FORWATUN Soroti Dugaan Penyimpanan Balpres di Simalingkar, Aparat Diminta Turun Tangan
Medan – Dugaan pemanfaatan sejumlah rumah di kawasan Perumnas Simalingkar, Kecamatan Medan Tuntungan, sebagai tempat penyimpanan pakaian bekas impor atau balpres menjadi perhatian Forum Wartawan Tuntungan (FORWATUN).
Informasi mengenai dugaan aktivitas tersebut mencuat setelah awak media melakukan penelusuran lapangan pada Jumat (13/11/2026).
Dari hasil pantauan, terlihat sejumlah karung yang diduga berisi pakaian bekas impor tersimpan di dalam beberapa bangunan rumah di kawasan tersebut.
Keberadaan karung-karung tersebut menimbulkan dugaan bahwa rumah-rumah itu digunakan sebagai lokasi penampungan sementara sebelum pakaian bekas didistribusikan ke sejumlah wilayah di Kota Medan dan sekitarnya.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, barang-barang tersebut diduga didatangkan dari luar Kota Medan menggunakan kendaraan mobil boks. Namun, asal barang, jalur masuk, serta pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan penyimpanan dan distribusi tersebut belum diketahui secara pasti.
Dugaan adanya aktivitas pergudangan balpres di kawasan permukiman ini pun memunculkan pertanyaan mengenai legalitas barang maupun dokumen pengangkutannya.
Meski demikian, dugaan pelanggaran administrasi dan kepabeanan tersebut masih memerlukan verifikasi serta penyelidikan lebih lanjut dari instansi berwenang. Belum ada keterangan resmi yang memastikan bahwa barang-barang yang ditemukan merupakan hasil impor ilegal.
Sebagaimana diketahui, pemerintah melarang impor pakaian bekas melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Diimpor, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2026.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mengatur sanksi pidana terhadap tindak penyelundupan di bidang impor, sebagaimana tercantum dalam Pasal 102 dan ketentuan terkait lainnya.
Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar penting bagi aparat untuk menelusuri dugaan pelanggaran apabila ditemukan indikasi masuknya barang impor melalui jalur yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Menanggapi informasi tersebut, Ketua Forum Wartawan Tuntungan (FORWATUN), Tison Sembiring, meminta Kapolrestabes Medan dan Kapolda Sumatera Utara memberikan perhatian terhadap dugaan aktivitas penyimpanan balpres di kawasan Perumnas Simalingkar.
Menurutnya, informasi yang berkembang di tengah masyarakat perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan langsung agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.
“Kami meminta Kapolrestabes Medan maupun Kapolda Sumatera Utara menindaklanjuti informasi dugaan adanya tempat penyimpanan balpres di kawasan Perumnas Simalingkar. Perlu dilakukan pengecekan untuk memastikan legalitas barang serta aktivitas yang berlangsung di lokasi tersebut,” ujar Tison.
Ia menilai, pemeriksaan sebaiknya tidak hanya berfokus pada bangunan yang diduga menjadi tempat penyimpanan, tetapi juga menelusuri asal-usul barang dan rantai distribusinya apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
“Kalau memang terbukti ada praktik impor atau peredaran pakaian bekas yang melanggar ketentuan hukum, kami berharap aparat mengambil tindakan sesuai aturan. Penanganannya juga harus dilakukan secara transparan dan tidak tebang pilih,” tegasnya.
FORWATUN juga meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui instansi terkait melakukan penelusuran terhadap dugaan masuknya pakaian bekas impor tersebut ke wilayah Sumatera Utara.
Penelusuran dinilai penting untuk memastikan asal barang, jalur pemasukan, dokumen kepabeanan, serta pihak yang terlibat dalam kegiatan pengangkutan dan distribusinya.
Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, proses penanganan diharapkan dilakukan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
FORWATUN berharap persoalan ini mendapat perhatian serius karena dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi merugikan penerimaan negara serta mengganggu persaingan usaha dan keberlangsungan industri tekstil dalam negeri.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun Bea Cukai mengenai informasi dugaan penyimpanan balpres di Perumnas Simalingkar.
Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada pemilik bangunan, pihak yang berkaitan dengan barang tersebut, maupun instansi berwenang guna memberikan penjelasan secara berimbang sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. (rel/endan)
