GPI INGATKAN KPU DAN BAWASLU UNTUK LARANG MASUK BAGI ANGGOTA LEGISLATIF PADA DEBAT PUBLIK KEDUA 

Subang – Jawa Barat – Pada pekan lalu sudah dilaksanakannya debat publik pertama yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Subang di Dahana subang.

Pada debat publik pertama banyak sekali anggota legislatif yang ikut hadir memakai id card sebagai pendukung paslon sedangkan mereka belum menyerahkan surat cuti resmi sebagai anggota legislatif agar bisa menjadi tim kampanye.

Meperhatikan hal tersebut, ketua umum Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Islam (GPI) Kabupaten Subang yakni Diny Khoerudin yang biasa disapa Pidi mengingatkan KPU dan Bawaslu agar merealisasikan peraturan yang berlaku dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2024 bahwa anggota legislatif yang jadi tim kampanye wajib menyerahkan surat cuti sebagai anggota legislatif.

“KPU dan Bawaslu jika mengijinkan anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Subang tetap masuk ke tempat debat publik kedua menggunakan tanda pengenal sebagai pendukung paslon tapi belum menyerahkan surat cuti resmi ke KPU, maka KPU Subang ataupun Bawaslu Subang telah lalai terhadap peraturan yang berlaku terkait hal itu yaitu PKPU No.13 tahun 2024”. ucap Pidi kepada awak media (Sabtu, 2/11/2024).

Pimpinan Daerah GPI Subang akan memantau debat publik kedua secara teliti jika KPU tetap mengijinkan anggota legislatif yang hadir pada debat publik kedua sebagai pendukung paslon dan Bawaslu Subang tidak ambil tindakan terhadap kelalaian tersebut, maka jika itu tidak diperhatikan secara serius maka GPI Subang akan melaporkan ke DKPP terkait kelalaian KPU Subang dan Bawaslu Subang.

GPI Subang berharap pada debat publik kedua yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Subang benar benar para relawan yang bisa masuk pada lokasi tersebut, adapun anggota legislatif yang masuk ruangan wajib menyerahkan dahulu surat cuti resmi karena peraturannya sudah jelas.

(Dedy)

Debat Publik Ketiga Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan 2024: Komitmen Membangun Daerah untuk Kesejahteraan Masyarakat

Lampung Selatan – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Selatan menggelar debat publik ketiga untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam rangkaian Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024. Acara ini diadakan untuk memberikan kesempatan kepada calon pemimpin daerah menyampaikan visi, misi, dan program kerja mereka, sekaligus menampilkan sikap dan gagasan terbaik dalam membangun Lampung Selatan.

Debat yang berlangsung di hadapan para pendukung dan masyarakat ini mengangkat berbagai tema, termasuk perbaikan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan infrastruktur. Kedua pasangan calon, yang mengenakan busana tradisional dengan mahkota adat khas Lampung, menunjukkan antusiasme dan keseriusan mereka dalam memperjuangkan visi untuk kemajuan daerah.

Dalam pidatonya, masing-masing calon memaparkan rencana mereka untuk membangun Lampung Selatan yang lebih baik. Mereka juga menjawab berbagai pertanyaan terkait strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan yang transparan.

Ketua KPU Lampung Selatan menyampaikan bahwa debat ketiga ini merupakan tahapan penting sebelum masa pemilihan. “Kami berharap debat ini menjadi referensi bagi masyarakat untuk menentukan pilihan yang tepat demi kemajuan Lampung Selatan,” ujarnya. KPU juga mengimbau kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu dan menjaga ketertiban serta kedamaian selama proses demokrasi ini berlangsung.

Dengan diadakannya debat ini, masyarakat diharapkan semakin mengenal calon-calon pemimpin mereka dan bisa menentukan pilihan dengan bijak. Debat ini juga menjadi bukti komitmen KPU Lampung Selatan dalam menyelenggarakan pemilu yang transparan dan memberikan ruang bagi calon pemimpin untuk memaparkan rencana pembangunan yang konkret dan pro-rakyat.

YUSRON

Debat Publik Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2024, Bahas Isu Hukum hingga Sosial Budaya

Bandar Lampung, 2 November 2024 – Malam ini, publik Lampung akan disuguhkan dengan debat publik pertama antara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2024. Acara debat ini berlangsung di Ballroom Hotel Novotel Lampung, yang dimulai pada pukul 19.00 WIB.

Debat ini menghadirkan dua pasangan calon, yaitu:

1. Dr. (HC) Ir. Arinal Djunaidi dan Ir. H. Sutono, M.M. sebagai Paslon Nomor Urut 1.

2. Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M., dan Dr. Jihan Nurlela, M.M. sebagai Paslon Nomor Urut 2.

Debat dengan tema “Hukum, Pemerintahan, Sosial, dan Budaya” ini diharapkan akan menjadi ajang bagi para kandidat untuk menyampaikan visi dan misi mereka, terutama dalam merespons isu-isu penting yang tengah dihadapi masyarakat Lampung. Para kandidat diharapkan memberikan pandangan mereka mengenai tata kelola hukum, sistem pemerintahan yang efektif, serta upaya mereka dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan pelestarian budaya lokal.

Masyarakat Lampung menyambut antusias acara ini, karena menjadi kesempatan untuk mengenal lebih dalam sosok pemimpin yang akan membawa perubahan di provinsi ini. Diharapkan, debat ini berjalan dengan lancar dan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai kapabilitas serta komitmen masing-masing pasangan calon dalam membangun Lampung yang lebih baik.

Bagi masyarakat yang tidak dapat hadir langsung, disediakan layanan siaran langsung dan live streaming sehingga masyarakat dapat mengikuti jalannya debat dari rumah.

Tetap ikuti perkembangan berita untuk mengetahui hasil dari debat publik ini serta bagaimana masing-masing kandidat menjawab tantangan dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Lampung.(pep)

*Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat dan BPJS Ketenagakerjaan tandatangani MOU terkait jaminan sosial ketenagakerjaan, Sabtu, 02 November 2024.*

Penandatanganan MoU secara langsung dilakukan Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Abd Kodrat di dampingi Koordinator Sekretariat Bawaslu Pesisir Barat Yudi Kurniawan. Pihak BPJS sendiri hadir diantaranya Verdika Agnesia R selaku Kepala Kantor BPJS Ketenaga Kerjaan Lampung Utara

Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat, Abd. Kodrat mengatakan, melalui MoU dengan BPJS Ketenagakerjaan ini berharap dan meminta agar para jajaran Adhock mulai dari panwascam sampai dengan PTPS bisa dijamin terkait kerja-kerja pengawasan selama masa tahapan pemilihan kepala daerah tahin 2024.

“Ada 532 orang yang berkerja atau bertugas sebagai pengawas di Pilkada Kabupaten Pesisir Barat 2024 dijamin BPJS ketenagakerjaanya. Terdiri dari Panwas Kecamatan, Pengawaa Kelurahan/desa dan pengawas TPS. Yang paling banyak itu pengawas di TPS ada 293 orang,” sebut Kodrat.

Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lampung Utara, Verdika Agnesia menyampaikan terimakasih MoU dengan Bawaslu pesisir barat. Artinya seluruh tim adhock yakni 532 orang itu kita lindungi dalam resiko bekerja., yakni jaminan kecelakaan bekerja dan jaminan kematian.

“Apabila anggota Bawaslu Pesisir Barat dan seluruh jajarannya terjadi kecelakaan bekerja, maka pengobatannya kami (BPJS Ketenagakerjaan) yang menanggung seluruhnya. Dan meninggal dunia biasa kita juga memberikan santunan,” jelasnya.( Bg TOPAN )