Semarang, Update 87.com ||
Maraknya ekspansi toko ritel modern seperti Alfamart, Indomart, Alfamidi, dan jaringan “mart” lainnya yang masuk hingga ke pelosok kampung menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Keberadaan mereka semakin menekan eksistensi warung-warung rakyat yang menjadi penopang utama ekonomi keluarga kecil di lingkungan masyarakat.
Fenomena ini berpotensi menimbulkan kesenjangan ekonomi yang tajam antara warung rakyat dengan ritel modern. Padahal, di sisi lain Pemerintah Kota Semarang terus menyuarakan semangat pemberdayaan UMKM. Namun, kebijakan yang memberi ruang bebas bagi berkembangnya ritel modern justru menjadi kontraproduktif dengan semangat tersebut.
“Kondisi ini harus segera menjadi perhatian serius. Pemerintah Kota Semarang perlu mengambil langkah-langkah strategis agar tidak menimbulkan ketidakadilan dan rasa ketertinggalan bagi pelaku ekonomi rakyat. Harus ada keberpihakan yang jelas terhadap warung rakyat agar mereka tetap bertahan di tengah gempuran kapitalisasi ritel modern,” tegas Dr. H. AM. Jumai, SE., MM., Ketua Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu (FKSB) Kota Semarang sekaligus Da’i Kota Semarang Jawa Tengah.
Lebih lanjut, AM Jumai menyampaikan bahwa pihaknya bersama elemen organisasi kemasyarakatan (ormas) akan menghadap DPRD Kota Semarang untuk mendesak adanya regulasi yang lebih tegas, khususnya melalui Peraturan Daerah (Perda), terkait keberadaan dan pembatasan toko-toko ritel modern di kawasan pemukiman.
“Kondisi ekonomi hari ini sedang tidak baik-baik saja. Tingginya angka pengangguran, menurunnya daya beli masyarakat, serta tantangan pasca-pandemi menjadikan kesenjangan ekonomi berpotensi menimbulkan kegaduhan sosial dan ketidaknyamanan di masyarakat. DPRD dan Pemerintah Kota Semarang harus menunjukkan jiwa Ulul Albab: kepemimpinan yang bijak, berpikir jauh ke depan, serta berpihak pada kesejahteraan masyarakat luas,” tambahnya.
Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu menegaskan bahwa membangkitkan UMKM tidak boleh hanya sebatas jargon, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk regulasi nyata yang mampu melindungi ekonomi rakyat kecil dari dominasi ritel modern.
(Editor, Adi – Sun & Tim Update 87 Jateng)
