Penyidik Kejari Lampung Barat Melakukan Penggeledahan di Tiga Lokasi di Pesisir Barat untuk Mengamankan Bukti Terkait Kasus Korupsi dalam Penggunaan DD Tahun 2021 di Pekon Sumber Agung
Tim penyidik dari Kejaksaan Negeri Lampung Barat tanpa henti berusaha mengungkap praktik korupsi di area mereka. Dalam proses pengembangan penyelidikan terkait dugaan penyalahgunaan APBPekon yang terjadi di Pekon/Desa Sumber Agung, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat untuk Tahun Anggaran 2021, para penyidik melakukan pencarian di tiga lokasi berbeda di kawasan Pesisir Barat. Dari kegiatan ini, mereka berhasil mengumpulkan sejumlah bukti dan dokumen yang relevan.
Pencarian yang berlangsung pada 20 Januari 2025 ini merupakan bagian dari komitmen Kejari Lampung Barat dalam menangani kasus tindak pidana korupsi yang diduga telah menyebabkan kerugian bagi negara lebih dari 230 juta rupiah. Di mana dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan sarana serta pemberdayaan masyarakat di Pekon Sumber Agung diduga telah disalahgunakan.
Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat, melalui Kepala Seksi Intelijen Ferdy Andrian, menegaskan, “Kami akan terus berjuang hingga keadilan dapat terwujud. Kegiatan pencarian ini merupakan langkah nyata kami untuk mengidentifikasi semua pihak yang terlibat dalam kasus korupsi ini. Kejaksaan berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap penyalahgunaan dana negara akan ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.”
Bukti dan dokumen yang berhasil dikumpulkan dari pencarian tersebut akan dianalisis lebih jauh oleh tim penyidik guna mengungkap peran masing-masing individu yang diduga turut bertanggung jawab dalam kasus ini. Kejaksaan Negeri Lampung Barat juga berencana untuk memanggil beberapa pihak yang terlibat agar memberikan keterangan, demi memperkuat bukti selama proses hukum berikutnya.
“Penyidikan ini akan berlangsung dengan penuh transparansi dan objektivitas. Kami mengajak masyarakat untuk terus mendukung proses hukum ini, serta siap memberikan informasi yang dapat membantu dalam penyelesaian kasus ini,” tuturnya.
Kasus ini menjadi sorotan publik sebagai bagian dari upaya besar Kejaksaan dalam memerangi korupsi di tingkat desa, yang merupakan salah satu fokus utama untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa di seluruh Indonesia. ( Bg TOPAN )
