Medan, Update87. com

Katim Gakkum Balai Besar Karantina Sumut Andri memberikan tanggapan terkait pemberitan yang terbit di beberapa media online.

Ia menanggapi tentang isi berita “Penutupan ini tanpa surat resmi, tanpa dasar aturan jelas, tanpa sosialisasi, dan tanpa solusi. Ekonomi kami hancur”.

Dalam hal ini, pihaknya sudah memberikan sosialisasi. Bahkan peternak diundang, namun tidak ada yang datang. “Padahal kami butuh nama peternak itu dalam wawancara, “kata Andri dalam keterangannya melalui pesan singkat, untuk di ambil klarifikasi terhadap asal usul ternaknya, Selasa (19/8/2025).

Silahkan masyarakat berusaha dibidang peternakan dengan mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku, justru kami sangat mendukung bila hal tersebut legal standing nya jelas dimata hukum, namun bila hal tersebut menyalahi tentunya kami sebagai instansi yang mendukung pemerintah dalam memberantas Penyelundupan ilegal harus mengambil sikap.

Kalimat yang diresponnya “Padahal kami beternak ayam hias dan ayam hobi sejak lama. Semua hasil ternakan adalah milik masyarakat lokal, bukan selundupan”. Dapat diinfokan bahwa ayam hias/hobi yang dimaksud bukanlah ayam hias seperti ayam kate, ayam ketawa, ayam cemani dan lain-lain, tapi ayam hias yang dimaksud yang digunakan untuk judi sabung ayam seperti ayam bangkok, ayam siam, ayam pakoi, ayam burma dll.

“Solusinya ya mereka harus menunjukan dokumen terkait sertifikat benih, sertifikat bibit, asal usul ternak karena karantina berhak menanyakan ketertelusuran ternak tersebut sebagaimana ketentuan dalam
Pasal 17 Undang-undang No. 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan disebutkan dalam ayat (1) Pejabat Karantina Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, bertindak sebagai otoritas veteriner Karantina hewan di atas alat angkut, Instalasi
Karantina, tempat Pemasukan, atau tempat Pengeluaran.,” ungkapnya.

Perlu diketahui, bahwa Karantina mencegah penyebaran penyakit hewan dari luar negeri, antar wilayah didalam negeri serta adanya peredaran ayam ilegal berasal dari Thailand. “Pihak karantina tidak menutup pelayanan karantina, selama pengirim bisa menjelaskan asal usul ayam. Maka dokumen karantina akan diterbitkan, ” sebutnya.

Lagian selama ini, lanjutnya tidak ada permit import dari kementerian perdagangan terhadap ijin pemasukan ayam sabung, sehingga dapat dipastikan ayam sabung Bangkok yang dikirim merupakan hasil dari lundup ilegal.

Andri juga menambahkan, bahwa peternak ayam lokal Sumatera Utara bukan ayam lokal, tapi ayam sabung yang peruntukannya judi sabung ayam.

Diharapkan dengan dihentikan pengiriman ayam sabung ilegal ini dapat mengurangi pemasukan impor ilegal dari thailand melalui pelabuhan-pelabuhan tikus. “Karena selama ini kita ketahui banyak judi sabung ayam yang sudah sangat meresahkan masyarakat, ” tandasnya.

(Endan)

Depok – Madas Nusantara peringati Hari Ulang Tahun Perdananya, yang bertepatan dengan hari HUT RI yang ke-80 yang digelar di Hotel Bumi Wiyata Depok, Minggu (17/08/2025).

Panglima DPP Brikom Madas Nusantara Andi Wijiono juga turut hadir dalam acara tersebut di dampingi oleh dua wakilnya yaitu Wakil Panglima Satu Imam Sunaryo dan Wakil Panglima Dua Husni Tamrin.

Sejarah akan mencatat, tanggal 17/8/2024 adalah tiang utama berdirinya Madas Nusantara di negeri ini.

Madas Nusantara adalah organisasi masyarakat Madura, yang bertujuan untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, dengan cara Membina, Melindungi dan Mensejahterakan warga Madura.

Dalam usianya yang masih muda, Madas Nusantara sangat cepat melejit perkembangannya ke seluruh belahan Nusantara. Diusia satu tahun, sudah ribuan anggota yang merapat ke DPW dan DPD Madas Nusantara.

Ketua Umum Madas Nusantara MH Jusuf Rizal dalam wawancara singkatnya mengatakan, “Untuk menciptakan SDM warga Madura yang berkualitas dibutuhkan kesabaran dan harus berhati-hati.
Karena tidak mudah mengajak warga Madura untuk berkumpul atau berorganisasi. Tapi kalo diajak menyumbang atau bersedekah, mereka paling cepat dan paling duluan”, Ucap MH Jusuf Rizal di depan ribuan anggota Madas Nusantara yang hadir memenuhi gedung.

Lebih lanjut, Ketum Madas Nusantara menegaskan, “Berdirinya Madas Nusantara, bukan hanya sekedar ormas biasa melainkan ormas yang memiliki SDM berkualitas untuk membangun negara Republik Indonesia.
Anggota Madas Nusantara harus memiliki SDM yang berkualitas dan dapat memberikan kontribusi bagi negara kesatuan Republik Indonesia”, tegasnya.

Madas Nusantara yang memiliki program-program pengembangan SDM, pembinaan, kesejateraan, akan mengembangkan sayapnya hingga ke Internasional, dengan Konsolidasi jaringan, bahkan akan dibuka perwakilan di Malaysia dan Arab Saudi, guna melindungi warga Madura yang ada di luar negeri”, ungkap Jusuf Rizal.

Dengan memiliki SDM yang berkualitas, kedepannya Madas Nusantara diharapkan mampu mengawasi kebijakan pemerintah.

(Yuli)

Semarang, Update 87.com || Pembangunan/ Proyek yang menggunakan Anggaran Pemerintah wajib memasang papan informasi publik, dimana memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, jangka waktu pekerjaan, Anggaran yang di gunakan untuk proyek tersebut, dan berapa Volume pekerjaan itu semua harus jelas bisa di baca oleh masyarakat, apabila tidak ada papan informasi publik diduga kuat terjadi suatu penyimpangan dan di duga pekerjaan asal jadi, tidak memperhatikan kwalitas dan keselamatan pengguna jalan dan di duga sangat rentan berbau korupsi.

Sabtu,16 Agustus 2025 , pembangunan talud dan/ atau saluran di depan perumahan puri delta Asri 3 kelurahan cangkiran Kecamatan mijen Kota Semarang Diduga memasang Papan informasi publik sekedar formalitas dan matrial dan timbunan tanah galian dan lainnya tercecer di jalan raya sangat mengganggu dan membahayakan pengguna jalan, dan papan proyek yang terpasang saat ini hanya sekedar formalitas, ungkap aktifis pemerhati informasi publik ” Mas Toni”

*Amanah Undang Undang*

Pemasangan papan informasi publik wajib dalam setiap pelaksanaan proyek menggunakan anggaran pemerintah, sesuai dengan UU keterbukaan informasi publik (KIP) Nomor. 14 tahun 2008 dan UU nomor 70 tahun 2012 di mana didalam nya mengatur setiap proyek yang menggunakan anggaran pemerintah wajib memasang papan informasi publik atau papan nama proyek, agar semua masyarakat dapat mengetahui dan dapat mengontrol secara langsung pelaksanaan pembangunannya, selain itu anggaran yang bersumber dari APBD kota semarang dapat terserap secara maksimal.

Dengan dugaan adanya papan proyek ataupun papan informasi publik ada namun sebatas formalitas, karena tidak lengkap yang di cantumkan dalam papan proyek tersebut sehingga masyarakat tidak bisa ikut ngontrol berapa volume pekerjaan dengan biaya yang di anggarkan, sehingga muncul dugaan tindak korupsi ataupun gratifikasi dalam proyek tersebut

*Konfirmasi beberapa sumber terkait pembangunan talud*

“Untuk MMT proyek sudah di pasang yang di paku di pohon itu, namun tidak tahu kalau isinya belum lengkap karena itu yang buat Bos saya,” Ujar Aros mandor pembangunan talud di delta Asri Rt.01 Re 06 kelurahan cangkiran

“Untuk Panjang saluran 127 meter meliputi pasangan baru dan renovasi untuk talud yang masih baik sedang kan anggaran dari mana asalnya saya tidak tahu ,” Pungkas Aros

Untuk memastikan dugaan kontraktor sekedar memasang secara formalitas pemasangan papan informasi publik, pewarta konfirmasi tentang pembangunan talud di wilayah RT.01 Rw. 06 kelurahan cangkiran ,

“Betul ada orang dari proyek, ijin mau mengerjakan pekerjaan talud dan saya wanti wanti materialnya di tempat kan yang rapi jangan mengganggu aktivitas warga yang lewat,” Jalas pak Danang ketua Rt.01 RW.06 kelurahan cangkiran.

“Dan tentang proyek itu anggaran dari mana saya ndak paham, dan saya cuman di beritahu bahwa panjang talud itu 127 Meter, lain nya saya tidak tahu,” Ungkap pak Danang

sedangkan dari PU kota semarang pak Arif lewat sambungan Whatsapp mengatakan itu bukan pekerjaan dari Dinas PU pak, dari mana saya tidak tahu.

*Tanggapan dari LSM TOPAN RI JATENG*

Ketua LSM ” Team operasional Penyelamatan Asset Negara Republik Indonesia ” (*Topan RI*) jawa tengah menyampaikan, Seharusnya kontraktor kontraktor yang di duga nakal dan abai terhadap aturan perundang – undangan tidak di perbolehkan mengerjakan proyek yang menggunakan anggaran pemerintah, di duga akan terjadi kolusi dan korupsi terhadap proyek yang di kerjakan, sehingga hasilnya tidak akan maksimal dan asal jadi dan di duga banyak manipulasi pelaksanaan pekerjaan proyek , tulis mas Laksono lewat sambungan whatsapp dengan awak media, selain itu tindakan memasang papan proyek atau Papan informasi publik sekedar formalitas atau tidak lengkap, merupakan bentuk pelanggaran dan seolah bentuk proyek siluman atau kucing kucingan , lanjut mas laksono, seharusnya inspektorat dan dinas Terkait ikut merespon dan memberikan teguran bahkan untuk proyek proyek yang lain tidak di berikan pekerjaan ke Kontraktor nakal ataupun yang tidak memenuhi aturan perundang undangan sehingga transparansi, akuntabelitas selalu di kedepan kan dalam setiap pekerjaan yang menggunakan anggaran pemerintah atau APBD

“Saya akan bersurat ke instansi terkait, agar menjadi perhatian dan tidak main main dengan anggaran pemerintah,” Ucap ketua Topan RI jateng mas Laksono ke awak media lewat sambungan whatsapp

( Red – Adi – Nur , Tim update 87 Jateng )

Medan, Update87. com

Masyarakat peternak ayam di Sumatera Utara (Sumut) menjerit setelah tidak bisa mengirim hasil ternak ayam lokal ke luar pulau atau antarwilayah domestik.

Pasalnya, pelayanan Karantina untuk pengiriman ayam di Bandara Kualanamu (KNO) ditutup. “Penutupan ini sudah berlangsung lebih kurang sebulan,” ungkap salah seorang masyarakat peternak ayam yang tak ingin namanya disebutkan kepada wartawan di Medan, Senin (18/8/2025) sore.

Dia mengaku tidak tahu alasannya pelayanan Karantina untuk pengiriman ayam di KNO ini ditutup. Karena menurutnya, keputusan mendadak ini tanpa surat resmi, tanpa dasar aturan jelas, tanpa sosialisasi, dan tanpa solusi, membuat pengiriman ayam hidup terhenti total dan ekonomi lokal lumpuh.

“Padahal kami beternak ayam sejak lama. Semua hasil ternakan adalah milik masyarakat lokal. Beternak adalah mata pencaharian kami. Tapi pelayanan Karantina ditutup, sehingga kami menjerit, ekonomi hancur!,” keluhnya.

Pihaknya juga dalam menjual dan mengirim hasil ternak tersebut telah memenuhi semua syarat resmi dari pemerintah setempat, seperti Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Sertifikat Veteriner (SV) yang diterbitkan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumut.

“Tindakan ini dinilai sangat merugikan peternak dan melumpuhkan ekonomi lokal yang bergantung pada usaha ternak ayam,” katanya.

Melihat kondisi ini, lanjutnya masyarakat peternak ayam lokal Sumatera Utara meminta instansi berwenang segera turun tangan dan memulihkan kembali roda ekonomi yang terhenti.

Terpisah, Katim Gakkum Balai Besar Karantina Sumut Andri Pandu Latansa saat dikonfirmasi melalui telepon membenarkan penutupan pelayanan karantina pengiriman ayam di Bandara KNO. Alasannya karena barang yang dikirim itu dicurigai ilegal. Artinya barang yang masuk ke Indonesia tidak resmi. “Jangan karantina dibilang melegalkan barang yang ilegal,” tegasnya.

Menurutnya penutupan ini berawal pada bulan Juni lalu. Tim gabungan antara lain terdiri dari karantina, bea cukai, Bais TNI, dan Polda Sumut melakukan penggerebekan di salah satu gudang. Gudang itu gudang ayam milik seseorang yang diduga mengirimkan kembali melalui Bandara Kualanamu.

Setelah dilakukan penelusuran, beberapa peternak ayam di Medan memang tidak secara terbuka menyampaikan itu wakil dari mana, tapi kita memiliki ciri dan data khusus terhadap ayam-ayam impor yang masuk ke kandang-kandang mereka.

“Atas dasar itu saya mencoba membuat klarifikasi terhadap para peternak-peternak itu. Mereka tidak bisa menunjukkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Sekarang mereka lari ke Pekan Baru, Sumatera Barat, dan Aceh, ” ungkapnya.

Tindakan yang kami buat ini juga mendapat dukungan dari Komisi I DPR RI bahwasannya hal itu tidak benar dan meresahkan peternak lokal. Karena ayam yang masuk dari Thailand itu ayam bangkok, ayam siam, dan ayam sabung yang tidak melalui proses karantina, kesehatannya tidak terjamin, tidak melalui proses bea cukai, tidak membayar pajak, dan tidak bisa menjamin kesehatannya. Sehingga hal ini merugikan negara.

Saat ditanya masyarakat peternak telah memenuhi semua syarat seperti Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Sertifikat Veteriner (SV) dalam pengiriman ayam, Andri menyebutkan dalam SKKH dan SV itu, mereka tidak bisa menunjukkan barang itu darimana.

“Itulah dasar kami untuk mengundang Dinas Peternakan Kabupaten dan Provinsi duduk bersama bahwa jangan serta merta SKKH itu diterbitkan, ” pungkasnya.

Dia juga menegaskan, kalau hamya satu atau dua ayam kampung dikirim menurutnya itu masih wajar. “Tapi kalau 40 ekor dikirim ke Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan, apa istimewanya ayam kampung di Medan, apakah lebih enak, lemak dan rapuh dagingnya dengan ayam kampung di luar sana. Hal ini patut dicurigai itu adalah ayam bangkok dan sabung (aduan),” ucapnya.

(Endan)