PEKANBARU, Update 87.com || Sengketa tanah di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, kembali mencuat. Afriadi Andika, S.H., M.H., selaku kuasa hukum warga, menegaskan bahwa hingga kini warga tidak pernah melihat surat hak milik tanah yang diklaim oleh pihak tertentu.

“Kami menduga kuat ada permainan oknum dan praktik mafia tanah yang dilakukan dengan sangat lihai,” ungkap Afriadi, Selasa (12/08/25). Ia menilai kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana mafia tanah beroperasi bahkan diduga melibatkan pejabat negara.

Menurut Afriadi, mafia tanah adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan melibatkan jaringan terorganisir. Modusnya beragam, mulai dari manipulasi dokumen, penyalahgunaan kewenangan, hingga intimidasi terhadap pemilik lahan sah.

Mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia, mafia adalah perkumpulan rahasia yang bergerak di bidang kejahatan, sementara tanah adalah permukaan bumi yang diberi batas secara hukum. Peningkatan jumlah penduduk dan keterbatasan lahan membuat nilai tanah kian tinggi dan rawan diperebutkan.

Sengketa tanah ini juga erat kaitannya dengan hak kepemilikan dan legalitas yang diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah. Peraturan ini bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada pemilik tanah yang sah dari klaim ilegal pihak lain.

Afriadi menegaskan bahwa kasus ini harus ditangani serius oleh Presiden RI, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, Menteri ATR/BPN, serta Komisi II dan III DPR RI.

“Segera periksa oknum RT 04, RW 08, Lurah Tangkerang Barat, Camat Marpoyan Damai, dan jajaran BPN Pekanbaru. Ini tuntutan publik untuk menghadirkan kepastian hukum,” tegasnya.

Afriadi juga mengingatkan publik akan pentingnya memahami regulasi perpajakan dan pengelolaan tanah sesuai UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP, UU 1/2022 tentang PBB-P2, serta Pasal 23 ayat (2) UUD 1945.

Ia menyebutkan, dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI, penguasaan fisik lahan selama bertahun-tahun memiliki kekuatan hukum yang sah.

“Saya punya bukti kepemilikan tanah orang tua saya dengan nomor surat terdaftar di kecamatan sebelum wilayah ini dimekarkan dari Kecamatan Bukit Raya. Dokumen itu sudah ditandatangani dan distempel basah oleh pihak kecamatan,” tegasnya.

Afriadi berharap pejabat Republik Indonesia mendengarkan keluhan masyarakat Tangkerang Barat dan menindak tegas mafia tanah yang merugikan rakyat. (15/8/2025).

Sumber: Afriadi Andika S.H.M.H.

Toni, Kontributor Independen Jawa Tengah
( editor, Red – Tim update 87 jateng)

Jakarta – Kuasa hukum musisi senior Fariz RM, Deolipa Yumara, menegaskan pihaknya tetap pada sikap meminta majelis hakim membebaskan kliennya dari jerat hukum kasus narkotika. Hal itu disampaikan usai sidang pembacaan replik Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (14/8/2025).

Dalam keterangannya kepada awak media, Deolipa menjelaskan bahwa pledoi yang diajukan tim pembela bertujuan meyakinkan hakim bahwa Fariz RM layak dibebaskan. Ia menilai perbedaan pendapat dengan JPU mencakup dua hal utama, yakni status Fariz RM sebagai pecandu dan pengakuan publik terhadapnya sebagai legenda musik Indonesia.

“Jaksa berpendapat Fariz RM bukan pecandu karena fisiknya sehat saat hadir di persidangan. Kami justru melihat penggunaan narkotika di masa lalu menunjukkan adanya ketergantungan, meski kini kondisinya sehat,” ujarnya.

Perbedaan lain, lanjut Deolipa, adalah soal status legenda musik. “Menurut kami, beliau adalah legenda musik karena kontribusinya diakui publik. Tapi bagi jaksa, itu harus dibandingkan dengan tokoh musik lain. Meski demikian, dalam hukum semua orang tetap diperlakukan sama,” katanya.

Terkait replik yang disampaikan jaksa, pihak kuasa hukum akan memberikan tanggapan melalui duplik pada 21 Agustus 2025. Deolipa juga mengungkapkan bahwa timnya telah mengajukan permohonan abolisi kepada Presiden, meski prosesnya diperkirakan memakan waktu hingga enam bulan.

Ia memastikan apapun putusan nanti, pihaknya tidak akan mengajukan banding. “Kami akan menerima putusan hakim. Jaksa juga patut diapresiasi karena bersikap netral selama persidangan,” ucapnya.

Deolipa menutup pernyataannya dengan harapan adanya perubahan pendekatan hukum bagi pengguna narkotika. “Kalau Tuhan saja menerima orang yang bertobat, manusia juga harus memberi kesempatan untuk berubah,” ujarnya.

Sidang kasus narkotika yang menjerat Fariz RM akan kembali digelar pada 21 Agustus 2025 dengan agenda pembacaan duplik dari pihak terdakwa.

(Red)

Medan, Update87.com

Tim Opsnal Polsek Medan Tuntungan berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Jalan Nilam, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan.

Dalam operasi ini, polisi mengamankan delapan orang tersangka, terdiri dari empat pelaku utama dan empat penadah barang curian.

Kapolsek Medan Tuntungan Iptu Syawal Sitepu, melalui Kanit Reskrim Iptu Omrin Siallagan mengatakan, kasus ini bermula dari laporan korban, Mangdalena Br Purba (64), pada Senin (4/8/2025) sekitar pukul 08.30 WIB.

Mangdalena, yang merupakan penjaga rumah milik Elvando Tunggul Mauliate Simatupang, menemukan pintu belakang rumah dalam kondisi rusak dan sejumlah barang berserakan.

Barang yang raib di antaranya televisi, kulkas, mesin cuci, kipas angin, tabung gas, dispenser, printer, hingga berbagai peralatan rumah tangga dan perabotan. Total kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.

“Begitu menerima laporan, tim langsung melakukan olah TKP, memeriksa saksi, dan menelusuri rekaman CCTV,” ujar Iptu Omrin, Rabu (13/8).

Dari hasil penyelidikan, polisi berhasil menangkap tersangka AS alias Aseng, yang kemudian mengaku beraksi bersama SS, J, dan ANT. Keempatnya menjual barang curian melalui aplikasi marketplace.

Beberapa barang, seperti televisi LG dan speaker Harman Kardon, diketahui telah dijual kepada penadah berinisial K, E.K, A.S, dan S.

Transaksi dilakukan dengan harga murah, misalnya televisi dijual seharga Rp350 ribu, dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Dalam penggerebekan, polisi menyita berbagai barang bukti, di antaranya 4 unit ponsel berbagai merek, 1 unit televisi LED LG 22 inci, 1 speaker Harman Kardon, Dispenser, kipas angin, kelambu bayi, 5 pasang sandal, topi, dan barang lainnya.

Seluruh pelaku kini ditahan di Polsek Medan Tuntungan untuk proses hukum lebih lanjut.

Para pelaku pencurian dijerat Pasal 363 ayat (2) KUHP ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 9 tahun, sedangkan penadah dijerat Pasal 480 KUHP ancaman hukuman 4 Tahun penjara.

“Kasus ini sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat untuk tidak membeli barang tanpa bukti resmi, karena bisa terjerat pidana penadahan,” tegas Iptu Omrin.

(Endan)