Yahukimo, Koops TNI Habema — Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Yahukimo, Yones Yohame (35), tewas ditembak dalam serangan yang dilakukan kelompok bersenjata dari OPM Kodap XVI/Yahukimo di Distrik Dekai, Kab. Yahukimo, Papua Pegunungan, Selasa (21/4/2026) malam.

Peristiwa terjadi sekitar pukul 20.20 WIT di Komplek Perumahan Eselon III. Korban ditembak saat berada di depan tempat tinggalnya dan mengalami luka tembak di dada kanan. Ia sempat dilarikan ke RSUD Dekai, namun dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 22.00 WIT.

Insiden ini menambah daftar panjang kekejaman OPM yang menyasar warga sipil di wilayah Papua Pegunungan, termasuk terhadap aparatur sipil negara, tenaga kesehatan, guru, serta pekerja pendatang di sejumlah wilayah.

Korban diketahui merupakan putra daerah yang aktif dalam pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo.

Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf Wirya Arthadiguna, menyampaikan pihaknya mengecam penembakan tersebut dan akan mengambil langkah lanjutan. “Koops TNI Habema akan berkoordinasi dengan Polri dan melakukan pengejaran terhadap kelompok OPM yang terlibat dalam penembakan ini,” ujarnya.

Saat ini aparat gabungan TNI-Polri tengah melakukan pengejaran, pelaku diduga melarikan diri ke wilayah hutan. Koops TNI Habema juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada serta tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, sembari memastikan pengamanan di Papua Pegunungan terus diperkuat.

(Yuli)

Jakarta , Update87.com – PT Pegadaian Kantor Wilayah VIII Jakarta 1 menggelar kegiatan donor darah bertajuk “JakOne Sehat” dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Pegadaian ke-125.

Kegiatan nasional yang diikuti oleh jajaran karyawan ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung aksi kemanusiaan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan stok darah.

Pemimpin Wilayah VIII Jakarta 1, Dede Kurniawan, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian Pegadaian terhadap masyarakat.

“Melalui kegiatan donor darah ini, kami ingin terus hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Setetes darah yang disumbangkan diharapkan dapat membantu sesama yang membutuhkan,” ujarnya.

Pelaksanaan donor darah berlangsung dengan tertib, dimulai dari proses registrasi, pemeriksaan kesehatan, hingga pengambilan darah oleh tenaga medis profesional. Para peserta terlihat antusias mengikuti kegiatan tersebut secara sukarela.

Selain memperingati HUT Pegadaian ke-125, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat solidaritas dan kepedulian sosial di lingkungan Pegadaian.

(Yuli)

Kubu Raya, KALBAR – Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) Kalimantan Barat menegaskan bahwa berbagai persoalan yang dihadapi nelayan di Kalimantan Barat bukan sekadar persoalan daerah, melainkan persoalan nasional yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah pusat.selasa(21/4)

Hal tersebut disampaikan Direktur LKPI Kalimantan Barat, Burhanudin Abdullah, usai menggelar diskusi bersama para pemangku kepentingan terkait permasalahan nelayan, yang berlangsung di Kabupaten Kubu Raya.

Menurut Burhanudin, hasil diskusi tersebut akan dilaporkan langsung kepada Presiden Republik Indonesia agar pemerintah pusat mengetahui kondisi nyata yang dihadapi para nelayan, khususnya terkait distribusi BBM subsidi, perizinan kapal, jaminan sosial, hingga modal usaha.

“Masalah nelayan di Kalbar bukan hanya masalah daerah, tetapi juga persoalan nasional. Karena itu hasil diskusi ini akan kami laporkan ke Presiden agar pemerintah pusat mengetahui persoalan sebenarnya yang dihadapi nelayan,” ujar Burhanudin.

Diskusi tersebut menghadirkan berbagai pihak, di antaranya Bupati kubu raya,Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalbar, Dinas Perikanan Kabupaten Kubu Raya, Pertamina, DIr Airud,Intel Polda Waka polres kubu Raya dan Humas , KSOP, kejaksaan, hingga para penyalur BBM dan perwakilan nelayan.dari Pihak BPH Migas tidak hadir

Tiga Persoalan Utama Nelayan

Dalam forum itu, sedikitnya ada tiga persoalan utama yang menjadi perhatian bersama.

Pertama, persoalan distribusi BBM subsidi untuk nelayan. Hingga kini banyak nelayan kesulitan memperoleh solar subsidi karena syarat rekomendasi yang ketat. Di sisi lain, penyalur BBM juga berada dalam posisi sulit karena penyaluran tanpa rekomendasi dapat melanggar aturan hukum.

“Kalau disalurkan salah, tidak disalurkan juga salah. Ini menjadi dilema yang harus segera dicarikan solusi,” kata Burhanudin.

Kedua, kesulitan nelayan dalam mengurus dokumen perizinan seperti pas kecil, yang salah satu syaratnya harus melalui sistem OSS. Padahal banyak nelayan di daerah pesisir yang belum memiliki akses internet memadai dan masih menggunakan perangkat komunikasi sederhana.

Ketiga, perlindungan sosial bagi nelayan, terutama jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan melalui BPJS. Nelayan dinilai sangat rentan terhadap risiko kecelakaan kerja maupun gangguan kesehatan saat melaut.

Bupati Kubu Raya Siap Pangkas Birokrasi

Bupati Kubu Raya, Sujiwo, yang hadir dalam diskusi tersebut menegaskan komitmennya untuk memberikan perhatian penuh terhadap kesejahteraan nelayan. Ia menyatakan siap memangkas birokrasi yang menghambat akses nelayan terhadap BBM subsidi, BPJS, maupun bantuan modal usaha.

“Persoalan ini tidak cukup hanya didiskusikan, tetapi harus dicarikan solusi. Negara wajib hadir di tengah masyarakat, terutama untuk nelayan kecil,” tegas Sujiwo.

Ia juga menginstruksikan Dinas Perikanan Kabupaten Kubu Raya agar tidak ragu menerbitkan rekomendasi BBM subsidi bagi nelayan yang memenuhi syarat sesuai regulasi. Namun ia mengakui masih ada kendala terkait penggunaan alat tangkap jenis trawl atau katrol yang secara aturan tidak diperbolehkan menerima BBM subsidi.

Menurut Sujiwo, kondisi tersebut menjadi dilema karena sebagian besar nelayan di Kubu Raya masih menggunakan alat tangkap tersebut, sehingga perlu solusi bertahap dan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

Pemkab Siapkan Bantuan Modal Nelayan

Selain persoalan BBM subsidi, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya juga berkomitmen menyiapkan bantuan modal usaha, alat tangkap, alat budidaya, hingga bantuan BPJS bagi nelayan kecil pada tahun anggaran 2027.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kubu Raya, Yoga Praksi, mengatakan jumlah nelayan di Kubu Raya saat ini berkisar 5.000 hingga 5.500 orang, dan sebagian besar masih menggunakan alat tangkap trawl.

“Pelan-pelan kami akan dorong nelayan beralih ke alat tangkap ramah lingkungan. Ini menjadi tugas kami agar kesejahteraan nelayan meningkat tanpa melanggar aturan,” ujar Yoga.

Langkah tersebut diharapkan menjadi jalan tengah antara kepatuhan terhadap regulasi dan keberlangsungan ekonomi nelayan.

Menuju Nelayan Mandiri dan Sejahtera

Melalui diskusi bertajuk “Pangkas Birokrasi Penyaluran BBM Subsidi Menuju Perkampungan Nelayan Mandiri dan Sejahtera”, seluruh pihak sepakat bahwa perbaikan tata kelola sektor perikanan harus segera dilakukan demi kesejahteraan nelayan.

LKPI Kalbar berharap pemerintah pusat segera memberi perhatian atas berbagai hambatan yang dialami nelayan di daerah, agar kebijakan yang diambil dapat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat pesisir.

“Tujuan akhirnya adalah nelayan mandiri, sejahtera, dan mendapatkan hak-haknya secara adil,” tutup Burhanudin.

Dani 87

Pontianak , update87.com – TNI Angkatan Laut kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga kedaulatan dan melindungi sumber daya nasional melalui keberhasilan menggagalkan upaya penyelundupan 81 karung material strategis berupa bijih timah dan logam tanah jarang (LTJ) di kawasan Pantai Penyusuk, Belinyu, Bangka Belitung, Senin (20/4) malam.

Keberhasilan ini merupakan hasil operasi gabungan yang presisi antara unsur intelijen dan operasional TNI AL, melibatkan Satgas khusus bersama unsur KRI Karotang-872 yang melaksanakan patroli dan penyekatan di wilayah perairan strategis. Operasi diawali dari informasi intelijen yang ditindaklanjuti dengan langkah cepat melalui pengawasan dan penindakan terukur di lapangan.

Dalam pelaksanaannya, KRI Karotang-872 turut melaksanakan manuver penyekatan di sektor perairan guna mempersempit ruang gerak pelaku. Tim gabungan kemudian berhasil mengamankan barang bukti yang disembunyikan di area pesisir setelah para pelaku melarikan diri akibat kendala teknis pada sarana yang digunakan.

Hasil awal mengungkap adanya indikasi modus operandi baru berupa pengangkutan langsung hasil tambang dari laut tanpa melalui proses resmi, yang berpotensi merugikan negara. Seluruh barang bukti saat ini telah diamankan untuk proses penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap jaringan yang terlibat.

Keberhasilan ini menegaskan peran strategis TNI AL dalam hal ini Kodaeral XII melalui KRI Karotang-872 dalam menjaga keamanan laut, melindungi sumber daya alam, serta mencegah aktivitas ilegal yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Kodaeral XII sebagai bagian dari TNI AL terus mendukung penguatan pengawasan wilayah perairan melalui sinergi lintas sektor demi terciptanya keamanan maritim yang kondusif.

Dani 87

Pesisir Barat – Panitia Musyawarah Daerah (Musda) Ke- III DPD Partai Golkar Kabupaten Pesisir Barat resmi mengumumkan pembukaan pendaftaran bakal calon Ketua DPD Kabupaten Pesisir Barat untuk masa bakti 2026-20231 mendatang.

Pengumuman ini disampaikan melalui konferensi pers yang digelar di Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Pesisir Barat Lampung, pada Selasa 21 April 2026.

Ketua SC ( Steering Comite ) Musda ke III Kadek Gusti Artawan didampingi Sekretaris SC Sahrudin, Anggota Mulyadi dan Ketua Bapilu Golkar Argento dalam konferensi pers menyatakan bahwa ” Dalam Hal ini Secara Resmi kami mengumumkan, sebagai Panitia musyawarah Daerah (Musda) ke III Partai Golkar Kabupaten Pesisir Barat membuka pendaftaran bakal Calon Ketua DPD II Pesisir Barat, untuk para kader partai Golkar Pesisir Barat yang ingin mendaftarkan diri sebagai ketua DPD II dipersilahkan untuk mengambil serta mengisi formulir sebagai Bakal Calon yang sudah disediakan dengan para panitia atau datang ke kantor DPD partai Golkar Pesisir Barat, Sementara untuk pengembalian formulir pendaftaran Bacalon dijadwalkan pada tanggal 24 April pukul 00.00 wib ” kata Kadek.

“Dalam kaitan dengan Musda ke- III DPD Partai Golkar Pesisir Barat, panitia telah menyiapkan berbagai hal. Seluruh persiapan teknis telah rampung dilakukan oleh panitia Musda ke III guna menyukseskan gelaran lima tahunan partai berlambang pohon beringin tersebut ” ujar Kadek di hadapan Awak Media.

Terkait mekanisme penjaringan Ketua Steering Committee (SC) Kadek Gusti Artawan juga memaparkan terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap kader yang ingin bertarung menjadi ketua DPD II kabupaten Pesisir Barat, yaitu ” fotocopy KTP, fotocopy KTA Partai Golkar, Fotocopy Ijasah terakhir minimal D3 serta dilegalisir oleh instansi terkait, melampirkan foto diri terbaru, menyiapkan visi misi Bacalon ketua DPD, menyiapkan surat keputusan yang menerangkan Bacalon pernah menjabat sekurang kurang nya 1 tahun dalam kepengurusan periode sebelumnya maupun pernah menjadi kepengurusan 1 Tingkat diatasnya atau kepengurusan di Provinsi, dan salah satu poin krusial adalah membuat surat pernyataan dukungan mengantongi minimal 30 persen pemilik hak suara yaitu pimpinan kecamatan dan juga organisasi sayap yang didirikan maupun mendirikan ” tutup Kadek Ketua SC.

Pelaksanaan Musda ke III kabupaten Pesisir Barat yang akan digelar beberapa hari kedepan, diharapkan menjadi momentum konsolidasi sekaligus menentukan arah kepemimpinan DPD Partai Golkar Pesisir Barat.
Penulis gatot suherman/wartawan update87.com

Semarang , update 87.com || – Semarang 20/04/2026 , Mengawali tugasnya sebagai Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Heri Wahyudi langsung bergerak cepat membangun komunikasi dan sinergi dengan elemen buruh. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga kondusivitas Kota Semarang menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026.

Kunjungan kerja hari ini perdana tersebut menyasar dua organisasi pekerja, yakni Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Indonesia Perjuangan (DPP FSPIP) di wilayah Genuk serta pengurus Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) di kawasan Pedurungan.

Di Kantor DPP FSPIP, Kapolrestabes Semarang beserta jajaran disambut langsung Ketua DPP FSPIP, Karmanto, bersama pengurus. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keterbukaan, dengan agenda utama silaturahmi serta koordinasi teknis terkait rencana keberangkatan perwakilan buruh menuju Jakarta untuk mengikuti peringatan May Day 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolrestabes menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara kepolisian dan serikat pekerja, guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan sesuai ketentuan. Koordinasi ini juga mencakup pengaturan teknis perjalanan serta antisipasi potensi gangguan kamtibmas selama mobilisasi massa.

Usai dari Genuk, rombongan melanjutkan kunjungan ke Kantor Sekretariat KSPN di wilayah Pedurungan. Agenda yang dibahas serupa, yakni memperkuat sinergi dan menyamakan persepsi dalam menjaga situasi tetap kondusif, khususnya saat momentum May Day yang identik dengan penyampaian aspirasi oleh para pekerja.

Kasi Humas Polrestabes Semarang, Kompol Agung, dalam keterangannya turut menyampaikan imbauan kepada kalangan pelajar, khususnya siswa SMA sederajat, agar tidak terlibat dalam aksi demonstrasi May Day. Ia menegaskan bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, pelajar tidak diperkenankan mengikuti kegiatan unjuk rasa.

“Peran guru dan pihak sekolah sangat penting dalam melakukan pengawasan terhadap siswa. Kami juga mengingatkan agar tidak ada pelajar yang terpengaruh kelompok anarko maupun aktivitas yang berpotensi melanggar hukum,” ujarnya.

Lebih lanjut, pihak kepolisian menegaskan bahwa setiap potensi pelanggaran hukum akan tercatat secara digital. Kota Semarang sendiri telah dilengkapi dengan sistem pengawasan berbasis CCTV di berbagai titik, termasuk lokasi-lokasi yang kerap menjadi pusat kegiatan masyarakat.

Selain itu, fitur patroli digital melalui aplikasi Libas milik kepolisian juga memungkinkan pemantauan secara real-time, baik melalui kamera jalan raya maupun CCTV lingkungan hingga tingkat RT. Hal ini menjadi bagian dari strategi preventif untuk menekan potensi gangguan keamanan.

“Seluruh aktivitas di ruang publik dapat terpantau dengan baik. Ini diharapkan menjadi pengingat bagi semua pihak untuk tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan pelanggaran,” tambahnya.

Melalui langkah awal yang proaktif ini, Kapolrestabes Semarang menunjukkan komitmennya dalam membangun pendekatan humanis dan kolaboratif, sekaligus memastikan peringatan May Day 2026 di Kota Semarang berlangsung aman, damai, dan kondusif.
( Adi – Nur Tim update 87 jateng)