Operasi Gabungan Gerak cepat Tagih Pajak Kendaraan bermotor Nunggak, di simpang Lima kota semarang
Update 87.com
Semarang, masyarakat di kejutkan dengan adanya operasi gabungan Polrestabes semarang, samsat semarang, jasa raharja dan dinas terkait dengan gerak cepat, Sore hari di Simpang Lima biasanya identik dengan warga yang mencari angin, olahraga, atau sekadar menikmati suasana kota yang murah meriah tanpa dana yang harus keluar dari kantong.
Namun belakangan ini, sebagian pengendara justru mendapat agenda tambahan yang tidak ada di kalender: bertemu kembali dengan tagihan pajak kendaraan yang sempat terlupakan.
Operasi gabungan yang melibatkan Samsat, Bapenda Jateng, Satlantas Polrestabes Semarang, dan Jasa Raharja digelar di jalur protokol sekitar Simpang Lima.
Pengendara yang kedapatan menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tidak langsung berurusan dengan proses panjang.
Mereka diarahkan menuju layanan Samsat Keliling yang sudah siaga di lokasi dan dapat menyelesaikan kewajibannya saat itu juga.
Praktis, cepat, dan nyaris tanpa kesempatan berkata, “besok saja.” 😅 Dari sisi aturan, langkah ini tentu sah. Pajak kendaraan memang menjadi salah satu sumber penting pendapatan daerah.
Data UPPD Kota Semarang II menunjukkan hingga awal Oktober 2026 realisasi pendapatan baru mencapai sekitar 68,32 persen dari target Rp300,1 miliar. Khusus PKB, realisasinya sekitar Rp143,1 miliar atau 71,30 persen dari target Rp200,7 miliar.
Artinya masih ada puluhan miliar rupiah yang perlu dikejar menjelang akhir tahun. Di titik inilah cerita menjadi menarik. Ketika target pendapatan belum tercapai, negara menunjukkan kemampuan yang luar biasa dalam menemukan kendaraan yang pajaknya mati.
Petugas hadir di jalan, data tersedia, layanan dibawa langsung ke lapangan, dan urusan administrasi bisa selesai dalam hitungan menit. Sebagai warga, pertanyaannya juga sederhana.
Jika tunggakan pajak bisa ditemukan secepat itu, apakah jalan berlubang, rob yang datang berulang, atau persoalan transportasi publik juga bisa dikejar dengan kecepatan yang sama? Karena yang dibayar warga sejatinya bukan hanya angka di lembar STNK, melainkan harapan bahwa uang yang disetor kembali dalam bentuk layanan publik yang benar-benar terasa.
Pajak memang wajib dibayar. Tetapi pelayanan publik yang baik juga layak ditagih. Sebab warga tidak hanya ingin diingat saat jatuh tempo, tetapi juga saat membutuhkan solusi.
( Editor, Red – Tim Update 87 jateng)
