25 Maret 2026 tidak ada jawaban berupa surat tanggapan yang di tujukan ke TOPAN RI Jateng, padahal menurut UU, wajib memberikan jawaban paling lambat 14 hari setelah surat di Terima, inilah bentuk pembiaran yang di lakukan oleh BPR Agung sejahtera,” Pungkasnya

Demikian pula pewarta pada hari jumat 27 Pebruari 2026 berkunjung ke kantor pusat BPR Agung sejahtera di semarang untuk memohon informasi terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan/atau penarikan bunga dan Denda yang tidak wajar serta dugaan mempersulit permintaan barang jaminan berupa sertifikat tanah, namun pewarta tidak di ijinkan ketemu pimpinan cuman ditemuin seorang security bernama Arif dan mengatakan pimpinan tidak mau ketemu siap saja kecuali hanya nasabah saja, itupun pewarta tidak dipersilahkan masuk, pewarta hanya di biarkan di teras kantor pusat BPR Agung sejahtera di semarang.

Tindakan yang di lakukan oleh security dan manajemen BPR Agung sejahtera dapat di katagorikan menghalangi kerja jurnalis yang sedang bertugas mengadakan peliputan ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap UU no 40 tahun 1999 tentang Pers.

Padahal pewarta sudah memperkenalkan diri dan menunjukkan kartu pers dan sudah menyampaikan keperluan untuk ketemu pimpinan untuk meminta klarifikasi terkait berita yang akan diterbitkan tentang dugaan penyalahgunaan wewenang dan penarikan Bunga dan Denda yang di duga tidak wajar oleh BPR Agung sejahtera Boja kendal, tindakan ini juga melecehkan profesi seorang wartawan, dengan hanya di biarkan di teras kantor tanpa di persilahkan masuk layaknya seorang tamu yang wajib di hormati dan di layani dengan baik layak nya seorang tamu

Dasar hukum
Hak LSM ; sebagai bagian dari masyarakat, LSM berhak meminta informasi publik (Pasal, 28F UUD 1945 & UU No.14 tahun 2008)

Kewajiban Badan publik
Badan publik ( eksekutif, legislatif, wajib menyediakan, memberikan dan menerbitkan dan memberikan informasi publik secara cepat tepat waktu dari biaya ringan.

Jangka waktu respon
Berdasarkan pasal 22 UU KIP badan publik wajib memberikan tanggapan atas permohonan informasi paling lambat 10 hari sejak permohonan di Terima dan dapat diperpanjang 7 hari kerja berikutnya.

Jadi sudah menjadi kewajiban BPR Agung sejahtera memberikan tanggapan atas surat yang kami layangkan, ungkap ketua TOPAN RI Jawa Tengah, Mas Gito.

( Nur – Adi Tim update 87 jateng)

Dispen Kormar TNI Angkatan Laut. Dua prajurit terbaik Korps Marinir, almarhum Pratu Marinir (Anumerta) Andi Suvio dan Pratu Marinir (Anumerta) Elki Saputra, personel Satgas Pamtas RI–PNG Mobile Papua, dimakamkan secara militer pada Selasa (24/03/2026).

Upacara pemakaman militer almarhum Pratu Marinir (Anumerta) Andi Suvio dilaksanakan di TPU Karangasam Bojongjati, Pangandaran, dan dipimpin langsung oleh Letkol Marinir Muhammad Kristian Widiantoro, M.Tr.Opsla. Kegiatan diawali dengan persemayaman di kediaman duka, kemudian jenazah diberangkatkan menuju tempat pemakaman untuk dimakamkan secara militer. Prosesi berlangsung khidmat, dihadiri keluarga, prajurit TNI, serta unsur pemerintah daerah.

Sementara itu, upacara persemayaman dan pemakaman militer almarhum Pratu Marinir (Anumerta) Elki Saputra dilaksanakan di Jorong Batang Lapu, Sumatera Barat, dipimpin oleh Letkol Marinir Afrison Taufik dan diikuti pasukan gabungan Kodaeral II. Rangkaian kegiatan diawali dengan sambutan keluarga di rumah duka, pelaksanaan sholat jenazah di Masjid Al Ikhlas, dan penyerahan jenazah kepada negara sebagai bentuk penghormatan atas dharma bakti almarhum. Usai persemayaman, jenazah diberangkatkan menuju TPU setempat untuk dimakamkan secara militer.

Dalam kedua prosesi pemakaman, dilaksanakan pembacaan riwayat hidup, apel persada, penghormatan terakhir, serta tembakan salvo sebagai penghormatan militer kepada jenazah. Prosesi dilanjutkan dengan penurunan jenazah ke liang lahat, penimbunan tanah secara simbolis, penaburan bunga, dan peletakan karangan bunga.

Sebagai wujud penghormatan negara, Bendera Merah Putih diserahkan kepada keluarga masing-masing almarhum, mengiringi duka yang mendalam atas gugurnya prajurit terbaik Korps Marinir. Atas jasa dan pengorbanan yang telah diberikan kepada bangsa dan negara, kedua prajurit tersebut dianugerahi kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Pratu Marinir (Anumerta). Seluruh rangkaian kegiatan di kedua lokasi berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar.

Pengabdian almarhum bukan sekadar catatan tugas, namun telah menjelma menjadi teladan tentang arti loyalitas, keberanian, dan pengorbanan sejati seorang prajurit Jalasena. Mereka gugur dalam kehormatan, meninggalkan jejak pengabdian yang akan selalu hidup dalam sanubari Korps Marinir TNI AL dan bangsa Indonesia.

(Yuli)

Semarang, Update 87.com || Dalam rangka mendukung kelancaran arus lalu lintas selama masa mudik Lebaran serta pelaksanaan Operasi Ketupat Candi 2026, jajaran Polrestabes Semarang melalui Polsek jajaran melakukan penyekatan dan pembatasan operasional angkutan barang bersumbu tiga atau lebih di sejumlah pintu masuk Kota Semarang, Sabtu (14/3/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pengaturan lalu lintas guna mengantisipasi kepadatan kendaraan yang meningkat selama periode arus mudik. Penyekatan dilakukan dengan melakukan penertiban serta sosialisasi kepada para pengemudi angkutan barang terkait ketentuan pembatasan operasional kendaraan berat.

Pembatasan ini mengacu pada kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Nomor 854 Tahun 2026 tentang Pembatasan Operasional Angkutan Barang selama masa mudik Lebaran yang berlaku mulai 13 hingga 19 Maret 2026. Dalam kegiatan tersebut, petugas memberikan imbauan kepada para pengemudi agar mematuhi aturan yang telah ditetapkan serta mengikuti arahan petugas di lapangan.

Kasihumas Polrestabes Semarang, Agung Setiyo Budi, menjelaskan bahwa penyekatan terhadap kendaraan angkutan barang bersumbu tiga atau lebih dilakukan untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas sekaligus memberikan ruang bagi kendaraan pemudik agar perjalanan dapat berlangsung lebih aman dan tertib.

Selain penertiban, petugas juga mengingatkan para pengemudi angkutan barang untuk tidak berhenti atau beristirahat di bahu jalan, terutama di jalur utama maupun ruas tol, karena dapat membahayakan keselamatan serta berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas.

“Pembatasan operasional ini bertujuan untuk mendukung kelancaran arus mudik dan mengurangi potensi kemacetan. Kami mengimbau kepada para pengemudi agar mematuhi aturan yang berlaku serta tidak beristirahat di bahu jalan. Manfaatkan rest area atau tempat istirahat yang telah disediakan,” ujar Agung Setiyo Budi.

Selama kegiatan penyekatan dan penertiban berlangsung, situasi di wilayah hukum Polrestabes Semarang terpantau aman, tertib, serta pengaturan arus lalu lintas di lapangan.
(Editor, Adi – Nur Tim Update 87 jateng)