Pegadaian Resmikan The Gade Preneur Space Aceh, Dorong UMKM Naik Kelas dan Perkuat Inklusi Keuangan

Banda Aceh – PT Pegadaian (Persero) resmi membuka The Gade Preneur Space Aceh sebagai ruang inovasi, kolaborasi, pelatihan, dan inkubasi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Aceh.

Peresmian The Gade Preneur Space Aceh berlangsung pada Kamis, 24 September 2026, di Jl. Sudirman No. 51, Desa Geuceu Iniem, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh.

Kehadiran fasilitas tersebut menjadi bagian dari pengembangan program GadePreneur, yang diarahkan untuk memperkuat kapasitas pelaku UMKM, memperluas akses pasar, meningkatkan literasi keuangan, serta membangun ekosistem usaha yang saling terhubung.

Tiga Fungsi Utama The Gade Preneur Space

Berdasarkan paparan Pegadaian, The Gade Preneur Space memiliki tiga fungsi utama dalam mendukung pengembangan UMKM.

Pertama, sebagai ruang pamer produk atau commercialization hub yang dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan sekaligus membantu memasarkan produk-produk lokal. Ruang ini menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan eksposur produk UMKM kepada masyarakat dan calon konsumen.

Kedua, sebagai pusat pelatihan dan mentoring atau capability center. Fasilitas tersebut menjadi wadah inkubasi terstruktur yang mencakup berbagai aspek pengembangan usaha, mulai dari rebranding produk, pengelolaan usaha, pembukuan, hingga penyusunan strategi untuk memperluas pasar.

Ketiga, sebagai ruang kolaborasi atau event space yang mempertemukan Pegadaian dengan pengusaha lokal, masyarakat, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperluas jaringan bisnis, membuka peluang kemitraan, serta mendorong pertukaran gagasan.

Kehadiran The Gade Preneur Space Aceh juga memiliki nilai strategis dalam pemberdayaan ekonomi lokal dan inklusi finansial. Pembinaan UMKM diarahkan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah melalui pengembangan produk-produk unggulan Aceh sekaligus memperluas akses pelaku usaha terhadap layanan dan pengetahuan keuangan.

Selain itu, sinergi lintas lembaga menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem bisnis lokal yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

The Gade Preneur Space Aceh Jadi yang Keenam

The Gade Preneur Space Aceh merupakan The Gade Preneur Space ke-6 yang dihadirkan Pegadaian. Kehadirannya menambah ruang pembinaan bagi pelaku UMKM sekaligus menjadi wadah untuk mempertemukan berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap pengembangan ekonomi dan kewirausahaan.

Peresmian tersebut turut melibatkan unsur pemerintah daerah, lembaga keuangan, perguruan tinggi, serta mitra dalam ekosistem pemberdayaan UMKM.

Sejumlah pejabat dan perwakilan lembaga yang tercantum dalam agenda kegiatan antara lain Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh Ir. Jalaluddin, ST., MT.; Plh. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh Hertha Bastiawan; Asisten Direktur Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Aceh Firman Octo Armando; Wakil Ketua DPRK Banda Aceh Dr. Musriadi, S.Pd., M.Pd.; serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Aceh T. Adi Darma, ST.

Dari unsur perguruan tinggi turut hadir Direktur UMKM Center Universitas Syiah Kuala Dr. Iskandarsyah Madjid, S.E., M.M., serta perangkat Desa Gampong Geuceu Iniem, Kota Banda Aceh.

Eka Pebriansyah: Perkuat Kolaborasi untuk UMKM

Direktur Jaringan dan Operasi PT Pegadaian (Persero), Eka Pebriansyah, dalam penyampaiannya menekankan pentingnya keberadaan ruang pemberdayaan yang dapat memberikan manfaat langsung bagi pelaku UMKM.

The Gade Preneur Space tidak hanya diarahkan sebagai tempat untuk memamerkan produk, tetapi juga sebagai ruang untuk mendapatkan pelatihan, pendampingan, membangun jejaring, dan mengembangkan usaha.

Eka juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara Pegadaian, pemerintah daerah, lembaga keuangan, perguruan tinggi, komunitas, dan pelaku usaha. Sinergi berbagai pihak tersebut diharapkan dapat memperkuat ekosistem UMKM, baik dari sisi peningkatan kapasitas maupun akses terhadap pasar dan pembiayaan.

Muhammad Candra Utama Dorong Pengembangan Usaha Mikro Berkelanjutan

Sementara itu, SEVP Micro Business Empowerment PT BRI (Persero) Tbk., Muhammad Candra Utama, turut menyampaikan pentingnya sinergi dalam mendorong pengembangan usaha mikro.

Menurut pokok penyampaiannya, pengembangan UMKM membutuhkan dukungan yang berkelanjutan dan tidak hanya berkaitan dengan pembiayaan. Pelaku usaha juga membutuhkan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan bisnis, literasi keuangan, pemasaran, serta akses terhadap jaringan dan ekosistem usaha.

Kolaborasi antar-lembaga dinilai dapat memperluas ruang pendampingan bagi pelaku UMKM sehingga mereka memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengembangkan kapasitas dan memperluas jaringan usaha.

Sinergi Pegadaian, BRI dan PNM

Penguatan ekosistem UMKM melalui The Gade Preneur Space Aceh juga melibatkan unsur BRI dan PNM.

Dari BRI, tercantum SEVP Micro Business Empowerment PT BRI (Persero) Tbk. Muhammad Candra Utama, Ultra Mikro Group Head PT BRI (Persero) Tbk. Roma Jaka Permata Simanjuntak, Regional Micro Business Head PT BRI (Persero) Tbk. Medan Himawan Dwi Laksono, serta Kepala Kantor Fungsional PT BRI (Persero) Tbk. Aceh Ali Akbar.

Sementara dari PNM, hadir Executive Vice President Pemberdayaan dan Hubungan Kelembagaan PT PNM (Persero) Razaq Manan Ahmad dan Pemimpin Cabang PT PNM (Persero) Banda Aceh Agung Utomo.

Dari Pegadaian, tercantum Direktur Jaringan dan Operasi PT Pegadaian (Persero) Eka Pebriansyah, Pemimpin Wilayah PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan Yohanis Wulang, serta Deputy Bisnis PT Pegadaian (Persero) Kantor Area Banda Aceh Sahputra Adriansyah, bersama jajaran manajemen PT Pegadaian (Persero).

Jadi Ruang Bertemu bagi Pelaku UMKM Aceh

Dengan hadirnya The Gade Preneur Space Aceh, Pegadaian membuka ruang yang dapat dimanfaatkan untuk mempertemukan pelaku UMKM dengan berbagai unsur pendukung usaha.

Fasilitas tersebut diharapkan menjadi tempat bagi pelaku usaha untuk mendapatkan pembinaan, memperkenalkan produk, membangun jejaring, mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas, serta membuka peluang kolaborasi.

Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, The Gade Preneur Space Aceh diharapkan tidak hanya menjadi ruang fisik bagi pelaku UMKM, tetapi juga menjadi titik temu bagi inovasi, pembinaan, pemasaran, dan pengembangan jejaring usaha.

Kehadirannya menjadi bagian dari upaya Pegadaian dalam memperkuat ekosistem UMKM di Aceh melalui sinergi antara dunia usaha, pemerintah, lembaga keuangan, perguruan tinggi, komunitas, dan masyarakat. (Endan)

15 Mahasiswa UMA Magang ke Jepang, Asah Kompetensi di Industri Global

Medan – Universitas Medan Area (UMA) kembali membuka peluang bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman akademik dan profesional di tingkat internasional. Sebanyak 15 mahasiswa Fakultas Teknik UMA dilepas mengikuti Program Magang Internasional Jepang atau Japan World Business (JWB) Batch III.

Ke-15 mahasiswa tersebut terdiri dari tujuh mahasiswa Program Studi Teknik Mesin dan delapan mahasiswa Program Studi Teknik Industri. Mereka akan menjalani program magang di Yorozu Oita Co., Ltd., Jepang.

Pelepasan mahasiswa berlangsung di Conference Room H. Agus Salim Siregar, Lantai 1 Gedung Biro Rektor UMA, Senin (14/9/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Rektor UMA Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc., bersama jajaran pimpinan universitas, di antaranya Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Inovasi dan Alumni Dr. Walid Musthafa S, S.Sos., M.I.P., serta Wakil Rektor Bidang Riset, Bisnis dan Kemitraan Ahmad Rafiki, BBA (Hons), MMgt, Ph.D CIMA.

Rektor UMA Prof. Dr. Dadan Ramdan mengatakan, program JWB Batch III merupakan salah satu upaya universitas memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman langsung di lingkungan kerja internasional.

“Selama mengikuti program di Jepang, mahasiswa Teknik Mesin dan Teknik Industri diharapkan dapat memperluas wawasan, meningkatkan kompetensi, serta mengenal secara langsung budaya dan lingkungan kerja yang berbeda dari Indonesia,” ujar Dadan.

Menurutnya, pengalaman internasional tersebut dapat menjadi bagian dari proses mahasiswa mempersiapkan diri memasuki dunia kerja yang semakin membutuhkan kompetensi teknis dan kemampuan beradaptasi.

Dalam kegiatan pelepasan itu, turut dilakukan penyematan almamater kepada dua perwakilan mahasiswa peserta program. Penyematan tersebut menjadi simbol pelepasan sekaligus bentuk dukungan universitas kepada mahasiswa yang akan membawa nama UMA selama mengikuti program di Jepang.

Keberangkatan 15 mahasiswa Fakultas Teknik tersebut juga menjadi bagian dari dukungan institusi terhadap pengembangan pengalaman internasional mahasiswa serta pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) universitas.

Selama menjalani program magang, mahasiswa diharapkan tidak hanya memperoleh pengalaman sesuai bidang keilmuan, tetapi juga dapat mengembangkan kedisiplinan, tanggung jawab, komunikasi dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan kerja serta budaya internasional.

UMA juga berharap para peserta mampu menjalankan program dengan penuh tanggung jawab dan menjaga nama baik almamater selama berada di Jepang.

Setelah menyelesaikan program, para mahasiswa diharapkan dapat membawa pulang pengalaman, pengetahuan dan wawasan baru yang dapat memberikan manfaat bagi pengembangan diri, program studi, Fakultas Teknik maupun Universitas Medan Area.

Program JWB Batch III menuju Yorozu Oita Co., Ltd. menjadi salah satu langkah UMA dalam memperkuat pengalaman internasional mahasiswa sekaligus mempersiapkan lulusan yang memiliki kompetensi dan pengalaman untuk menghadapi lingkungan kerja global. (Endan)

Pegadaian Gelar Kuliah Umum Finance for All dan Bahaya Pinjol Ilegal di Fakultas Psikologi USU

Medan – PT Pegadaian (Persero) terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di kalangan generasi muda melalui kegiatan Kuliah Umum “Pegadaian Finance for All & Bahaya Pinjol Ilegal” di Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara (USU), Jumat (18/9/2026).

Kegiatan yang merupakan bagian dari Pegadaian Peduli Program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) tersebut diikuti sekitar 200 mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Psikologi USU.

Kuliah umum ini menjadi sarana edukasi bagi mahasiswa mengenai pentingnya memahami pengelolaan keuangan secara bijak, mengenali layanan keuangan yang legal dan aman, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai risiko yang ditimbulkan oleh pinjaman online (pinjol) ilegal.

Hadir sebagai pembicara Deputi Bisnis Area Medan 2 Pegadaian, Heri Susianto, dan Auditor BPKP-RI Kantor Perwakilan Sumatera Utara, Manro Manrie Sipayung.

Kegiatan tersebut turut didampingi Pemimpin Cabang Pegadaian CP Padang Bulan, Gopher Manurung.

Kehadiran jajaran Pegadaian disambut Dekan Fakultas Psikologi USU Prof. Dr. Vivi Gusrini Rahmadani, S.Psi., M.Sc., MA., Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Kerja Sama, dan Internasionalisasi Tarmidi, S.Psi., M.Psi., Ph.D., Psikolog, serta Kepala Program Studi Sarjana Psikologi Fasti Rola, S.Psi., M.Psi.

Bekali Mahasiswa dengan Literasi Keuangan

Melalui tema “Finance for All & Bahaya Pinjol Ilegal”, mahasiswa mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya merencanakan dan mengelola keuangan secara bertanggung jawab.

Edukasi juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengenali risiko sebelum menggunakan produk atau layanan keuangan, khususnya pinjaman online.

Literasi tersebut dinilai penting di tengah semakin mudahnya masyarakat mengakses berbagai layanan keuangan melalui platform digital. Pemahaman yang memadai diharapkan dapat membantu generasi muda mengambil keputusan keuangan secara lebih bijak serta menghindari layanan keuangan ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian.

Program GENCARKAN sendiri menjadi bagian dari upaya mendorong masyarakat, termasuk generasi muda, agar semakin cerdas dalam memahami dan menggunakan produk serta layanan keuangan.

Dorong Generasi Muda Cerdas Kelola Keuangan

PT Pegadaian (Persero) melalui program Pegadaian Peduli terus memperkuat kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai kalangan, termasuk mahasiswa.

Kegiatan di Fakultas Psikologi USU diharapkan tidak hanya menambah wawasan peserta mengenai pengelolaan keuangan, tetapi juga mendorong mahasiswa untuk menjadi agen literasi keuangan di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Dengan meningkatnya pemahaman mengenai pengelolaan keuangan serta risiko pinjol ilegal, generasi muda diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan finansial dan memilih layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan serta ketentuan yang berlaku.

Kuliah umum berlangsung dengan melibatkan para mahasiswa sebagai peserta, sekaligus menjadi bagian dari sinergi antara Pegadaian dan perguruan tinggi dalam memperluas edukasi mengenai literasi keuangan bagi generasi muda di Sumatera Utara. (Endan)

*DIDUGA PT HWI JEPARA PHK BURUH SEPIHAK, JANGAN HANYA BICARA MABUK, UJI BUKTI DAN PROSEDURNYA*

Update 87.Com

Jepara -Ketika Sanksi Tegas Harus Berjalan Bersama Pembuktian yang Adil, dan harus berimbang karena ada kaitannya dengan hajat hidup orang banyak seperti karyawan yang tersakiti karena PHK

Pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap dua pekerja PT Hwaseung Indonesia (HWI) Jepara, AP dan MA, setelah kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, menyisakan sejumlah pertanyaan yang penting bukan hanya bagi kedua pekerja, tetapi juga bagi manajemen perusahaan, serikat pekerja, dan dunia hubungan industrial di Jepara.

Persoalan ini tidak seharusnya berhenti pada dua kalimat sederhana: perusahaan menyatakan pekerja melanggar aturan, sementara pekerja membantah tuduhan tersebut.

Ada persoalan yang jauh lebih penting untuk dijawab:

Apakah pelanggaran benar-benar terbukti? Apakah proses pemeriksaannya telah dilakukan secara objektif? Apakah pekerja memperoleh kesempatan membela diri? Dan apakah sanksi yang dijatuhkan telah sesuai dengan PKB serta ketentuan ketenagakerjaan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena PHK bukan sekadar keputusan administratif. Di balik sebuah surat PHK terdapat kehidupan keluarga, pendapatan, pendidikan anak, cicilan, serta masa depan pekerja.

Namun pada saat yang sama, perusahaan juga mempunyai hak untuk menegakkan disiplin dan tata tertib apabila memang terjadi pelanggaran.

Karena itu, yang harus dicari bukan siapa yang paling keras berbicara, melainkan apa yang sebenarnya terjadi.

*Dugaan Mabuk Harus Dibuktikan, Bukan Sekadar Disimpulkan*

Dalam berita mengenai kasus AP dan MA, pihak perusahaan menyampaikan bahwa salah satu pekerja ditemukan dalam kondisi “sempoyongan dan lemas”. Sementara pekerja membantah telah mengonsumsi minuman keras dan menyatakan kondisi tubuhnya saat itu sedang tidak fit.

Di sinilah persoalan pembuktian menjadi penting.

Seseorang yang sempoyongan, lemas, atau terlihat tidak sehat memang dapat menimbulkan kecurigaan. Tetapi kondisi tersebut belum dengan sendirinya membuktikan penyebabnya adalah konsumsi alkohol.

Ada banyak kemungkinan penyebab seseorang mengalami kondisi fisik demikian.

Karena itu, apabila dugaan konsumsi alkohol menjadi dasar utama pemberian sanksi berat hingga PHK, perusahaan perlu dapat menjelaskan alat bukti apa yang digunakan untuk sampai pada kesimpulan tersebut.

Apakah terdapat saksi?

Apakah ada rekaman CCTV?

Apakah terdapat barang bukti?

Apakah dilakukan pemeriksaan kesehatan?

Apakah terdapat hasil pemeriksaan alkohol?

Atau hanya berdasarkan pengamatan fisik?

Jawaban atas pertanyaan tersebut penting untuk menjaga agar keputusan perusahaan tidak hanya benar secara internal, tetapi juga dapat di pertanggungjawabkan apabila sengketa tersebut dibawa ke mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

*PKB Harus Menjadi Panglima, Bukan Sekadar Dokumen*

Berita tersebut menyebutkan bahwa SK PHK mengacu pada PKB PT HWI, khususnya ketentuan mengenai pelanggaran, pembinaan, dan sanksi.

Jika benar demikian, maka PKB harus dibaca secara utuh.

Tidak cukup hanya mengambil satu pasal yang menyebut jenis pelanggaran.

Harus dilihat pula bagaimana PKB mengatur:

mekanisme pemeriksaan;

pemanggilan pekerja;

hak memberikan penjelasan;

keterlibatan serikat pekerja;

tahapan pembinaan atau sanksi;

berita acara pemeriksaan;

pemberian surat peringatan apabila dipersyaratkan;

serta mekanisme penyelesaian perselisihan.

Sebab sebuah aturan tidak hanya berbicara mengenai apa yang dilarang, tetapi juga mengenai bagaimana pelanggaran tersebut dibuktikan dan bagaimana sanksi dijatuhkan.

Di sinilah serikat pekerja memiliki peran penting.

Serikat jangan hanya hadir setelah seorang pekerja menerima SK PHK.

Serikat seharusnya ikut memastikan sejak awal bahwa tata cara pemeriksaan dan pemberian sanksi berjalan sesuai PKB.

*Pekerja Juga Harus Berani Membuktikan Bantahannya*

Perlindungan terhadap pekerja tidak berarti setiap tuduhan perusahaan otomatis salah.

AP dan MA juga mempunyai kewajiban moral untuk membuka persoalan secara terang.

Jika menyatakan tidak mengonsumsi minuman keras, maka bantahan tersebut sebaiknya didukung dengan saksi, kronologi, rekaman, dokumen, atau bukti lain yang dapat diuji.

Begitu pula apabila AP menyatakan mengalami tekanan saat menandatangani surat pernyataan, persoalan tersebut perlu diperiksa secara objektif.

Siapa yang hadir?

Apa isi surat tersebut?

Apakah pekerja diberikan kesempatan membaca?

Apakah ada pendamping?

Apakah terdapat saksi?

Dengan demikian, persoalan tidak berubah menjadi perang pernyataan antara pekerja dan perusahaan.

Yang berbicara haruslah bukti.

Pemeriksaan Kesehatan Perlu Menjadi Prosedur Pencegahan

Kasus ini juga memberikan pelajaran penting bagi perusahaan.

Apabila terdapat dugaan pekerja berada dalam kondisi mabuk atau tidak sehat, pemeriksaan kesehatan semestinya menjadi bagian dari mekanisme yang dipertimbangkan sebelum kesimpulan disipliner dibuat, terutama ketika kondisi fisik pekerja menjadi bagian penting dari dasar tuduhan.

PT HWI disebut memiliki fasilitas klinik.

Maka ke depan, perusahaan dapat membangun SOP yang jelas mengenai penanganan pekerja yang diduga berada dalam kondisi mabuk atau tidak sehat.

Misalnya:

temuan awal → pengamanan kondisi → pemeriksaan kesehatan → pencatatan saksi → pemeriksaan pekerja → kesempatan memberikan klarifikasi → pemeriksaan bukti → rekomendasi HR/Industrial Relations → keputusan sesuai PKB.

SOP seperti ini bukan untuk melemahkan kewenangan perusahaan.

Justru sebaliknya.

SOP akan melindungi perusahaan dari tuduhan PHK sepihak sekaligus melindungi pekerja dari keputusan yang keliru.

Jangan Menunggu Konflik Baru Berunding

Hal lain yang perlu diperbaiki adalah komunikasi antara perusahaan dan pekerja.

Perundingan bipartit jangan dipandang sebagai arena pertarungan.

Bipartit seharusnya menjadi ruang untuk mencari kebenaran dan penyelesaian.

Dalam kasus AP dan MA, perusahaan dan pekerja dapat duduk bersama dengan pendamping masing-masing.

Dokumen dibuka.

Kronologi diperiksa.

Saksi didengar.

Isi PKB dicocokkan.

Bukti diuji.

Kemudian dicari jalan keluar.

Apabila ternyata pelanggaran terbukti dan prosedur telah dijalankan dengan benar, pekerja harus menerima konsekuensi sesuai aturan.

Tetapi apabila bukti tidak cukup atau ditemukan kesalahan prosedur yang mendasar, perusahaan juga harus berani melakukan koreksi.

Mengoreksi keputusan bukan berarti perusahaan kalah.

Justru keberanian memperbaiki keputusan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tata kelola hubungan industrial yang sehat.

*Apakah AP dan MA Bisa Bekerja Kembali?*

Pertanyaan ini kini menjadi salah satu harapan utama dari pihak pekerja.

Jawabannya tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan pemberitaan.

Namun secara penyelesaian hubungan industrial, peluang untuk mencari jalan keluar tetap terbuka apabila kedua pihak bersedia melakukan evaluasi dan perundingan secara serius.

Jika setelah pemeriksaan ulang ditemukan bahwa bukti pelanggaran tidak cukup kuat atau terdapat persoalan prosedural yang serius, maka mempekerjakan kembali pekerja dapat menjadi salah satu pilihan penyelesaian yang patut dipertimbangkan.

Bagi perusahaan, pilihan tersebut dapat menjadi jalan untuk mengakhiri konflik.

Bagi pekerja, itu berarti kesempatan mempertahankan pekerjaan.

Bagi keluarga pekerja, berarti sumber penghasilan kembali.

Dan bagi Jepara, berarti hubungan industrial tetap terjaga.

*Pelajaran Bagi Ribuan Pekerja di Kab Jepara*

Kasus ini seharusnya tidak hanya dilihat sebagai persoalan dua orang pekerja.

Ada pelajaran yang jauh lebih besar.

Setiap pekerja perlu memahami isi PKB atau peraturan perusahaan tempatnya bekerja.

Pekerja harus mengetahui hak dan kewajibannya.

Serikat pekerja harus aktif melakukan pendidikan hukum ketenagakerjaan.

Perusahaan harus mempunyai SOP pemeriksaan pelanggaran yang transparan.

Dan setiap keputusan PHK harus dapat dipertanggungjawabkan secara fakta maupun prosedur.

Jangan sampai pekerja baru mencari tahu isi PKB setelah menerima surat PHK.

Jangan sampai serikat baru bergerak setelah konflik membesar.

Dan jangan sampai perusahaan baru membuka ruang dialog setelah persoalan menjadi pemberitaan.

Pencegahan jauh lebih murah daripada konflik.

Perusahaan Ramah Investasi, Tetapi Juga Harus Ramah Hubungan Industrial

Jepara membutuhkan investasi.

Perusahaan membutuhkan kepastian usaha.

Pekerja membutuhkan kepastian pekerjaan.

Ketiganya bukan musuh.

Justru ketiganya harus berjalan bersama.

Perusahaan yang kuat bukan perusahaan yang paling banyak memecat pekerjanya.

Begitu pula pekerja yang kuat bukan pekerja yang menolak setiap bentuk disiplin.

Perusahaan yang sehat adalah perusahaan yang mampu menegakkan aturan dengan bukti, prosedur, proporsionalitas, dan ruang pembelaan.

Sementara pekerja yang profesional adalah pekerja yang memahami aturan dan siap mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Jangan Sampai Terulang Setiap Tahun

Pernyataan bahwa persoalan serupa disebut pernah berulang setelah kegiatan hiburan perusahaan juga patut menjadi bahan evaluasi.

Jika benar terdapat pola berulang, maka yang harus dicari bukan hanya siapa yang harus dihukum.

Pertanyaan yang lebih penting adalah:

Mengapa persoalan tersebut terus terjadi?

Apakah pengawasan kurang?

Apakah SOP belum jelas?

Apakah aturan tentang alkohol di lingkungan kegiatan perusahaan belum tegas?

Apakah pekerja belum memahami aturan?

Apakah panitia kegiatan belum memiliki sistem pengendalian?

Atau terdapat persoalan lain yang selama ini belum diselesaikan?

Inilah titik yang seharusnya menjadi perhatian manajemen, serikat pekerja, dan pemerintah daerah.

Sebuah konflik yang terus berulang bukan hanya menunjukkan kemungkinan adanya pelanggaran pekerja.

Ia juga bisa menunjukkan ada sistem yang belum bekerja secara sempurna.

Yang Dicari Bukan Kemenangan, Tetapi Keadilan

Kasus AP dan MA harus diselesaikan berdasarkan fakta, bukan tekanan massa; bukan pula berdasarkan sentimen terhadap perusahaan.

Jika pekerja memang bersalah, tegakkan aturan.

Jika perusahaan keliru, perbaiki keputusan.

Jika prosedurnya kurang, benahi prosedurnya.

Jika PKB menimbulkan ketidakjelasan atau ketimpangan, dudukkan perusahaan dan serikat untuk melakukan evaluasi.

Sebab tujuan akhir hubungan industrial bukanlah membuat salah satu pihak kalah.

Tujuannya adalah menciptakan tempat kerja yang tertib, adil, aman, produktif, dan manusiawi.

Kasus dua pekerja PT HWI Jepara semestinya menjadi momentum untuk memperbaiki sistem, bukan sekadar menyelesaikan satu perkara.

Karena setelah AP dan MA selesai, masih ada ribuan pekerja lain yang setiap hari menggantungkan kehidupan keluarganya pada pekerjaannya.

Dan satu prinsip sederhana harus selalu dipegang:

Aturan harus ditegakkan, tetapi sebelum seseorang kehilangan pekerjaannya, pastikan kesalahannya benar-benar terbukti dan prosesnya benar-benar adil.

( sumber, Aklis Junaidi , pengamat kebijakan Publik)

( Editor, Tim Update 87 jateng)