Rabu malam, Update 87.com || 20 Agustus 2025, samar terdengar kabar, Noel, Wamenaker, terkena OTT KPK, atas dugaan suap pengurusan ijin K3. Mencuatnya nama Noel, tapi kali ini bukan _gimmick-acting_ sidak ala ala Ahok, ke pabrik/perusahaan, mengingatkan publik pada Kasus kriminalisasi terhadap Septia, seorang buruh perempuan yang berani menyuarakan hak-hak asasi di bidang ketenagakerjaan telah berakhir dengan Mahkamah Agung yang menyatakan Septia tidak bersalah.
Septia mengalami pelanggaran hak asasi oleh PT Hive Five/Jhon LBF, berdasarkan Nota Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Nomor.: e-0114/KT.03.03 tanggal 08 Agustus 2023 perihal Anjuran. Namun, Jhon LBF, pada Januari 2023, justru membuat Laporan Polisi hingga Septia ditetapkan Tersangka oleh Polda Metro Jaya dan harus menjalani persidangan sebagai Terdakwa di PN Jakarta Pusat atas dugaan Pidana Pencemaran Nama Baik berdasarkan pasal-pasal “Karet” sebagaimana Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3), serta Pasal 36 _jo._ Pasal 51 ayat (2) UU ITE dan/atau Pasal 311 KUHP.
Dari rangkaian advokasi publik PBHI bersama jejaring masyarakat sipil, kelompok dan serikat buruh, selama 2 tahun terakhir, salah satu upaya yang dilakukan adalah melapor kepada Immanuel Ebenezer (Noel), Wamenaker RI, saat itu. Fakta bahwa Jhon LBF dan PT Hive Five melakukan pelanggaran hak atas ketenagakerjaan terhadap Septia berdasarkan Nota Anjuran Dinas Ketenagakerjaan, ternyata tidak digubris oleh Noel, Wamenaker.
Alih-alih akan menegur keras Jhon LBNF dan PT Hive Five agar memenuhi hak asasi Septia, Noel justru foto mesra bersama Jhon LBF di ruang kerjanya di Kementerian Tenaga Kerja. Gimmick membela Septia, buruh perempuan korban, terkuak, setelah PBHI dan Tim Advokasi menagih janji Noel, Wamenaker, namun hanya dibalas, intinya, tidak bisa hanya memenangkan satu pihak (Septia) saja. Yang diartikan bahwa Jhon LBF dan PT Hive Five juga harus dibela dan dimenangkan, padahal jelas kedua ini adalah pelanggar HAM Septia.
Sikap Noel berkebalikan dari _gimmick_ yang sebelumnya disampaikan kepada Septia, hal yang sama dalam kasus penutupan pabrik PT Sritex.
Gelagat dan _gimmick – acting_ Pejabat Negara yang berdalih membela rakyat namun justru jadi antek pengusaha seperti ini memang sudah sepatutnya dievaluasi oleh Presiden Prabowo sejak awal, meski langkah OTT KPK tanpa adanya intervensi dari Presiden Prabowo patut diberi apresiasi tinggi.
Dan Noel tidak sendiri, publik melihat masih ada beberapa nama Menteri dan/atau Wakil Menteri yang mirip dengan Noel. Presiden Prabowo dan Mensesneg hadi tentu punya penilaian tersendiri, namun keluhan dan ekspresi publik di media apapun harus ditampung sebagai aspirasi. Penting dan perlu ada evaluasi rutin dan mendetil dari kinerja seluruh Menteri di Kabinet. Demi kelancaran jalannya Pemerintahan, dan tentunya martabat Pemerintah dan Presiden Prabowo sebagai pemimpin tertinggi di Republik ini.
Utamanya, sebagai upaya mitigasi atau pencegahan terjadinya korupsi.
Jakarta, 22 Agustus 2025
( sumber Julius Ibrani
Ketua PBHI)
( editor, Red – Tim Update 87 jateng)
