Sengketa Saham BPRS RHA Lhokseumawe Berujung Laporan Polisi, Komut Minta Haknya Dipulihkan
Medan – Persoalan kepemilikan saham dan perubahan kedudukan dalam jajaran pengurus PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Rahmat Hijrah Agung (BPRS RHA) Lhokseumawe, Aceh, kini bergulir ke ranah hukum.
Komisaris Utama BPRS RHA, Zulkifli Abu Bakar, melaporkan tiga pihak ke kepolisian atas dugaan tindak pidana penipuan yang menurut keterangannya berkaitan dengan persoalan transaksi jual beli saham dan kedudukannya di perusahaan tersebut.
Adapun pihak yang dilaporkan masing-masing Muhammad Zahri selaku Direktur Utama BPRS RHA, Syamaun Risyad selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah sekaligus pemegang saham, serta T.Dhiaul Akbar, SH, M. Kn, selaku notaris perusahaan.
Laporan tersebut tercatat dengan nomor STPL/358/X/2026/RESKRIM. Dalam laporan itu, pelapor mencantumkan dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 KUHP baru.
Zulkifli, dalam keterangannya, mempersoalkan hak kepemilikan saham yang diklaimnya serta perubahan kedudukannya sebagai Komisaris Utama di BPRS RHA.
Ia berharap kedudukannya sebagai Komisaris Utama dapat dipulihkan sesuai hak yang menurutnya masih melekat. Namun, apabila hal tersebut tidak memungkinkan, ia meminta agar kewajiban pembayaran atas pembelian saham miliknya diselesaikan oleh pihak terkait.
Persoalan tersebut juga tidak terlepas dari langkah penyelamatan BPRS RHA yang membutuhkan tambahan setoran modal. Upaya tersebut disebut berkaitan dengan penyesuaian posisi pengurus dan Dewan Komisaris untuk mendukung keberlangsungan operasional serta pembenahan tata kelola perusahaan.
Menanggapi laporan tersebut, Direktur Utama BPRS RHA Muhammad Zahri mengatakan pihaknya hingga kini belum menerima panggilan dari kepolisian.
“Kami belum ada panggilan dari kepolisian. Karena kita selalu berkoordinasi dengan OJK dan itu sudah dikirim ke OJK. Yang melapor itu Zulkifli Abu Bakar tidak datang ketika dipanggil oleh OJK Aceh,” ujar Muhammad Zahri.
Sementara itu, notaris T. Dhiaul Akbar menyatakan telah memberikan jawaban atas somasi yang dilayangkan Kantor Hukum TRIFA & Rekan. Ia juga mengaku belum menerima panggilan dari kepolisian terkait laporan tersebut.
“Surat somasi dari Kantor Hukum TRIFA & Rekan sudah saya balas, Pak. Terkait laporan ke pihak kepolisian dari pelapor Pak Zulkifli Abu Bakar, saya belum menerima surat panggilan,” ungkapnya.
Dengan adanya laporan tersebut, penyelesaian persoalan kini menunggu proses penanganan aparat penegak hukum. Sementara itu, aspek kepemilikan saham, perubahan kedudukan pengurus, serta kewajiban pembayaran yang dipersoalkan masih memerlukan penjelasan dan pembuktian berdasarkan dokumen serta ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan pihak-pihak yang dilaporkan terbukti melakukan tindak pidana.
Prinsip praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan. Seluruh pihak memiliki hak memberikan klarifikasi dan menyampaikan keterangan untuk memperoleh pemberitaan yang berimbang. (rel/endan)