Semarang, Update 87.com || Mohon doa dan dukungan nya ARIB akan menggugat
Tentang legalitas yg selama ini untuk alat kekuasaan memeras rakyatnya yaitu:
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) mengatur mengenai pendapatan pusat dan daerah dengan beberapa poin penting ¹ ²:
– *Pendapatan Daerah*: UU HKPD memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
– *Transfer Ke Daerah (TKD)*: TKD meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan, serta Dana Desa. TKD ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah serta mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik.
– *Dana Bagi Hasil (DBH)*: DBH pajak penghasilan ditetapkan sebesar 20% untuk daerah, dengan pembagian 7,5% untuk provinsi, 8,9% untuk kabupaten/kota penghasil, dan 3,6% untuk kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
– *Sinergi Kebijakan Fiskal*: UU HKPD mengatur sinergi kebijakan fiskal nasional melalui penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah, penetapan batas maksimal defisit APBD dan pembiayaan utang daerah, serta pengendalian dalam kondisi darurat.
Tujuan UU HKPD adalah menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien dalam pengaturan tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ¹.
Jihat untuk rakyat
Demi keadilan rakyat
Smg berhasil…Amin.
Salam seperjuangan
(Sumber, Tim Hukum Arib)
( Editor, Adi – Tim update 87. Jateng)
