*Walikota Semarang Dr. Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S, MM. Rotasi 47 Pejabat Eselon II – Eselon IV di Balaikota semarang*

Walikota semarang Dr.Agustiba Wilujeng Pramestuti, SS, MM Rotasi 47 Pejabat Eselon II – Eslon IV di Balaikota semarang

Semarang, Update.87.Com|| walikota semarang melakukan rotasi jabatan dan melantik 47 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, Rabu, Juli 2026, walaupun rotasi ini tidak sebesar mutasi sebelum nya, namun merupakan seluruh perpindahan jabatan ini untuk meningkatkan kinerja organisasi dan memperkuat kualitas pelayanan kepada Masyarakat kota semarang.

Walikota semarang menegaskan rotasi jabatan bukan sekedar perpindahan posisi tetapi menjadi langkah untuk membangun budaya kerja yang lebih produktif dan lebih dinamis dalam tegasnya, Pemkot Semarang bahkan tengah menyiapkan sistem penilaian kinerja baru yang akan berkaitan langsung dengan tambahan tunjangan pegawai.

“Setelah pelantikan ini kami akan menyusun sistem penilaian kinerja berbasis capaian ASN yang mampu memenuhi target akan memperoleh tambahan tunjangan kinerja, harapannya sistem ini bisa mulai disiapkan dalam anggaran tahun 2026,” Ungkap Agustina.

*Daftar Nama 47 pejabat Pemkot Semarang yang Rotasi jabatan dan mengikuti pelantikan pada Rabu,8 Juli 2026 sebagai berikut :*

1. Budi Prakosa, ST,MT – Asisten Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kota Semarang

2. dr. Lilik Faridah, M.M – Staf Ahli Walikota bidang ekonomi, keuangan dan Pembangunan pada sekretariat daerah Kota Semarang

3. dr. Eko Krisnanto, Sp.KK – kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kota Semarang

4. Pranyoto, AP.M.M Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

5. Nur Huda Iskandar, SE, MM – Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang

6. Dian Permatasari, S.IP , MM – Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada sekretariat Daerah kota Semarang.

7. Siswo Purnomo, S.S- Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan kota Semarang.

8. Yoga Tamtomo, S.STP – Camat Gayamsari Kota Semarang

9. Trijoto Poejo Sakti AP, M.Si – Kepala Bagian Rumah Tangga pada sekretariat Daerah Kota Semarang.

10. Bambang Prihartono, SE, MM, – Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

11. R.Ambar Presetyo, SE, Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Semarang

12. Wahyudi, S.STP, MM – Camat Genuk Kota Semarang

13. Rimajantu Sadmoko, S.Kom – Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Semarang.

14. Yuanita Rani Widasari, S.STP – Kepala Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kota Semarang.

15. Natalistiyanto Kurniawan, S.Pd, M.Pd Kepala Bidang Pengawasan dan pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.

16. Faridian Bakhtiar, S.T, MT – Kepala Bidang Rekayasa Teknis pada Dinas Pekerjaan umum Kota Semarang

17. Rachmad Saptono,S.Sos -Sekretaris Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

18. dr. Sri Lestari, MH- Direktur Rumah sakit Umum Daerah Mijen pada Dinas Kesehatan Kota Semarang

19. Rochmad Wahyudi, SE, ST, MM Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

20. Ismet Adipradana, ST.MM – Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Polit Kota Semarang

21. Aji Nur Setiawan, S.STP M.Si – Kepala Bidang Prasarana dan sarana Pada Dinas Pemadam Pemadam Kebakaran Kota Semarang.

22. Hendaryono, S,STP, M.Si – Kepala Bidang Inovasi dan teknologi pada Badan Riset Inovasi Daerah Kota Semarang.

23. Masakan, SE. MM, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Semarang

24. Yudha Wijayanto, ST, M.T – Kepala bidang Pembinaan Sekolah Dasar Pada Dinas Pendidikan Kota Semarang

25. Arief Eko Wibowo, ST. MT – Kepala Bidang Pemukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Semarang

26. Dediet Hanindya Nugraha, ST – Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Pada sekretariat daerah Kota Semarang.

27. Sony Yudha Putra Perdana, S .STP, M.Si kepala Sub.Bagian Protokol Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol pada sekretariat daerah Kota Semarang.

28. Diana Ekawati Ashad, S.Sos. M.Si – Kepala Sub Bagian Rumah Tangga pada Sekretariat DPRD kota Semarang

29. Parinem,SH, MAP Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan kota Semarang

30. Muhamad Jawar, S.Pd, M.pd – Kepala Seksi Kelembagaan dan sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Semarang

31. Tri Yuli Nugrahawati, ST, M.Si – Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah pada Dinas Penataan ruang Kota Semarang

32. Rulyta Yuli Astuti, SE – Kepala seksi Hubungan Antar Lembaga pada satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

33. Tegar Suko Purusatama, S.STP – Kepala UPTD Gelanggang olahraga pada Dinas kepemudaan dan olahraga Kota Semarang

34. HS. Wahid Budiyono. SH.MH Kepala Subbagian Umum dan kepegawaian pada Dinas ketahanan Pangan kota Semarang.

35. Muhamad Ali Mursidi, SE,M.M – Kepala Seksi Keselamatan lalulintas jalan pada Dishuh kota semarang

36. Suharyati, S.IP – Kepala seksi Pelayanan Publik pada Kecat Gayamsari kota semarang

37. Siti Komariyah, SH. M.Si – Kepala seksi Pelayanan Publik pada kecamatan Ngaliyan kota semarang

38. Dyah Pradita Oktaviany, SE, M.M – Kepala Seksi Pelayanan Publik pada Kecamatan Pedurungan Kota semarang

39. Sugiarti, SE. Kepala seksi pelayanan publik pada kecamatan Semarang Barat kota semarang

40. Niko Jati Kusuma, S.STP. MH – Kepala Seksi Prasarana pada Dinas Pemadam kebakaran kota semarang

41. Dewi Margiastuti, S.sos, MT – Kepala Subbagian Pengadaan Bagian rumah tangga pada Sekretariat daerah kota semarang

42. Galih Suci pratama, S.Pd, M.Pd – Kepala seksi Peserta Didik dan Pembangunan karakter sekolah Dasar Pada Dinas Pendidikan Kota Semarang

43. Eka aji Purwagirama.S.M Kepala subbagian Tata Usaha Pimpinan dan staf Ahli Bagian Tata Usaha pada sekretariat daerah kota semarang

44. Iwan Ardy Setyo Budi, S.STP. M.M Lurah Bulusetalan pada Kecamatan Semarang selatan Kota semarang

45. Sentot Andriyanto. ST – Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Terminal pada Dishuh kota semarang

46. Widodo A.Md – Kepala subbagian UPTD Pengujian Kendaraan bermotor pada Disub kota semarang

47. Maya Rumantir, S.A.P. MAP – Kepala seksi Pembangut kelurahan karangrejo pada kecamatan Gajahmungkur kota semarang

Pelantikan dan mutasi tersebut dilaksanakan pada Rabu Sore, 8 Juli 2026 di Balaikota semarang guna mengisi kekosongan jabatan dan melakukan penyegaran organisasi.

( Editor. Adi – Tim Update 87 jateng)

Fraksi PKB DPRD Pesisir Barat Soroti Temuan BPK, Infrastruktur, hingga Anggaran Operasional RSUD Baru

Updet 87 com id, Pesisir Barat – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat menyampaikan sejumlah catatan kritis dan evaluasi mendalam terkait laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Rabu, (09/07/2026)

Dalam pemaparannya, Juru Bicara Fraksi PKB, Ali Yudiem, menyoroti berbagai sektor krusial yang memerlukan perhatian serius dari Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan dan Wakil Bupati Irawan Topani, mulai dari tata kelola keuangan, kualitas infrastruktur, hingga kesiapan anggaran operasional fasilitas publik yang baru diresmikan.

Salah satu poin krusial yang dipertanyakan oleh Fraksi PKB adalah predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ali Yudiem mengungkapkan bahwa pada audit keuangan tahun 2025 terdapat temuan BPK senilai miliaran rupiah di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Meskipun sebagian dana tersebut dilaporkan telah dikembalikan ke kas daerah, Fraksi PKB mempertanyakan mekanisme dan sumber dana pengembalian yang dinilai sangat cepat.

“Kami meminta penjelasan dari mana OPD-OPD tersebut mendapatkan uang untuk mengembalikan temuan dalam waktu singkat. Jangan sampai terjadi fenomena ‘gali lubang tutup lubang’ yang justru membebani internal OPD,” ujar Ali Yudiem tegas.

Atas dasar dinamika tersebut, Fraksi PKB secara resmi menyatakan menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengawal laporan pertanggungjawaban kepala daerah.

Di sektor pembangunan fisik, Fraksi PKB mendesak adanya pengawasan ketat dan cek fisik menyeluruh terhadap proyek infrastruktur jalan yang dinilai belum memuaskan masyarakat.

Ali Yudiem menegaskan bahwa pemeriksaan di lapangan harus mencakup kesesuaian standar kualitas secara detail, seperti diameter besi hingga spesifikasi aspal yang digunakan, terutama pada beberapa titik kegiatan di wilayah Kecamatan Tambun.

Selain infrastruktur, sektor pendidikan juga tidak luput dari evaluasi. Fraksi PKB meminta penjelasan transparan dari pemerintah daerah mengenai kebijakan perombakan (rolling) kepala sekolah tingkat SD dan SMP di Pesisir Barat agar kebijakan tersebut benar-benar didasarkan pada peningkatan mutu pendidikan.

Fraksi PKB juga mengingatkan Bupati Dedi Irawan dan Wakil Bupati Irawan Topani mengenai beban besar pasca-peresmian rumah sakit baru oleh Presiden Republik Indonesia beberapa waktu lalu. Operasional rumah sakit tersebut diproyeksikan membutuhkan dana yang sangat besar, yakni mencapai lebih dari Rp 50 miliar.

“Ini menjadi tugas berat kita bersama. Pemerintah daerah wajib serius menyediakan seluruh fasilitas pendukung dan memastikan dana operasionalnya siap agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak terganggu,” lanjut Ali Yudiem.

Terkait keterbatasan anggaran daerah, Fraksi PKB mengungkit kembali usulan pinjaman daerah ke Bank Lampung yang sempat diajukan pihak legislatif pada pembahasan APBD lalu namun belum dieksekusi oleh pihak eksekutif. Selain itu, mereka juga menagih janji realisasi tambahan dana transfer pusat tahun 2026 yang sebelumnya diproyeksikan cair pada bulan Mei demi memperkuat struktur keuangan daerah.

Menutup penyampaiannya, Fraksi PKB secara khusus meminta Wakil Bupati Irawan Topani untuk menjelaskan progres realisasi program bantuan rumah nelayan dari pemerintah pusat. Mengingat saat ini sudah memasuki bulan Agustus dan lokasi penempatan sudah disiapkan oleh masyarakat serta pemda, Fraksi PKB mewanti-wanti agar program ini tidak hangus.

“Jangan sampai program tersebut dialihkan ke kabupaten lain hanya karena komunikasi kita yang kurang efektif dengan pemerintah pusat,” pungkas Ali Yudiem.

Fraksi PKB berharap seluruh catatan, kritik, dan pertanyaan ini dapat segera dijawab secara konkret oleh jajaran eksekutif demi perbaikan tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir

Red

Potensi “Pembiaran” Kerugian Negara: DPC LSM Trinusa Pesisir Barat Siap Adukan Kadis PUPR Pesisir Barat ke Kejaksaan.

**PESISIR BARAT** – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Trinusa Kabupaten Pesisir Barat tengah bersiap melayangkan Laporan Pengaduan (LAPDU) resmi kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Pesisir Barat. Langkah hukum ini diambil menyusul adanya temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Semester I Tahun 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang hingga Juli 2026 belum tuntas diselesaikan.

Berdasarkan Analisis Yuridis: Unsur Pidana Formil dan Materil

Sebagai Team hukum, saya melihat terdapat pola “kelalaian sistemik” yang berpotensi melanggar ketentuan hukum pidana korupsi yang berlaku:

1. Unsur Formil (UU No. 15 Tahun 2004):

Pasal 20 ayat (3) UU No. 15 Tahun 2004 mewajibkan pejabat menindaklanjuti rekomendasi BPK selambat-lambatnya 60 hari. Fakta bahwa batas waktu (24 Juli 2025) telah terlewati hampir satu tahun menunjukkan adanya pelanggaran administratif berat. Secara eksplisit, Pasal 26 ayat (2) UU tersebut mengancam pejabat yang sengaja mengabaikan rekomendasi BPK dengan sanksi pidana penjara hingga 1,5 tahun.

2.Unsur Materil (UU Tipikor):

Adanya kerugian negara sebesar Rp526.503.175,52 yang belum dipulihkan dari pihak ketiga (kontraktor) dapat memenuhi unsur delik Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Jika Kepala Dinas PUPR selaku pejabat publik membiarkan dana tersebut mengalir ke pihak swasta tanpa pengembalian riil (STS), maka terdapat unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan” yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

Dalam komunikasi via WhatsApp, Kepala Dinas PUPR Pesisir Barat menyatakan bahwa aspek administratif telah ditindaklanjuti dan saat ini “tinggal menunggu pengembalian kelebihan bayar dari pihak ketiga”.

Secara investigatif, jawaban ini sangat rentan diperdebatkan. “Pertama”, rekomendasi BPK seharusnya bersifat *final and binding* (mengikat). “Menunggu” bukanlah sebuah bentuk pertanggungjawaban hukum.

“Kedua”, jika pihak ketiga belum melakukan penyetoran, maka fungsi pengawasan Dinas PUPR dipertanyakan: Mengapa sanksi kontraktual tidak ditegakkan secara paksa? Pembiaran ini dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melindungi kepentingan pihak swasta di atas kepentingan negara.

Langkah Strategis Tim Investigasi DPC LSM Trinusa

Menanggapi hal tersebut, Tim Kajian Hukum dan Divisi Investigasi DPC LSM Trinusa Pesisir Barat telah merampungkan dokumen LAPDU yang akan segera diserahkan kepada Kacabjari Pesisir Barat.

Strategi yang diambil meliputi:

Mendorong aparat penegak hukum melakukan verifikasi atas keaslian dokumen Surat Tanda Setoran (STS) guna memastikan tidak adanya rekayasa dokumen.

“Analisis Preseden:Mengingat sejarah penahanan mantan Kadis PUPR sebelumnya (Jalaludin) terkait kasus serupa, LSM Trinusa menekankan bahwa pola “pengurangan volume pekerjaan” adalah modus operandi yang berulang.

Kami menuntut transparansi radikal. Tidak ada ruang bagi kompromi administratif atas kerugian negara. Jika tidak ada bukti fisik transfer/setoran yang valid, maka proses hukum harus ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan.

DPC LSM Trinusa berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini sebagai bentuk partisipasi publik dalam pencegahan korupsi, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2018.Pungkas Sugeng.

Red : (updet 87 com id)