Semarang, Update 87.com || Pembangunan/ Proyek yang menggunakan Anggaran Pemerintah wajib memasang papan informasi publik, dimana memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, jangka waktu pekerjaan, Anggaran yang di gunakan untuk proyek tersebut, dan berapa Volume pekerjaan itu semua harus jelas bisa di baca oleh masyarakat, apabila tidak ada papan informasi publik diduga kuat terjadi suatu penyimpangan dan di duga pekerjaan asal jadi, tidak memperhatikan kwalitas dan keselamatan pengguna jalan dan di duga sangat rentan berbau korupsi.
Kamis , 13 Agustus 2025 , pembangunan talud dan/ atau saluran di depan perumahan puri delta Asri 3 kelurahan cangkiran Kecamatan mijen Kota Semarang Diduga tidak memasang Papan informasi publik dan tidak memasang rambu rambu peringatan, sehingga matrial dan timbunan tanah galian dan lainnya tercecer di jalan raya sangat mengganggu dan membahayakan pengguna jalan, dan kami yakini setelah pemberitaan dan/ atau di foto foto pasti baru di pasang papan informasi proyek nya dan di yakini isinya tidak jelas sekedar formalitas, ungkap aktifis pemerhati publik ” Mas Toni”
Amanah Undang Undang
Pemasangan papan informasi publik wajib dalam setiap pelaksanaan proyek menggunakan anggaran pemerintah, sesuai dengan UU keterbukaan informasi publik (KIP) Nomor. 14 tahun 2008 dan UU nomor 70 tahun 2012 di mana didalam nya mengatur setiap proyek yang menggunakan anggaran pemerintah wajib memasang papan informasi publik atau papan nama proyek, agar semua masyarakat dapat mengetahui dan dapat mengontrol secara langsung pelaksanaan pembangunannya, selain itu anggaran yang bersumber dari APBD kota semarang dapat tersersp secara maksimal.
Dengan tidak adanya papan proyek ataupun papan proyek ada namun sebatas formalitas, karena tidak lengkap, masyarakat tidak bisa ikut ngontrol berapa volume pekerjaan dengan biaya yang di anggarkan, sehingga muncul dugaan tindak korupsi ataupun gratifikasi dalam proyek tersebut
Konfirmasi instansi terkait
Untuk memastikan kontraktor diduga meremehkan KIP pewarta menghubungi kasie pembangunan kecamatan mijen lewat sambungan Whatsapp, di respon dan akan melihat langsung di lapangan terkait konfirmasi tentang pembangunan di wilayah kelurahan cangkiran , dan ke kontraktor yang mengerjakan proyek talud dan saluran di wilayah cangkiran
Selain itu pewarta juga menghubungi Disperkim kota semarang namun sampai berita ini di terbitkan belum memberikan penjelasan secara rinci terkait hal tersebut di atas awak media, sedangkan dati PU kota semarang mengatakan itu bukan pekerjaan dari Dinas PU pak.
Tanggapan dari LSM TOPAN RI JATENG
Ketua LSM ” Team operasional Penyelamatan Aset Negara Republik Indonesia ” (*Topan RI*) jawa tengah menyampaikan, Seharusnya kontraktor kontraktor yang di duga nakal dan abai terhadap aturan perundang – undangan tidak di perbolehkan mengerjakan proyek yang menggunakan anggaran pemerintah, di duga akan terjadi kolusi dan korupsi terhadap proyek yang di kerjakan, sehingga hasilnya tidak akan maksimal dan asal jadi dan di duga banyak manipulasi pelaksanaan pekerjaan proyek , tulis mas Laksono lewat sambungan whatsapp dengan awak media, selain itu tindakan tidak memasang papan proyek atau Papan informasi publik secara lengkap, merupakan bentuk pelanggaran dan seolah bentuk proyek siluman atau kucing kucingan , lanjut mas laksono, seharusnya inspektorat dan dinas Terkait ikut merespon dan memberikan teguran bahkan untuk proyek proyek yang lain tidak di berikan pekerjaan ke yang di duga Kontraktor nakal, sehingga transparansi, akuntabelitas selalu di kedepan kan
“Saya akan bersurat ke instansi terkait, agar menjadi perhatian dan tidak main main dengan anggaran pemerintah,” Ucap ketua Topan RI jateng mas Laksono ke awak media lewat sambungan whatsapp.
( Red – Adi – Nur , Tim update 87 Jateng ).
