TNI AL, Dispen Kormar Sorong , Update87.com
Dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan serta meningkatkan sinergi antar satuan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia, Wakil Inspektur Jenderal TNI (Wairjen TNI) Mayjen TNI Dr. Alvis Anwar, S.A.P., M.Tr.(Han)., CGCAE., C.Fr.A., bersama Wadan Pasmar 3 Brigjen TNI (Mar) A.S. Alimudin, M.Tr.Opsla., M.Han., melaksanakan peninjauan fasilitas di jajaran Koarmada III dan Kolak jajaran Pasmar 3, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Senin (02/02/2026).

Kegiatan peninjauan diawali di Mako Kolat Puslat Kaprang Koarmada III. Pada kesempatan tersebut, Wairjen TNI meninjau secara langsung berbagai sarana dan prasarana pendukung latihan dan operasi, diantaranya Simulasi IPMS (Integrated Platform Management System), AOTC (Amphibious Operation Tactical Command), TCMS (Tactical Command Management System), serta NPMS (Naval Positioning Maneuvering System) yang memiliki peran strategis dalam mendukung kesiapsiagaan dan profesionalisme prajurit TNI AL.

Selanjutnya, rombongan melaksanakan peninjauan ke Markas Komando Brigif 3 Marinir dan Markas Komando Menkav 3 Marinir. Dalam peninjauan tersebut, Wairjen TNI melihat langsung shelter serta kesiapan Alutsista berupa kendaraan tempur (Ranpur) Tank PT-76 dan BTR-50 yang menjadi unsur utama dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas operasi Korps Marinir.

Wairjen TNI Mayjen TNI Dr. Alvis Anwar menyampaikan bahwa kegiatan peninjauan ini merupakan bagian dari upaya Itjen TNI untuk memastikan kesiapan satuan, baik dari aspek personel, material, maupun sistem pendukung, agar seluruh satuan TNI senantiasa siap melaksanakan tugas secara optimal.

“Pengawasan yang efektif harus dibarengi dengan sinergi yang kuat antar satuan. Dengan melihat langsung kondisi di lapangan, diharapkan dapat diperoleh gambaran nyata untuk peningkatan kinerja dan profesionalisme prajurit TNI,” tegasnya.

Ditempat terpisah, Komandan Pasmar 3 Mayjen TNI (Mar) Andi Rahmat M., menyampaikan bahwa kunjungan dan peninjauan Wairjen TNI merupakan bentuk perhatian pimpinan TNI terhadap satuan di wilayah timur.

“Peninjauan ini menjadi motivasi bagi seluruh prajurit Pasmar 3 untuk terus meningkatkan kesiapan, disiplin, serta profesionalisme dalam mendukung tugas pokok TNI, khususnya Korps Marinir,” ungkapnya.

Kegiatan peninjauan berlangsung dengan aman dan lancar, serta diharapkan dapat semakin memperkuat soliditas, sinergi, dan kesiapan operasional satuan TNI di wilayah Papua Barat Daya.

(Yuli)

Pancurbatu, Update87.com

Sejumlah warga di Desa Baru, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, mengeluhkan adanya aktivitas yang diduga sebagai perjudian dadu kopyok di kawasan Gang Reformasi, Jalan Pancur Batu–Delitua. Lokasi tersebut disebut berada di bawah wilayah hukum Polsek Pancur Batu, Polrestabes Medan.

Menurut keterangan warga kepada awak media, akses menuju lokasi diduga aktivitas tersebut berada di ujung Gang Reformasi, melewati area sekitar Yayasan Pendidikan Mubtasi AR-Rozzaq.

Warga menyebut lokasi berada di area kebun dengan pepohonan pisang dan duku, yang dinilai relatif tertutup dari pantauan umum.

“Sudah beberapa hari ini terlihat lalu lalang kendaraan, baik mobil maupun sepeda motor, keluar-masuk ke lokasi itu,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan, Selasa (3/2/2026).

Warga menuturkan, aktivitas yang diduga perjudian tersebut mulai berlangsung sejak siang hari hingga malam.

Selain permainan dadu kopyok, warga juga mengaku melihat keberadaan mesin permainan tembak ikan di area tersebut.

Sumber yang sama menyampaikan bahwa sebelumnya aktivitas serupa sempat terlihat di sebuah kedai kopi di Jalan Pembangunan, Desa Baru, sebelum kemudian berpindah ke dalam gang.

“Kami berharap keresahan ini cepat berlalu. Kami ingin lingkungan kami kembali aman dan kondusif,” ujarnya.

Terkait hal tersebut, warga menyatakan harapan agar aparat kepolisian dapat menindaklanjuti informasi yang berkembang di masyarakat.

Mereka juga menyebut jarak lokasi dengan Mapolsek Pancur Batu relatif dekat, sekitar satu kilometer.

Sementara itu, Kapolsek Pancur Batu melalui Kanit Reskrim Iptu Junaidi Karosekali telah dikonfirmasi awak media melalui pesan WhatsApp. Hingga berita ini diterbitkan, pesan tersebut telah terbaca, namun belum ada tanggapan resmi yang diberikan.

Awak media masih berupaya menghubungi pihak kepolisian untuk memperoleh klarifikasi dan keterangan resmi guna melengkapi pemberitaan secara berimbang dan sesuai kode etik jurnalistik. (Endan)

Purbalingga – Update 87.com || Dugaan pelanggaran serius terhadap tata kelola jaringan irigasi mencuat di Desa Majatengah, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga. Jalur irigasi negara diduga dialihfungsikan menjadi jalan permanen sepanjang sekitar 150 meter untuk kepentingan akses kandang ayam milik seorang pengusaha, tanpa izin teknis yang sah dari instansi berwenang.

Praktik ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan berpotensi menjadi bentuk penyalahgunaan fasilitas publik demi kepentingan bisnis pribadi.

Secara aturan, sempadan dan bahu saluran irigasi merupakan kawasan lindung yang diperuntukkan khusus bagi operasi, pemeliharaan, serta perlindungan aliran air. Pembangunan permanen di atasnya hanya dapat dilakukan melalui kajian teknis ketat dan izin resmi dari instansi terkait seperti Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) atau Dinas Pekerjaan Umum.

Sejumlah ketentuan dalam pengelolaan jaringan irigasi dengan tegas mengatur:

Larangan pembangunan permanen di bantaran dan sempadan saluran tanpa izin resmi.

Fungsi sempadan irigasi hanya untuk kepentingan teknis, bukan akses usaha pribadi.

Kewenangan perizinan berada pada instansi teknis pemerintah, bukan pemerintah desa atau individu.

Bangunan liar di atas jalur irigasi dapat ditertibkan dan dibongkar sewaktu-waktu.

Namun fakta di lapangan menunjukkan hal sebaliknya. Jalan tersebut diduga dibangun murni untuk memperlancar operasional kandang ayam, bukan untuk kepentingan umum.

Pengakuan para pejabat desa justru semakin menguatkan dugaan adanya pelanggaran prosedur.

Kepala Desa Majatengah, Sarkono, mengaku hanya mengetahui rencana pembangunan kandang ayam, bukan pembangunan jalan di atas jalur irigasi.

> “Saya memang diberi tahu akan dibangun kandang ayam dan saya tanda tangan karena warga sudah tanda tangan. Tapi saya tidak tahu soal jual beli tanah, padahal ahli warisnya banyak dan seharusnya desa tahu. Soal jalan irigasi, saya tidak diberi tahu sama sekali,” ujar Sarkono.

Ia menegaskan tidak pernah dilibatkan dalam proses perizinan pembangunan jalan tersebut.

> “Untuk izin pembangunan jalan irigasi saya tidak tahu. Bahkan soal transit material di jalan desa juga tidak ada pemberitahuan. Yang lebih tahu wilayah itu Pak Kadus Darno,” tambahnya.

Kepala Dusun setempat, Darno, juga mengaku tidak mengetahui adanya izin resmi.

> “Soal izin jalan di jalur irigasi saya tidak tahu. Saya hanya dimintai tolong soal perizinan kandang ayam di lingkungan. Selebihnya urusan pemilik kandang,” katanya.

Di sisi lain, perwakilan PSDA Purwokerto mengungkap fakta yang semakin memperjelas persoalan. Mereka menyatakan hanya menerima surat pemberitahuan, bukan permohonan izin.

> “Kami baru menerima surat pemberitahuan rencana pengecoran jalan sepanjang 150 meter di jalur irigasi,” ujarnya singkat.

Pernyataan tersebut menimbulkan tanda tanya besar. Bagaimana mungkin pembangunan permanen di kawasan lindung irigasi bisa berjalan, sementara kepala desa, kepala dusun, hingga instansi teknis mengaku tidak mengetahui atau belum memberikan izin resmi?

Minimnya koordinasi lintas instansi, pengakuan pejabat desa yang tidak dilibatkan, serta ketiadaan dasar perizinan yang jelas semakin memperkuat dugaan adanya pelanggaran prosedur dan potensi penyalahgunaan aset negara.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang terkait legalitas pembangunan jalan tersebut. Pemerintah daerah dan aparat pengawas diharapkan segera turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh guna memastikan penegakan aturan, sekaligus mencegah preseden buruk alih fungsi jalur irigasi untuk kepentingan bisnis pribadi
(Ryan – Tim Update 87 jateng)

Semarang, Update 87.com || 31 Januari 2026 – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Wilayah (DPW) Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Jawa Tengah, Mahendra (dikenal sebagai Hendra), menyampaikan rasa prihatin yang mendalam terkait berbagai tantangan dan ujian yang tengah dihadapi oleh negara Indonesia. Pernyataan ini disampaikannya di kantor kerja yang berlokasi di Jalan Kedung Batu Timur No. 129, Semarang Barat, dalam pertemuan yang fokus pada kondisi terkini bangsa dan arah perkembangan yang akan datang.

“Hal ini di sampaikan berbagai kejadian yang justru membuat saya sangat sangat perhatian akan nasib bangsa kedepannya,” ujar Hendra dengan nada khawatir. Menurutnya, serangkaian peristiwa yang muncul belakangan ini menjadi cerminan kondisi yang membutuhkan perhatian serius dari semua pihak.

Di antara berbagai hal yang menjadi perhatiannya adalah kasus korupsi yang melibatkan para pejabat negara. Menurut Hendra, kasus korupsi tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, tetapi juga menghambat pembangunan yang seharusnya dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat. Selain itu, serangkaian bencana alam yang terjadi di berbagai daerah juga menjadi beban tersendiri bagi bangsa, yang tidak hanya menimbulkan kerugian materiil besar tetapi juga menimpa nyawa dan kehilangan tempat tinggal bagi sebagian masyarakat.

Tidak hanya itu, kasus keracunan makanan yang terjadi dalam rangka Program Makanan Bergizi (MBG) serta berbagai permasalahan lainnya yang muncul di lingkup Kementerian Sosial (Mensos) saat ini juga menjadi sorotan khusus. Hendra menegaskan bahwa hal semacam ini tidak boleh terjadi lagi, terutama karena program tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya anak-anak dan kelompok rentan lainnya.

Sebagai bentuk tanggapan terhadap kondisi tersebut, Hendra juga memberikan arahan kepada seluruh jajaran DPW IWOI Jawa Tengah untuk senantiasa menjalankan tugas dengan sesuai profesionalisme yang dimiliki. “Kami sebagai jurnalis dan pengelola informasi harus berperan sebagai corong informasi yang akurat, transparan, dan bertanggung jawab untuk masyarakat,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa peran IWOI sebagai organisasi yang menghimpun para praktisi media online sangat penting dalam menyampaikan informasi yang benar kepada publik, serta mengawal proses pembangunan dan penegakan keadilan di tanah air.

Hendra berharap bahwa dengan adanya kesadaran bersama dari semua komponen bangsa – mulai dari pemerintah, lembaga terkait, hingga masyarakat luas – berbagai ujian yang dihadapi saat ini dapat diatasi dengan baik, sehingga masa depan bangsa Indonesia dapat menjadi lebih baik dan lebih bermartabat.
( Yan – Tim Update 87 jateng)

Pemalang , UPDATE87.COM — Dugaan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar bersubsidi di wilayah Kamulian, Desa Danasari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, hingga kini masih menyisakan tanda tanya besar. Pasalnya, pihak yang diduga terkait dalam kasus tersebut belum memberikan klarifikasi resmi kepada publik maupun kepada awak media.

Seorang warga berinisial Gunawan, yang disebut-sebut sebagai pihak yang diduga memiliki solar tersebut, belum memberikan pernyataan terbuka. Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media tidak mendapat tanggapan langsung.

Alih-alih memberikan penjelasan, pihak yang bersangkutan justru disebut berlindung di balik seorang bernama Anam, yang diklaim sebagai penanggung jawab sekaligus koordinator sopir. Sikap tersebut dinilai mengabaikan hak publik untuk memperoleh informasi yang jelas dan berimbang.

Padahal, temuan di lapangan telah memicu perhatian luas. Awak media mendapati dua armada truk dengan dua unit tandon atau kembu solar dalam kondisi kosong, satu kendaraan jenis coltbak, serta enam jerigen berkapasitas 30 liter berisi solar. Solar tersebut diduga dikumpulkan dengan dalih peruntukan bagi nelayan, namun kuat dugaan tidak disalurkan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Ketiadaan klarifikasi justru memunculkan spekulasi dan kecurigaan publik. Transparansi dinilai menjadi kewajiban moral dan sosial, terlebih menyangkut distribusi BBM bersubsidi yang secara tegas diatur dan diawasi oleh negara. Solar subsidi diperuntukkan bagi kelompok tertentu, seperti nelayan dan petani kecil, bukan untuk ditimbun atau dialihkan demi kepentingan lain.

Sejumlah pihak menilai, sikap diam dari pihak yang diduga terkait hanya akan memperkuat dugaan adanya praktik penimbunan ilegal. “Kalau memang tidak ada yang disembunyikan, seharusnya klarifikasi disampaikan secara terbuka. Diam justru memunculkan kecurigaan baru,” ujar salah seorang warga yang mengikuti perkembangan kasus ini.

Masyarakat dan insan pers pun mendesak aparat penegak hukum, BPH Migas, serta instansi terkait agar segera menindaklanjuti temuan tersebut secara serius dan transparan. Penegakan hukum yang tegas dinilai penting untuk mencegah praktik serupa terulang serta menutup ruang bagi penyalahgunaan subsidi negara.

Hingga berita ini diturunkan, publik masih menanti klarifikasi resmi dari pihak yang disebut-sebut terlibat. Apabila sikap tertutup terus dipertahankan, maka wajar jika muncul penilaian bahwa terdapat ketidakberesan yang patut diusut lebih dalam. Pers menegaskan akan terus mengawal kasus ini sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial, demi memastikan keadilan, transparansi, dan hak masyarakat atas BBM subsidi benar-benar terlindungi.

(Agus)

Bandar Lampung,UPDATE87.COM – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Provinsi Lampung, Zulkarnain, melantik sebanyak 12 pejabat administrator atau eselon III di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Rabu (28/1/2026).

Dari 12 pejabat yang dilantik 1 diantara yaitu H. Rifa’i, SE, MM., menduduki jabatan Kakan kemenag Lampung Selatan.

Zulkarnain menyampaikan bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi sekaligus hukum alam dalam upaya penyegaran dan peningkatan kinerja birokrasi.

“Mutasi dan rotasi itu sunnatullah dalam organisasi. Selain penyegaran, ada juga yang mendapatkan promosi sesuai dengan prestasi yang bersangkutan,” ujar Zulkarnain usai pelantikan.

Zulkarnain berharap para pejabat yang baru dilantik dapat bekerja secara maksimal dengan mengedepankan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Ia menegaskan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Berikut adalah Daftar Pejabat yang Dimutasi/Dilantik di Lingkungan Kemenag Lampung:

1. Drs. H. Marwansyah
Dari Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Lampung → Kepala Kemenag Kabupaten Lampung Timur

2. H. Rifai, SE., MM
Dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Lampung → Kepala Kemenag Kabupaten Lampung Selatan

3. H. Indra Jaya, S.Ag., M.A.P.
Dari Kepala Kemenag Kabupaten Lampung Timur → Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam Kanwil Kemenag Lampung

4. H. Yulizar Andri, S.T., M.Ag
Dari Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kemenag Lampung → Kepala Kemenag Kabupaten Tulang Bawang Barat

5. H. Erwinto, S.Ag., M.Kom.I
Dari Kepala Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat Wakaf Kanwil Kemenag Lampung → Kepala Kemenag Kota Bandar Lampung

6. Drs. H. Makmur, M.Ag
Dari Kepala Kemenag Kota Bandar Lampung → Kepala Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat Wakaf Kanwil Kemenag Lampung

7. A. Jalaluddin, S.Ag., M.Kom.I
Dari Kepala Kemenag Kabupaten Tulang Bawang → Kepala Kemenag Kabupaten Mesuji

8. H. Johan Yusuf, S.Ag., M.Pd.I
Dari Kepala Kemenag Kabupaten Mesuji → Kepala Kemenag Kabupaten Tulang Bawang

9. Yan Maradonna, SE., MM
Dari Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda Kanwil Kemenag Lampung → Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Lampung

10. Miftahus Surur, S.Ag
Dari Kepala Sub Bagian Kemenag Kabupaten Lampung Barat → Kepala Kemenag Kabupaten Lampung Barat

11. Ahmad Khotob, S.Ag., M.M
Dari Kepala Seksi Pendidikan Islam Kemenag Kabupaten Pesisir Barat → Kepala Kemenag Kabupaten Pesisir Barat

12. Herry Setiawan, S.Sos.I., M.Pd
Dari Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Kabupaten Lampung Utara → Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag.

PEP