Don Muzakir Tegaskan APPSI Siap Mengayomi Pedagang Pasar, Soroti Distribusi Sembako hingga Program MBG
PONTIANAK – Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) menegaskan komitmennya untuk mengayomi dan mengadvokasi pedagang pasar tradisional di tengah berbagai persoalan, mulai dari sepinya pembeli dan distribusi bahan pokok hingga keterlibatan pelaku usaha kecil dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Komitmen tersebut disampaikan Ketua Harian DPP APPSI Don Muzakir dalam kegiatan Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW APPSI sekaligus pelantikan pengurus DPW dan DPD APPSI se-Kalimantan Barat di Hotel Alimore, Kabupaten Kubu Raya, Sabtu (10/10).
Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan serta anggota DPR RI dari Partai Gerindra daerah pemilihan Kalimantan Barat, H. Yuliansyah, S.E., bersama jajaran pengurus APPSI.
Dalam keterangannya, Don Muzakir mengatakan pesan Presiden kepada Ketua Umum APPSI menekankan pentingnya menjaga dan memperhatikan keberlangsungan pedagang pasar. Menurutnya, pasar tradisional saat ini menghadapi berbagai tantangan, salah satunya berkurangnya aktivitas jual beli akibat semakin banyaknya pedagang yang berjualan hingga ke wilayah perdesaan.
“Pedagang pasar harus kita jaga. Saat ini, pasar tradisional di sejumlah daerah menghadapi tantangan karena aktivitas perdagangan juga tersebar hingga ke desa-desa. Keluhan dan persoalan pedagang harus menjadi perhatian bersama,” ujar Don.
APPSI Dorong Distribusi Beras dan Minyak Terjangkau
Don menegaskan, APPSI akan mengambil peran aktif dalam menjaga stabilitas perdagangan di pasar tradisional, terutama terkait ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat.
Ia menyebutkan, APPSI siap berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional, Kementerian Perdagangan, dan Perum Bulog untuk memastikan pasokan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Minyakita menjangkau pasar-pasar tradisional.
“Kami menegaskan kepada perwakilan Bulog bahwa Minyakita dan beras SPHP harus tersedia di pasar tradisional. Jangan sampai pedagang pasar kesulitan mendapatkan barang dagangan, sementara masyarakat membutuhkan bahan pokok dengan harga terjangkau,” tegasnya.
Menurut Don, persoalan pasokan dan distribusi bahan pokok harus ditangani melalui koordinasi lintas lembaga agar tidak semakin membebani pedagang maupun konsumen.
Ia memastikan APPSI akan terus menampung aspirasi serta mengawal berbagai persoalan yang dihadapi pedagang pasar di daerah.
Menjadi Jembatan Pedagang dengan Pemerintah
Lebih lanjut, Don menjelaskan bahwa APPSI memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pedagang pasar dan pemerintah, baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi, maupun pusat.
APPSI, katanya, tidak hanya bertugas menampung keluhan, tetapi juga memperjuangkan kepentingan pedagang melalui advokasi dan koordinasi dengan pemangku kebijakan.
“Tugas kami adalah menampung aspirasi dan menjembatani pedagang pasar dengan pemerintah. Kami akan mengayomi dan mengadvokasi pedagang, apa pun persoalan yang mereka hadapi,” ungkapnya.
Ia berharap keberadaan APPSI dapat menjadi wadah perjuangan bagi pedagang agar persoalan yang muncul di lapangan mendapat perhatian dan tindak lanjut dari pihak terkait.
Don Muzakir Soroti Keterlibatan Pedagang dalam Program MBG
Selain persoalan pasar tradisional, Don Muzakir turut menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan bahwa rantai pasok program tersebut harus melibatkan pelaku ekonomi lokal, mulai dari pedagang pasar, UMKM, petani, peternak, hingga nelayan.
Menurutnya, program MBG tidak semestinya hanya menjadi peluang usaha bagi segelintir pihak, tetapi juga harus memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
“Pemasok MBG harus melibatkan UMKM, pedagang pasar, petani, peternak, dan nelayan. Jangan sampai program ini hanya menguntungkan satu orang atau satu korporasi. Pesan Presiden jelas, MBG harus mampu menggerakkan ekonomi masyarakat dari bawah,” tegas Don.
Ia menekankan pentingnya membuka kesempatan bagi pelaku usaha lokal untuk memasok kebutuhan dapur MBG sehingga program tersebut dapat mendorong perputaran ekonomi di daerah.
Dengan keterlibatan rantai pasok lokal, kata dia, petani, peternak, nelayan, dan pedagang pasar diharapkan memperoleh akses pasar yang lebih luas dan manfaat ekonomi secara langsung.
Kelangkaan BBM Turut Menjadi Perhatian
Don juga menyinggung persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius, khususnya di sejumlah wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatra.
Ia menyatakan APPSI akan menyoroti persoalan distribusi dan jalur penyaluran BBM melalui koordinasi dengan Kementerian Perhubungan serta PT Pertamina agar ketersediaan bahan bakar dapat terjaga.
“Kami akan terus mengawasi persoalan distribusi BBM agar kelangkaan tidak meluas dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat maupun perdagangan,” pungkasnya.
Melalui Muswil dan pelantikan pengurus APPSI Kalimantan Barat tersebut, organisasi ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi hingga tingkat daerah serta meningkatkan peran dalam memperjuangkan kepentingan pedagang pasar tradisional, terutama terkait akses pasokan, distribusi barang, dan keterlibatan mereka dalam program-program ekonomi pemerintah. (Dani 87).
