Jakarta – Tangis keadilan kembali terdengar lirih dari balik dinding dingin kantor polisi. Seorang ibu muda asal Sumedang, Jawa Barat, bernama Rini, harus menelan pil pahit hukum ketika dirinya dipanggil sebagai saksi dalam kasus perdata yang menyeret namanya di wilayah Polres Jakarta Pusat.

Alih-alih mendapat perlakuan sebagai saksi, pada Jumat, 1 Agustus 2025, statusnya berubah drastis dalam waktu singkat. Rini langsung ditetapkan sebagai tersangka, dan serta-merta ditahan segera usai diperiksa sebagai saksi. Ironisnya, proses penahanan itu dilakukan tanpa memperhatikan kondisi sosial dan kemanusiaan: ia harus mendekam di tahanan bersama bayi laki-lakinya yang baru berusia 9 bulan.

Dalam foto yang beredar di media sosial, Rini terlihat terbaring lesu di lantai beralas kain tipis, sementara sang bayi tidur di samping ibunya. Tidak ada fasilitas layak, tidak ada empati yang tampak. Potret itu menggambarkan sisi gelap dari semangat Polri Presisi yang selama ini digembar-gemborkan: pelayanan yang humanis dan berkeadilan.

Ketua Umum DPN PPWI (Persatuan Pewarta Warga Indonesia), Wilson Lalengke, menyuarakan protes keras. “Inilah contoh terbaik tentang sikap dan perilaku mulia aparat ‘POLRI UNTUK MASYARAKAT’. Terima kasih Polisiku yang amat mulia,” sindir Wilson dalam unggahan pribadinya, Sabtu, 2 Agustus 2025.

Antara Hukum dan Kemanusiaan

Kasus Rini mengundang perhatian publik, terutama karena menyangkut kasus perdata yang seharusnya tidak serampangan berujung pidana. Langkah cepat penetapan tersangka dan penahanan dalam satu hari menuai pertanyaan besar: di mana ruang diskresi dan kebijaksanaan aparat penegak hukum?

Kritik juga mengarah pada minimnya fasilitas khusus untuk perempuan dan anak dalam situasi hukum. “Negara tidak boleh abai. Perempuan dengan anak balita bukan hanya objek hukum, tetapi manusia yang harus diperlakukan bermartabat,” tegas Ujang Kosasih, S.H., pengamat hukum pidana yang juga merupakan Penasehat Hukum PPWI, merespon postingan Wilson Lalengke.

Pihak kepolisian hingga berita ini diturunkan belum memberikan pernyataan resmi terkait alasan percepatan status hukum Rini serta kondisi tempat penahanannya.

Harapan Publik: Evaluasi Serius

Kasus ini menambah daftar panjang perlakuan hukum yang dinilai tidak proporsional dan minim empati. Publik berharap Kapolri dan Kompolnas segera mengambil langkah konkret. Tidak cukup dengan klarifikasi, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional penanganan perkara, terutama yang menyangkut perempuan dan anak.

“Ini bukan hanya tentang Ibu Rini, ini tentang bagaimana kita memperlakukan sesama manusia dalam sistem hukum yang katanya beradab,” pungkas Ketua Organisasi Advokat PERSADI, Irjenpol (Purn) Dr. Abdul Gofur, S.H., M.H. yang juga adalah Dewan Penasehat PPWI.

(Red)

Sekadau, Kalimantan Barat, 2 Agustus 2025 – Gelombang keresahan masyarakat kembali menyeruak dari bantaran Sungai Sekadau, Kalimantan Barat. Para petani keramba di Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, menjerit akibat tercemarnya aliran sungai oleh limbah tambang emas tanpa izin (PETI). Aktivitas tambang ilegal yang terus berlangsung di hulu sungai telah menyebabkan air menjadi keruh, ikan-ikan mati setiap hari, dan ekonomi rakyat lumpuh total.

Kami bukan minta uang, kami hanya minta keadilan dan perlindungan hukum. Tapi sampai ikan-ikan kami mati setiap hari, pemerintah dan aparat tetap tutup mata,” ujar Iwan, seorang petani keramba, kepada redaksi, Sabtu (2/8).

Keramba milik Iwan kini nyaris kosong. Air sungai yang dahulu jernih berubah menjadi keruh pekat. Setiap hari, puluhan ikan ditemukan mati mengambang. Ia menyebut kerusakan ini terjadi akibat pembuangan limbah tambang ilegal yang beroperasi di kawasan hulu Sungai Sekadau.

Ironisnya, lokasi keramba hanya berjarak beberapa ratus meter dari pusat pemerintahan dan kantor penegak hukum. Namun aktivitas tambang tanpa izin itu, kata Iwan, dibiarkan beroperasi tanpa pengawasan dan tindakan tegas.

Apa gunanya janji dan pidato Kapolda Kalbar yang viral soal penindakan PETI, kalau di lapangan tidak ada yang berubah?” tambahnya.

Berdasarkan laporan warga, sejumlah wilayah di Kabupaten Sekadau menjadi kantong aktivitas tambang ilegal yang paling masif, antara lain:

Kecamatan Nanga Mahap: Desa Tembaga, Desa Landau Apin, Desa Kebau, dan Desa Lembah Beringin

Kecamatan Nanga Taman: Desa Nanga Koman, dan Desa Nanga Engkulun

Seluruh aktivitas pertambangan di wilayah tersebut disebut tidak mengantongi izin resmi dan terbukti mencemari aliran sungai yang bermuara ke Sungai Sekadau. Namun hingga saat ini, belum ada tindakan hukum yang signifikan dari pemerintah daerah maupun aparat kepolisian.

Masyarakat sudah mengadu ke mana-mana. Bahkan sudah viral di media sosial dan televisi. Tapi kalau tidak viral, tidak ada satu pun yang bergerak. Seolah-olah negara hanya hadir untuk mereka yang punya kekuasaan,” tegas Iwan,!!

Iwan dan warga terdampak lain berharap Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo segera turun tangan membentuk tim investigasi independen. Mereka meminta investigasi menyeluruh terhadap jaringan tambang emas ilegal diduga Kalimantan Barat, serta penindakan tegas terhadap para pelaku dan aktor intelektual di balik aktivitas tersebut.

Negara harus hadir di tengah rakyat kecil, bukan hanya ketika dipanggil viral. Kami tidak bisa hidup dengan janji. Sungai rusak, ikan mati, anak-anak kami mau makan apa?” pungkas Iwan.

Permasalahan tambang emas ilegal (PETI) bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga menyangkut ketimpangan penegakan hukum dan keadilan sosial. Redaksi mengimbau agar pemerintah pusat tidak membiarkan masalah ini terus berlarut hingga melumpuhkan ekonomi masyarakat pesisir sungai di Kalimantan Barat.

Dani 87

Sumber : Masyarakat Petani Keramba Korban Limbah Tambang Emas Ilegal Iwan

Kapuas Hulu – 2 Agustus 2025 – Seruan tegas Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Kapolda Kalbar) untuk menindak seluruh bentuk aktivitas ilegal, termasuk tambang emas tanpa izin (PETI), ternyata belum sepenuhnya menggema di lapangan. Buktinya, aktivitas PETI justru kian marak di wilayah Sekadau 2, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu.

Informasi tersebut diterima redaksi dari masyarakat setempat melalui pesan singkat WhatsApp pada Jumat (1/8/2025), sekitar pukul 18.00 WIB. Sejumlah foto dan video yang dikirim menunjukkan aktivitas tambang ilegal berlangsung terang-terangan, ibarat peternakan yang menjamur di kawasan hutan.

“Kami warga terdampak menunggu bukti nyata dari aparat penegak hukum. Jangan hanya berpidato viral di media sosial, tapi di lapangan dibiarkan. Kami minta ada tindakan, bukan hiburan,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya demi alasan keamanan.

Menurut narasumber terpercaya, aktivitas tambang emas ilegal di kawasan Sekadau 2 Kecamatan Semitau telah berlangsung cukup lama. Kerusakan lingkungan pun tak terelakkan. “Puluhan mesin sedot jenis dompeng terus beroperasi. Suara mesinnya memecah keheningan hutan, membalik tanah dan air seenaknya,” jelas sumber itu.

Masyarakat menduga praktik ini mendapat ‘restu diam-diam’ dari oknum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum. Tidak hanya itu, para pelaku tambang diduga kuat berkolaborasi dengan jaringan pengepul solar subsidi ilegal sebagai penyokong bahan bakar utama operasi tambang.

Pidato Kapolda Kalbar sebelumnya viral karena secara tegas memerintahkan seluruh jajaran Polres dan Polsek untuk menindak semua bentuk pelanggaran hukum, terutama aktivitas ilegal seperti PETI, perambahan hutan, dan perusakan lingkungan. Namun kenyataan di Semitau seolah membantah semangat pidato tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya menghubungi pihak-pihak terkait untuk mendapatkan klarifikasi resmi. Namun, keterbatasan jaringan internet di wilayah tersebut menyulitkan proses konfirmasi lebih lanjut.

Redaksi juga membuka ruang hak jawab, koreksi, dan klarifikasi kepada aparat penegak hukum, pemerintah daerah, maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam berita ini, sesuai dengan amanat UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

(Tim Red)

Kubu Raya, Kalimantan Barat – 3 Agustus 2025 – Tim investigasi Mata Lang dari Lembaga Informasi Data Investigasi Korupsi dan Kriminal,Khusus Republik Indonesia
(LKRI) membongkar dugaan aktivitas penggelapan dan penyelundupan minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) di sebuah gudang mencurigakan di Jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Lokasi aktivitas ilegal ini hanya berjarak ratusan meter dari Kantor Camat dan Mapolres Kubu Raya.

Sidak dilakukan pada Minggu dini hari (3/8/2025) sekitar pukul 02.14 WIB. Tim menemukan truk tangki CPO sedang melakukan aktivitas pemindahan muatan ke dalam kontainer melalui pompa mesin. Gerbang gudang tertutup rapat, dan upaya tim investigasi serta jurnalis untuk meminta klarifikasi ditolak. Aktivitas mencurigakan akhirnya terdokumentasikan lewat celah pagar secara visual dan audio.

Proses bongkar muat berlangsung tanpa standar keselamatan kerja. Pekerja hanya mengenakan celana panjang, tanpa helm, tanpa sepatu, tanpa APD sama sekali. Ini jelas pelanggaran,” ujar Rabudin Muhammad, Ketua Tim Mata Lang LKRI.

Saat diminta menunjukkan legalitas gudang, penjaga yang mengaku bernama Hendro tidak dapat menunjukkan izin usaha, izin lingkungan, maupun dokumen pengangkutan resmi. Ia sempat menyebut gudang tersebut milik seorang oknum aparat TNI, namun kemudian memberikan keterangan berbeda dan cenderung menghalangi liputan.

Tim menduga kuat CPO yang dimuat berasal dari praktik penggelapan di pabrik kelapa sawit (PKS), dibawa oleh oknum supir tangki, lalu dialihkan secara diam-diam ke gudang tersebut untuk dipindahkan ke kontainer ekspor atau jalur distribusi ilegal.

Berdasarkan hasil dokumentasi dan kajian awal, aktivitas ini diduga kuat melanggar sejumlah Undang – Undang, antara lain:

UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Pasal 591): Tindak Pidana Penadahan atas barang hasil kejahatan.

UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (K3): Kegiatan tanpa prosedur perlindungan keselamatan kerja.

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Distribusi barang yang tidak melalui uji kelayakan dan tidak berizin.

UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (analogis terhadap komoditas energi strategis CPO): Pemindahan bahan berbahaya tanpa pengawasan.

UU No. 28 Tahun 2007 tentang Pajak Penghasilan: Dugaan penggelapan pajak atas transaksi tanpa dokumen sah.

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Gudang tidak memiliki izin lingkungan, serta potensi pencemaran akibat tumpahan.

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: Informasi kegiatan ditutup-tutupi dari publik.

UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers: Menghalang-halangi tugas jurnalistik dalam memperoleh informasi adalah pidana.

UU No. 1 Tahun 2023 tentang Pemalsuan Dokumen: Dugaan pemalsuan dokumen angkut dan asal-usul barang.

UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Pasal 21): Dugaan upaya menghalangi proses hukum dan pelaporan publik.

Lebih mengkhawatirkan, tim mencatat bahwa terdapat dugaan praktik intimidasi dan ancaman dengan menyebut-nyebut nama institusi negara untuk menghindari pemeriksaan. Praktik ini menambah daftar dugaan pelanggaran yang harus ditelusuri pihak kepolisian dan TNI.

Kami mendesak Kapolda Kalbar, Pangdam XII/Tpr, Kejati Kalbar, dan Kementerian Perdagangan untuk segera menindak dan membongkar jaringan mafia CPO ini. Negara dirugikan, rakyat dibohongi, hukum dilecehkan,” ujar Rabudin.

Tuntutan Tim LKRI dan Media :
Penutupan gudang ilegal dan penyegelan lokasi.

Penangkapan semua pihak yang terlibat, mulai dari pemilik, sopir, pengepul, hingga penadah.

Audit menyeluruh terhadap distribusi CPO dari PKS di Kalimantan Barat.

Perlindungan bagi jurnalis dan investigasi publik.

Pemeriksaan mendalam atas dugaan keterlibatan aparat atau penyalahgunaan nama institusi.

Hingga siaran pers ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak kepolisian, camat, maupun pemilik gudang. Tim LKRI dan awak media akan terus mengawal kasus ini hingga proses hukum dijalankan secara transparan.

Jika negara diam, publik harus bersuara. Mafia sumber daya alam adalah musuh bersama,” tutup Rabudin.

Dani 87
Sumber : Tim Gabungan
Lembaga informasi data investigasi korupsi dan kriminal,khusus Republik Indonesia (LKRI) Rabudin