Pati II update 87 – Puluhan ribu warga Kabupaten Pati memadati Alun-Alun Pati pada Rabu (13/8) untuk menggelar demonstrasi besar-besaran menentang Bupati Sudewo. Aksi yang melibatkan 25.000 hingga 50.000 massa ini dipicu oleh kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250%, yang dianggap memberatkan dan mendadak. Meski kebijakan pajak telah dibatalkan dan Bupati meminta maaf, protes meluas ke sejumlah isu lain, termasuk tuntutan agar Sudewo mundur dari jabatannya.
Kemarahan warga dipicu oleh pernyataan Bupati Sudewo yang dianggap provokatif, “Silakan demo 50 ribu massa,” yang viral di media sosial dan dinilai meremehkan aspirasi rakyat. Selain kenaikan PBB-P2, massa juga menolak sejumlah kebijakan, seperti,
– Pemberlakuan lima hari sekolah.
– Renovasi Alun-Alun Pati senilai Rp 2 miliar.
– Pembongkaran total Masjid Alun-Alun Pati yang memiliki nilai sejarah.
– Proyek videotron Rp 1,39 miliar yang dianggap tidak prorakyat.
Aksi semakin memanas dengan pemblokiran jalan, pelemparan benda, dan upaya menerobos gerbang kantor bupati. Aparat menggunakan gas air mata untuk mengendalikan situasi. Menjelang sore, suasana mulai kondusif setelah Bupati Sudewo menemui massa dan meminta maaf secara langsung.
Menanggapi gejolak, DPRD Pati menggelar sidang paripurna darurat pada 13 Agustus 2025 dan menyepakati pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket. Pansus, yang dipimpin Bandang Waluyo (PDIP) sebagai ketua dan Joni Kurnianto (Demokrat) sebagai wakil, akan menyelidiki sekitar 40 kebijakan kontroversial Bupati, termasuk pengangkatan direktur RSUD Soewondo dan pergeseran anggaran. Pansus dijadwalkan mulai bekerja dalam sepekan.
Ketua DPRD Ali Badrudin menegaskan bahwa proses pemakzulan harus melalui mekanisme konstitusional, bukan tekanan massa. Semua fraksi, termasuk partai pengusung Sudewo seperti Gerindra, PKB, Golkar, dan NasDem, mendukung pembentukan Pansus, menunjukkan komitmen pada proses demokrasi.
Bupati Sudewo menolak mundur secara sukarela, menegaskan bahwa ia dipilih melalui proses konstitusional. Ia menghormati hak angket DPRD sebagai bagian dari demokrasi dan menyebut demonstrasi sebagai pembelajaran untuk menjaga soliditas masyarakat. “Saya tidak bisa berhenti hanya karena desakan massa. Ada mekanisme yang harus ditempuh,” ujarnya.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta penyelesaian dilakukan melalui jalur resmi DPRD Pati, bukan tekanan massa. Ia menegaskan bahwa unjuk rasa adalah hak konstitusional, namun harus tertib dan tidak mengganggu stabilitas, terutama untuk menjaga iklim investasi di Jawa Tengah. Gubernur juga mendesak Bupati dan Muspida menyerap aspirasi warga secara kondusif.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Mohamad Toha (PKB) mendorong mediasi oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat untuk mencegah perpecahan. Ia mengajak dialog damai antara masyarakat dan pemerintah daerah.
Meski aksi mulai mereda menjelang sore, kerusakan infrastruktur terjadi, seperti kaca pecah dan lobi DPRD yang rusak. Massa yang masih bertahan tampak lebih tertib, sementara DPRD melanjutkan proses Pansus untuk mengusut kebijakan Bupati secara mendalam.
Demonstrasi di Pati mencerminkan krisis kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Bupati Sudewo, yang dipicu oleh kebijakan tidak populer dan sikap yang dianggap arogan. Dukungan semua fraksi DPRD terhadap Pansus menunjukkan tekanan politik yang signifikan, sementara respons pemerintah provinsi menekankan penyelesaian melalui jalur konstitusional. Situasi ini menjadi ujian bagi demokrasi lokal di Pati, dengan Pansus menjadi kunci untuk menentukan langkah selanjutnya.
(Nazar – Kabiro kudus update 87 jateng)
