Jalesveva Jayamahe

Jakarta, 23 April 2026 – TNI menegaskan kesiapannya dalam menghadapi era peperangan modern melalui Latopslagab yang melibatkan kerja sama taktis antara 20 Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dan pesawat F-16 TNI AU. Dalam latihan ini, sasaran eks-KRI Teluk Hading berhasil dihancurkan secara cepat melalui serangan terintegrasi di Perairan Karimun Jawa, Kamis (23/4).

Kegiatan tahap I yaitu Penembakan Rudal Exocet MM40 Block 3 oleh unsur KRI. Lalu tahap II yaitu Operasi Udara Lawan Laut (OULL) oleh 3 unit Fighter F-16 TNI AU yang melepaskan bom jenis MK-12 secara presisi.

Selain penembakan rudal, dilaksanakan pula Artillery Duel oleh unsur Striking Force TNI AL dengan sistem penembakan modern presisi tinggi yang berhasil menghancurkan sasaran darat di Pulau Gundul.

Menteri Pertahanan RI, Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto serta para Kepala Staf Angkatan, memberikan apresiasi tinggi atas profesionalisme prajurit dan kesiapan alutsista TNI dalam menjaga kedaulatan NKRI.

Kegiatan ini merupakan demonstrasi kekuatan nyata (show of force) yang melibatkan interoperabilitas matra laut dan udara secara masif.

Latihan ini tidak hanya bertujuan untuk menguji kemampuan teknis, tetapi juga sebagai bentuk deterrence atau daya tangkal terhadap potensi ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan negara.

Demikian berita Dinas Penerangan Angkatan Laut.

(Yuli)

Medan, Update87.com – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perkumpulan Rumah Juang Rampas (Rumah Amanah Prabowo Subianto) Setia 08 Berdaulat Provinsi Sumatera Utara resmi membuka kantor barunya di Perumahan Ganda Putra, Jalan Flamboyan Raya No. B6, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Jumat (24/4/2026) sore.

Peresmian kantor tersebut menjadi momentum penting bagi organisasi dalam memperkuat konsolidasi dan memperluas peran di tengah masyarakat, khususnya dalam bidang sosial, kemanusiaan, dan advokasi hukum.

Kegiatan ini turut dihadiri jajaran pengurus, di antaranya Ketua DPW Rampas Sumut Bambang Muliadi, SE, Wakil Ketua Bayu Ricky, Sekretaris Bernard Bagariang, SH, serta Bendahara Fitria Lubis, A.Md. Selain itu Ketua DPD Rampas Kota Medan Chris Marbun beserta jajarannya.

Dalam sambutannya, Ketua DPW Rampas Sumut Bambang Muliadi menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya telah membentuk sekitar 30 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di kabupaten/kota di Sumatera Utara. Namun, masih terdapat beberapa wilayah yang belum terbentuk, khususnya daerah Nias.

“Untuk wilayah yang belum terbentuk, kami sudah mengeluarkan dua surat dan memberikan waktu selama satu bulan agar segera membentuk kepengurusan,” ujarnya usai pengguntingan pita tanda diresmikan kantor tersebut.

Ia juga menegaskan kepada seluruh pengurus di daerah agar tidak hanya memiliki Surat Keputusan (SK) semata, tetapi juga aktif menjalankan program dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

“Program harus jelas, lakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait program-program yang ada. Selain itu, jika ada persoalan hukum di masyarakat, kita harus hadir memberikan bantuan. Jangan sampai kantor sudah ada, tapi tidak diberdayakan,” tegasnya.

Rampas Sumut juga menegaskan komitmennya dalam kegiatan sosial, khususnya dalam penanganan bencana. Organisasi ini menyatakan siap turun langsung membantu masyarakat yang membutuhkan.

Sebelumnya, Rampas telah menyalurkan bantuan kepada korban bencana alam di Kabupaten Langkat berupa sembako dan pakaian layak pakai. Bantuan tersebut meliputi sekitar 120 goni beras, minyak goreng, makanan ringan, serta pakaian.

Tak hanya sekali, bantuan serupa juga telah diberikan untuk kedua kalinya sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana.

Ke depan, Rampas Sumut berencana kembali menyalurkan bantuan pada 27 April mendatang di wilayah Tapanuli Selatan dan Padang Sidempuan. Bantuan tersebut berupa buku dan alat tulis untuk anak-anak, serta sembako seperti gula dan minyak makan bagi masyarakat dan orang tua terdampak.

Kegiatan diisi dengan pemotongan nasi tumpeng dan saling sulang sebagai simbol kebersamaan dan harapan para pengurus DPW hingga DPD dan DPC agar kompak dan solid.

Dalam menjalankan program Ketua Umum Rampas, T. Helmi, Rampas Sumut dan jajaran di bawahnya akan menyegerakan untuk audiensi dan konsolidasi dalam membangun daerah bersama pemerintah setempat.

Hal ini ditambahkan, Ketua Rampas Kota Medan, Chris Marbun, didampingi Sekretaris, Tri Handoko da jajaran DPD Rampas Kota Medan pada acara peresmian kantor Rampas 08 Berdaulat Sumut.

“Kita siap berkolaborasi dengan Wali Kota Medan, Rico Waas serta mendukung program Wali Kota untuk membangun kota Medan dan siap membantu pemerintah. Kita harapkan kiranya wali kota siap memberi kita ruang untuk kita beraudensi,” tegasnya.

Rampas 08 merupakan organisasi yang mendukung pemerintahan Presiden Prabowo yang sudah terbentuk sejak tahun 2018. Rampas 08 juga salah satu Tim Pemenangan Prabowo-Gibran yang sudah tersebar di Indonesia. (Endan)

Yahukimo, Koops TNI Habema — Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Yahukimo, Yones Yohame (35), tewas ditembak dalam serangan yang dilakukan kelompok bersenjata dari OPM Kodap XVI/Yahukimo di Distrik Dekai, Kab. Yahukimo, Papua Pegunungan, Selasa (21/4/2026) malam.

Peristiwa terjadi sekitar pukul 20.20 WIT di Komplek Perumahan Eselon III. Korban ditembak saat berada di depan tempat tinggalnya dan mengalami luka tembak di dada kanan. Ia sempat dilarikan ke RSUD Dekai, namun dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 22.00 WIT.

Insiden ini menambah daftar panjang kekejaman OPM yang menyasar warga sipil di wilayah Papua Pegunungan, termasuk terhadap aparatur sipil negara, tenaga kesehatan, guru, serta pekerja pendatang di sejumlah wilayah.

Korban diketahui merupakan putra daerah yang aktif dalam pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo.

Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf Wirya Arthadiguna, menyampaikan pihaknya mengecam penembakan tersebut dan akan mengambil langkah lanjutan. “Koops TNI Habema akan berkoordinasi dengan Polri dan melakukan pengejaran terhadap kelompok OPM yang terlibat dalam penembakan ini,” ujarnya.

Saat ini aparat gabungan TNI-Polri tengah melakukan pengejaran, pelaku diduga melarikan diri ke wilayah hutan. Koops TNI Habema juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada serta tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, sembari memastikan pengamanan di Papua Pegunungan terus diperkuat.

(Yuli)

Jakarta , Update87.com – PT Pegadaian Kantor Wilayah VIII Jakarta 1 menggelar kegiatan donor darah bertajuk “JakOne Sehat” dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Pegadaian ke-125.

Kegiatan nasional yang diikuti oleh jajaran karyawan ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung aksi kemanusiaan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan stok darah.

Pemimpin Wilayah VIII Jakarta 1, Dede Kurniawan, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian Pegadaian terhadap masyarakat.

“Melalui kegiatan donor darah ini, kami ingin terus hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Setetes darah yang disumbangkan diharapkan dapat membantu sesama yang membutuhkan,” ujarnya.

Pelaksanaan donor darah berlangsung dengan tertib, dimulai dari proses registrasi, pemeriksaan kesehatan, hingga pengambilan darah oleh tenaga medis profesional. Para peserta terlihat antusias mengikuti kegiatan tersebut secara sukarela.

Selain memperingati HUT Pegadaian ke-125, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat solidaritas dan kepedulian sosial di lingkungan Pegadaian.

(Yuli)

Kubu Raya, KALBAR – Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) Kalimantan Barat menegaskan bahwa berbagai persoalan yang dihadapi nelayan di Kalimantan Barat bukan sekadar persoalan daerah, melainkan persoalan nasional yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah pusat.selasa(21/4)

Hal tersebut disampaikan Direktur LKPI Kalimantan Barat, Burhanudin Abdullah, usai menggelar diskusi bersama para pemangku kepentingan terkait permasalahan nelayan, yang berlangsung di Kabupaten Kubu Raya.

Menurut Burhanudin, hasil diskusi tersebut akan dilaporkan langsung kepada Presiden Republik Indonesia agar pemerintah pusat mengetahui kondisi nyata yang dihadapi para nelayan, khususnya terkait distribusi BBM subsidi, perizinan kapal, jaminan sosial, hingga modal usaha.

“Masalah nelayan di Kalbar bukan hanya masalah daerah, tetapi juga persoalan nasional. Karena itu hasil diskusi ini akan kami laporkan ke Presiden agar pemerintah pusat mengetahui persoalan sebenarnya yang dihadapi nelayan,” ujar Burhanudin.

Diskusi tersebut menghadirkan berbagai pihak, di antaranya Bupati kubu raya,Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalbar, Dinas Perikanan Kabupaten Kubu Raya, Pertamina, DIr Airud,Intel Polda Waka polres kubu Raya dan Humas , KSOP, kejaksaan, hingga para penyalur BBM dan perwakilan nelayan.dari Pihak BPH Migas tidak hadir

Tiga Persoalan Utama Nelayan

Dalam forum itu, sedikitnya ada tiga persoalan utama yang menjadi perhatian bersama.

Pertama, persoalan distribusi BBM subsidi untuk nelayan. Hingga kini banyak nelayan kesulitan memperoleh solar subsidi karena syarat rekomendasi yang ketat. Di sisi lain, penyalur BBM juga berada dalam posisi sulit karena penyaluran tanpa rekomendasi dapat melanggar aturan hukum.

“Kalau disalurkan salah, tidak disalurkan juga salah. Ini menjadi dilema yang harus segera dicarikan solusi,” kata Burhanudin.

Kedua, kesulitan nelayan dalam mengurus dokumen perizinan seperti pas kecil, yang salah satu syaratnya harus melalui sistem OSS. Padahal banyak nelayan di daerah pesisir yang belum memiliki akses internet memadai dan masih menggunakan perangkat komunikasi sederhana.

Ketiga, perlindungan sosial bagi nelayan, terutama jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan melalui BPJS. Nelayan dinilai sangat rentan terhadap risiko kecelakaan kerja maupun gangguan kesehatan saat melaut.

Bupati Kubu Raya Siap Pangkas Birokrasi

Bupati Kubu Raya, Sujiwo, yang hadir dalam diskusi tersebut menegaskan komitmennya untuk memberikan perhatian penuh terhadap kesejahteraan nelayan. Ia menyatakan siap memangkas birokrasi yang menghambat akses nelayan terhadap BBM subsidi, BPJS, maupun bantuan modal usaha.

“Persoalan ini tidak cukup hanya didiskusikan, tetapi harus dicarikan solusi. Negara wajib hadir di tengah masyarakat, terutama untuk nelayan kecil,” tegas Sujiwo.

Ia juga menginstruksikan Dinas Perikanan Kabupaten Kubu Raya agar tidak ragu menerbitkan rekomendasi BBM subsidi bagi nelayan yang memenuhi syarat sesuai regulasi. Namun ia mengakui masih ada kendala terkait penggunaan alat tangkap jenis trawl atau katrol yang secara aturan tidak diperbolehkan menerima BBM subsidi.

Menurut Sujiwo, kondisi tersebut menjadi dilema karena sebagian besar nelayan di Kubu Raya masih menggunakan alat tangkap tersebut, sehingga perlu solusi bertahap dan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

Pemkab Siapkan Bantuan Modal Nelayan

Selain persoalan BBM subsidi, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya juga berkomitmen menyiapkan bantuan modal usaha, alat tangkap, alat budidaya, hingga bantuan BPJS bagi nelayan kecil pada tahun anggaran 2027.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kubu Raya, Yoga Praksi, mengatakan jumlah nelayan di Kubu Raya saat ini berkisar 5.000 hingga 5.500 orang, dan sebagian besar masih menggunakan alat tangkap trawl.

“Pelan-pelan kami akan dorong nelayan beralih ke alat tangkap ramah lingkungan. Ini menjadi tugas kami agar kesejahteraan nelayan meningkat tanpa melanggar aturan,” ujar Yoga.

Langkah tersebut diharapkan menjadi jalan tengah antara kepatuhan terhadap regulasi dan keberlangsungan ekonomi nelayan.

Menuju Nelayan Mandiri dan Sejahtera

Melalui diskusi bertajuk “Pangkas Birokrasi Penyaluran BBM Subsidi Menuju Perkampungan Nelayan Mandiri dan Sejahtera”, seluruh pihak sepakat bahwa perbaikan tata kelola sektor perikanan harus segera dilakukan demi kesejahteraan nelayan.

LKPI Kalbar berharap pemerintah pusat segera memberi perhatian atas berbagai hambatan yang dialami nelayan di daerah, agar kebijakan yang diambil dapat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat pesisir.

“Tujuan akhirnya adalah nelayan mandiri, sejahtera, dan mendapatkan hak-haknya secara adil,” tutup Burhanudin.

Dani 87

Pontianak , update87.com – TNI Angkatan Laut kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga kedaulatan dan melindungi sumber daya nasional melalui keberhasilan menggagalkan upaya penyelundupan 81 karung material strategis berupa bijih timah dan logam tanah jarang (LTJ) di kawasan Pantai Penyusuk, Belinyu, Bangka Belitung, Senin (20/4) malam.

Keberhasilan ini merupakan hasil operasi gabungan yang presisi antara unsur intelijen dan operasional TNI AL, melibatkan Satgas khusus bersama unsur KRI Karotang-872 yang melaksanakan patroli dan penyekatan di wilayah perairan strategis. Operasi diawali dari informasi intelijen yang ditindaklanjuti dengan langkah cepat melalui pengawasan dan penindakan terukur di lapangan.

Dalam pelaksanaannya, KRI Karotang-872 turut melaksanakan manuver penyekatan di sektor perairan guna mempersempit ruang gerak pelaku. Tim gabungan kemudian berhasil mengamankan barang bukti yang disembunyikan di area pesisir setelah para pelaku melarikan diri akibat kendala teknis pada sarana yang digunakan.

Hasil awal mengungkap adanya indikasi modus operandi baru berupa pengangkutan langsung hasil tambang dari laut tanpa melalui proses resmi, yang berpotensi merugikan negara. Seluruh barang bukti saat ini telah diamankan untuk proses penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap jaringan yang terlibat.

Keberhasilan ini menegaskan peran strategis TNI AL dalam hal ini Kodaeral XII melalui KRI Karotang-872 dalam menjaga keamanan laut, melindungi sumber daya alam, serta mencegah aktivitas ilegal yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Kodaeral XII sebagai bagian dari TNI AL terus mendukung penguatan pengawasan wilayah perairan melalui sinergi lintas sektor demi terciptanya keamanan maritim yang kondusif.

Dani 87