Kubu Raya, Kalimantan Barat, -4 Agustus 2025 – Tim Gabungan Investigasi gabungan mata elang bongkar dugaan penyelundupan CPO Ilegal,dari mobil tangki langsung disuling dalam boks kontiner, hingga mengoncang publik dikalbar, namun aneh malah beredar kabar fitnah entah dari mana oleh oknum yang tak bertanggung jawab mengatakan salah satu tim gabungan yang membongkar praktik nakal tersebut meminta sejumblah uwang.

Perlu publik ketahui Setelah tim mata elang membongkar kasus penyelundupan dalam gudang tertutup tersebut mencuat dan viral di berbagai media nasional, kasus dugaan penyelundupan Crude Palm Oil (CPO) ilegal di Parit Adam, Desa Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, kini memasuki babak baru yang menghebohkan publik.

Korbolgi kejadian Pada 3 Agustus 2025 pukul 02:14 WIB, Tim Gabungan Mata Elang dari Lembaga Informasi Data Investigasi Korupsi dan Kriminal Republik Indonesia (LKRI) bersama sejumlah wartawan mendokumentasikan langsung aksi penyulingan CPO dari truk tangki ke mobil boks kontainer, di lokasi tak jauh dari Mako Polres Kubu Raya dan Polsek Sungai Ambawang.

Namun, alih-alih mendapat dukungan penuh, tim investigasi justru mendapat kabar isu fitnah serius yang beredar dari oknum pelaku mafia , yang mana di sampaikan langsung melalui telpon seluler WhatsApp pada tim gabungan mata elang, menuding tim LKRI meminta sejumlah uang kepada pemilik gudang dan barang.

Menangapi informasi fitnah tersebut Ketua Tim Gabungan, Rabudin Muhammad, langsung melakukan konferensi pers mengumpulkan seluruh tim gabungan dan awak media pada 4 Agustus 2025,wib, membantah keras tudingan tersebut dan meminta pihak pihak yang penyebar tudungan itu dibuktikan sesuai fakta dan hukum yang berlaku.

Oknum pelaku fitnah tersebut menyebarkan tuduhan tak berdasar. Kami minta bukti konkret. Jangan hanya asal bicara. Ini mencemarkan nama baik jurnalis dan tim investigasi gabungan yang jelas mamapu membuka mata publik masyarakat luas perbuatan perbuatan para mafia ilegal yang ada dikalimantan barat yang semakin subur dan menjamur cetusnya.

Rabudin juga mengungkap bahwa investigasi gabungan mereka didukung personel Intelmob Polda Kalbar, dan tuduhan dari oknum mafia tersebut justru menghambat upaya pemberantasan jaringan mafia CPO ilegal dan barang barang lainnya yang selama ini bebas beroperasi di sejumblah lokasi di kalimanatan barat.

Rabudin juga mengungkapkanTim gabungan juga diteror dengan sebuah kendaran pribadi warna putih pada subuh hari waktu keluar dari TKP gudang pembongkaran CPO dari kendaraan tangki ke boks kontiner yang diduga orang suruhan untuk dianalisa untuk mencelakai dua orang tim gabungan yang sengaja dilakukan para mafia tersebut.

Dari hasil terbongkarnya mafia kencing CPO di Ambawang tersebut tim mendapat informasi dan temuan lanjutan, seorang pengusaha berinisial SB mengaku membeli CPO “kencingan” dari sopir truk tangki. Dalam rekaman via telpon WhatsApp pukul 19:50 WIB (3/8), SB menyebut, para sopir menjual sebagian isi tangki karena kekuranagn gaji dari perusahaan mereka bekerja.

SB menyatakan bahwa CPO yang dibeli pada para supir tangki tersebut ditampung dan kemudian dijual kembali, termasuk ke gudang yang dikelola seorang pria bernama Hendro,yang mana pemiliknya dikenal HI di lokasi yang sama.

SB menerangkan ia juga mengaku pernah ditangkap dalam kasus serupa di wilayah hukum Polres Sanggau pada Mei 2025.

Lebih jauh, Hendro dalam keterangannya pada tim gabungan di TKP menyebut gudang tersebut terhubung dengan seseorang berinisial DD, yang disebut sebagai bos pemilik dan pemodal sekaligus pengatur distribusi CPO ilegal yang disuling langsung ke dalam boks kontiner warna biru.

Hendro pada Saat ditanya keesokan hari dengan janji pada malam saat di TKP gudang pembongkaran CPO yang diduga Ilegal untuk bertemu jam 10 pagi namun di ingkari hingga sekitar siang pukul 13:00 Hendro memberikan nomor DD namun saat ketua tim mata elang Rabudin konfirmasi ketua tim hp DD tidak aktif, ketua tim dan salah satu tim mencoba bertanya pada Hendro malah Hendro meledek ketua tim dan tim dengan ketawa ketawa seolah megejek dan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melecehkan UU pers dan tugas pungsi kontrol sosial

Dengan kejadian ini patut diduga pelaku mafia penyelundupan minyak CPO kebal hukum dan Itu jelas pelanggaran terhadap konstitusi dan UU Pers. Kami tidak akan tunduk pada tekanan semacam itu, dan kami tunduk pada konsitusi serta UU yang berlaku tegas Rabudin

Tim LKRI menduga ada keterlibatan oknum aparat dalam memberikan rasa aman bagi mafia jaringan CPO ilegal ini. Dugaan itu masih dalam pendalaman lebih lanjut.

Kembali dengan tegas Rabudin menyatakan bahwa timnya tunduk terhadap demokrasi, hingga berita ini diturunkan Redaksi media juga mejelaskan berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, terutama Pasal 5 dan 6, yang menjamin hak jawab, hak koreksi, dan hak klarifikasi bagi siapa pun yang meras dirugikan baik perorangan maupun personal demi keberimbangan berita.

Masih tegas Rabudin Kami meminta siapa pun yang menuduh serta menyebar fitnah untuk membuktikan ucapannya di hadapan publik serta sesuai hukum yang berlaku, Jangan sampai kebenaran dikalahkan oleh hoaks dan fitnah,” pungkas Rabudin.

Tim LKRI menyatakan bahwa informasi lanjutan langsung dipublikasikan sesuai perkembangan lapangan agar publik tau dan kasus ini terang benderang demi penegakan hukum yang jelas sebagai bentuk tanggung jawab moral dan profesional di mata publik, sesuai itruski bapak Persiden bapak Kapolri,Makamah Agung dan disusul pidato viral Kapolda Kalbar untuk memberantas semua praktik pelaku ilegal yang ada di Kalimantan barat cetusnya.

(Dani 87)

Sumber : Rabudin Muhammad Ketua Tim Gabungan Investigasi

Lembaga Informasi Data Investigasi Korupsi & Kriminal Republik Indonesia (LKRI)

Pontianak – Selasa 5 Agustus 2025 – Seorang pekerja percetakan di Pontianak, Kalimantan Barat, diduga mengalami pemecatan sepihak tanpa prosedur hukum yang jelas. Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Kota Pontianak melayangkan surat ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pontianak untuk meminta penyelesaian kasus yang dialami Hasanah Dwimurti, mantan karyawan PT Ghifari Mafaza Pratama.

Hasanah, yang telah bekerja selama lebih dari dua tahun di perusahaan percetakan tersebut, mengaku diberhentikan secara paksa pada 30 Juni 2025. Pemecatan dilakukan oleh pemilik perusahaan, berinisial DJP, dengan tuduhan mencetak spanduk tanpa menyetorkan hasilnya kepada perusahaan. Tuduhan itu disampaikan langsung oleh DJP saat memanggil Hasanah ke kediamannya.

Hasanah mengakui kesalahan tersebut dan menyatakan siap bertanggung jawab. Namun, pemilik perusahaan menyatakan tidak akan melanjutkan hubungan kerja dan memotong gaji Hasanah sebesar Rp1 juta dari total gaji bulanannya sebesar Rp1,5 juta. Hasanah hanya menerima sisa gaji sebesar Rp500 ribu.

Tak berhenti di situ, dua hari kemudian, DJP kembali memanggil Hasanah dan menyampaikan bahwa kerugian perusahaan akibat perbuatannya ditaksir mencapai lebih dari Rp100 juta. Namun DJP hanya menuntut ganti rugi sebesar Rp80 juta, yang diminta dibayar kontan atau dicicil. Karena tidak sanggup membayar kontan, Hasanah sepakat mencicil Rp500 ribu per bulan, dan diminta membuat surat pernyataan yang isinya didikte oleh DJP.

“Saya datang sendiri dan dalam kondisi hamil besar, tidak ada yang mendampingi saat itu,” ujar Hasanah.

Namun, pada 14 Juli 2025, DJP kembali menghubungi Hasanah dan menyatakan agar seluruh ganti rugi dibayarkan secara tunai pada akhir Juli, dengan alasan ia telah ditagih oleh pemasok bahan.

Hasanah berupaya menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dengan menghubungi DJP lewat WhatsApp dan mengajak bertemu langsung, namun ajakan itu ditolak. Pada 30 Juli, Hasanah dan keluarganya menemui Ketua AWI Kota Pontianak dan menyerahkan surat kuasa agar AWI membantu penyelesaian perkara ini.

Budi Gautama, Ketua AWI Kota Pontianak sekaligus kuasa Hasanah, mengatakan pihak perusahaan melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan karena melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak tanpa melalui proses hukum yang sah.

“PHK harusnya dilakukan setelah ada penetapan berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, PHK tersebut batal demi hukum,” kata Budi.

AWI Kota Pontianak pun secara resmi menyurati Disnaker Kota Pontianak untuk memfasilitasi mediasi dan meminta perusahaan memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan hukum ketenagakerjaan.

“Perusahaan jangan hanya menuntut hak, tapi wajib juga memenuhi hak pekerja. Negara harus hadir menegakkan keadilan bagi tenaga kerja,” tegas Budi.

(Dani 87)

Jakarta – Penyanyi senior Fariz RM menghadapi tuntutan enam tahun penjara dan denda sebesar Rp800 juta subsider enam bulan kurungan, dalam kasus penyalahgunaan narkotika yang menjeratnya. Tuntutan ini disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (4/8/2025), setelah sempat dua kali tertunda.

JPU mendakwa Fariz RM melanggar Pasal 114, 112, dan 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal-pasal tersebut umumnya dikenakan terhadap pelaku yang terlibat dalam peredaran narkoba, bukan sekadar pengguna.

Namun, kuasa hukum Fariz RM, Deolipa Yumara, menyatakan keberatannya atas tuntutan tersebut. Ia menegaskan bahwa kliennya bukanlah pengedar narkotika, melainkan pengguna yang seharusnya diperlakukan sebagai korban ketergantungan.

“Fakta-fakta di persidangan menunjukkan bahwa Fariz adalah pengguna, bukan pengedar. Tapi dia tetap dikenai pasal-pasal berat. Ini sangat tidak mencerminkan semangat hukum yang manusiawi,” kata Deolipa kepada wartawan usai sidang.

Deolipa menilai pendekatan hukum yang digunakan masih kaku dan tidak berorientasi pada rehabilitasi pengguna narkoba. Ia bahkan menyebut bahwa tuntutan enam tahun penjara justru bertolak belakang dengan semangat penyelamatan terhadap korban narkotika.

“Pengguna seperti Fariz RM seharusnya diselamatkan, bukan dihancurkan. Ini seperti orang yang sudah jatuh, masih ditimpa tangga, ember, bahkan kepala gagang sekalipun,” ujarnya.

Dalam upaya membela Fariz, tim kuasa hukum berencana mengajukan pleidoi pada sidang berikutnya, baik secara pribadi oleh Fariz maupun dari tim pengacara. Deolipa juga menyampaikan rencana strategis untuk mengirim surat kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, guna meminta pengampunan hukum berupa abolisi atau amnesti.

“Kalau koruptor bisa mendapatkan abolisi dan amnesti, mengapa pengguna narkoba yang merupakan korban tidak bisa? Ini langkah hukum kami untuk menyelamatkan hidup seorang seniman dan pengguna yang butuh pemulihan, bukan penjara,” tegas Deolipa.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa Kepala BNN sendiri pernah menyatakan bahwa pengguna narkoba merupakan korban yang harus direhabilitasi, bukan dipenjara.

“Sayangnya, jaksa masih bersikeras menuntut penjara. Ini pendekatan yang keliru dan tidak akan menyembuhkan kecanduan. Justru bisa memperburuk kondisi mental dan sosial Fariz sebagai pengguna,” tambahnya.

Sidang lanjutan akan digelar dengan agenda pembacaan pleidoi dari pihak terdakwa. Tim kuasa hukum berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan fakta-fakta persidangan secara objektif dan memberikan putusan yang adil serta berpihak pada pemulihan, bukan penghukuman semata.

(Red)